Batavia public space

2008-08-08T15:52:00.000-07:00

When shopping Malls replace public space as
a meeting place for people, it is a symptom that a city is ill.- Enrique Peñalosa

Menodai Car Free Day

2008-04-27T07:36:00.000-07:00

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di ruas Jalan Sudirman - Thamrin Minggu (27/4) pagi ini, ternyata tidak berlaku bagi rombongan kendaraan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketika mengikuti rombongan kegiatan gerak jalan Hari Kekayaan Intelektual (HAKI) sedunia ke-delapan, sekitar sembilan kendaraan berkapasitas mesin besar melintas untuk mengawal Wapres.
Kendaraan pengawal dan satu unit mobil polisi berada di depan rombongan Jusuf Kalla. Sementara mobil lainnya seperti mobil dinas RI-2, Jeep Mercy, mobil rescue dan mobil pengawal berada di belakang rombongan tersebut. Selain Wapres, dalam rombongan tersebut terlihat Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni dan para pejabat yang lain. [kompas]

Hari ini jangan coba-coba naik mobil ke Jl MH Thamrin-Jl Sudirman, Jakarta Pusat, karena car free day sedang berlaku. Tapi sayang, sejumlah mobil pengawal Wapres Jusuf Kalla menerobosnya.

Tak ayal, penerobosan ini melahirkan kecaman publik. "Wapres Jusuf Kalla melakukan pembangkangan terhadap Perda dengan memberikan contoh buruk, dengan mobil masuk wilayah Hari Bebas Kendaraan Bermotor (car free day)," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Minggu (27/4/2008).

Agus menuturkan, sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta No 2/2005 tentang Penanggulangan Pencemaran Udara bahwa setiap minggu keempat Jl MH Thamrin dan Jl Sudirman tertutup bagi kendaraan bermotor yang bukan umum dengan rute tetap.

Wapres Jusuf Kalla hari ini mengikuti jalan sehat dalam rangka Hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) VIII. Wapres dan ribuan peserta jalan sehat berjalan kaki dari Monas menuju Bundaran HI, menyusuri Jl MH Thamrin.

Saat Wapres JK berjalan sehat, sejumlah mobil pengawal Wapres mengikuti dari belakang. Kendaraan ini berjalan dari Monas hingga Hotel Nikko. Di sinilah Wapres JK masuk ke mobil lalu rombongan RI-2 berbelok ke Jl Imam Bonjol menuju Jl Diponegoro, rumah dinas JK. Sedangkan peserta jalan sehat tetap melanjutkan jalan sehat, kali ini putar balik ke Monas.

Pada saat bersamaan, Pemprov DKI Jakarta sedang menggelar car free day rutin. Tidak ada kendaraan pribadi yang diperkenankan lewat 06.00-14.00 WIB. Masyarakat Jakarta merayakan car free day dengan berbagai aktivitas, mulai bersepeda hingga main futsal.

Rombongan kendaraan VVIP termasuk yang diharamkan masuk ke wilayah car free day. Jl MH Thamrin dan Jl Sudirman hanya boleh dilintasi kendaraan bermotor yang bukan umum dengan rute tetap.

"Semua kendaraan tidak boleh melintas. Termasuk rombongan VVIP," kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Budirama Natakusumah dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (27/4/2008).

Budirama menjelaskan, wilayah car free day di sepanjang Jl MH Thamrin dan Jl Sudirman hanya diperbolehkan bagi kendaraan bermotor yang bukan umum dengan rute tetap. "Cuma kendaraan bukan umum dengan rute tetap yang boleh melintas," jelasnya.

Saat disinggung mengenai kehadiran sejumlah mobil yang mengawal Wapres Jusuf Kalla saat gerak jalan di Jl MH Thamrin, Budirama menyatakan, "Saya hanya melihat rombongan mobil pengawal itu menjemput Wapres saat di Bundaran HI menuju Imam Bonjol."

Para pengawal sebenarnya bisa memakai cara lain untuk mengamankan Wapres yang tengah mengikuti jalan sehat memperingati hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu.
"Bisa minta bantuan Unit Kavaleri (Pasukan Berkuda) dari TNI, Polisi Wisata yang pakai sepeda itu atau menggunakan mobil listrik," ujar pengamat birokrasi dan kebijakan publik LIPI, Syafuan Rozi, kepada detikcom, Minggu (27/4/2008).

Ada informasi keinginan JK untuk ikut jalan kaki kabarnya mendadak? "Itu masih bisa dikoordinasikan dengan unit-unit tadi. Lain kali mereka (pengawal) harus tahu acara apa itu," imbuh Rozi.

"Itu bukan kesalahannya JK, tapi protokolernya yang tidak sensitif terhadap isu lingkungan hidup, tidak mempunyai visi lingkungan hidup," ujarnya lagi.

Rozi menyebut peristiwa yang terjadi saat Wapres mengikuti jalan sehat memperingati hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sebagai peristiwa yang ironis sekaligus kontradiktif. Kampanye udara bersih dengan car free day yang rutin digelar tiap bulan terasa buyar.

Menurut Rozi, peristiwa itu menandakan persoalan lingkungan hidup belum menjadi budaya di birokrasi. Mereka hanya memahami isu yang penting itu apa adanya saja.
"Ini menjadi entry point bahwa birokrasi kita harus bervisi lingkungn hidup," pungkas Rozi.[detikcom]

Budirma menegaskan, saat program car free day, tidak boleh ada satu kendaraan bermotor pun yang melintas, kecuali angkutan umum dengan rute tetap. "Termasuk mobil VVIP," tegasnya.

Ia juga menyesalkan mobil Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melintas di Jalan MH Thamrin saat car free day digelar hari ini. "Waktu itu begitu selesai jalan pagi, mobilnya langsung membawa beliau keluar areal car free day. Mungkin mobilnya membuntuti dari belakang," ujar Budirama.

Untuk mencegah hal serupa terulang, Budirama mengimbau agar kendaraan-kendaraan pejabat tidak lagi melewati kawasan car free day. "Ini kan sudah kebijakan, ya sebaiknya semua pihak menghormati," ujarnya.

Program car free day (hari bebas kendaraan bermotor) akan diperluas ke wilayah-wilayah lain. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menargetkan pada Juni mendatang, program ini sudah diperluas ke lima kawasan lain di Jakarta.

Kepala BPLHD DKI Jakarta Budirama Natakusumah mengatakan sejumlah kawasan sudah diusulkan untuk menjadi lokasi program ini. Di Jakpus misalnya, direncanakan akan diterapkan di Jalan Asia Afrika atau Jalan Letjen Suprapto.

Di Jaksel, kawasan yang disulkan adalah Jalan Wijaya. Sementara di Jakut, target pelaksanaan program ini adalah di kawasan Danau Sunter. Untuk Jakbar alternatifnya adalah Kawasan Kota Tua. Sedangkan Jaktim disulkan kawasan Jalan Pemuda atau Jalan Pramuka.

Meski demikian, BPLHD DKI masih terus melakukan kajian terhadap alternatif-alternatif tersebut. "Kita ingin agar lokasi-lokasi yang dipilih itu adalah lokasi yang paling tepat dan tidak terlalu memberatkan masyarakat," jelas Budirama kepada Media Indonesia, Minggu (27/4). Menurutnya, jalan-jalan yang akan menjadi lokasi car free day harus memiliki rute alternatif agar supaya tidak menyebabkan kemacetan. [Media Indonesia]

Tulisan terkait:

Car Free Day. Mengapa sepi?
Intro to car-free
Curitiba dipimpin seorang urban planner

Taman Ayodia bersiap

2008-04-14T19:21:00.001-07:00

Taman Ayodia setahu saya satu-satunya taman di ibukota yang memilki mata air yang tak pernah kering.

Hari ini media memberitakan langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika setiap kebijakan Pemprov disosialisasikan seperti ini, atau lebih luas lagi, barangkali benturan-benturan dan energi yang terbuang untuk mengatasinya, bisa dihindari. Malah Pemprov akan memperoleh banyak masukan bagus yang buntutnya akan menaikkan citra positif Pemprov sendiri, bukan?

Dipastikan Taman Ayodia di kawasan Barito, Jakarta Selatan, mulai dibangun awal Juni 2008 dengan biaya sekitar Rp 1 miliar.

Wakil Gubernur DKI Prijanto mengungkapkan "saat ini tahap awal pembangunan Taman Ayodia telah dilaksanakan, yakni penentuan gambar taman tersebut. Penentuan gambar yang nantinya menjadi referensi pembangunan taman tersebut merupakan hasil sayembara."

Langkah selanjutnya adalah pembuatan detail desain, berdasarkan detail desain tersebut kemudian dilakukan proses lelang. Pembuatan detail desain ini diperkirakan selesai pertengahan Mei nanti.

Sementara itu pasca penggusuran pada pertengahan Januari lalu, sampai saat ini kawasan tersebut hanya ditutupi dengan blok pembatas berwarna hijau. Sedangkan pengerjaan taman sama sekali belum terlihat. Ada tulisan "Pedagang bunga dan ikan pindah ke Pasar Radio Dalam". Sebelumnya, Taman Ayodia dipenuhi pedagang bunga dan ikan hias. Dalam eksekusi penggusuran itu, pedagang dan aparat pemerintah daerah sempat bentrok.

Jeda waktu yang mencapai enam bulan antara penggusuran dan pembangunan membuat beberapa mantan pedagang bunga di Pasar Barito kecewa. Jeda waktu itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berdagang.

”Jika dibangun masih Juli, kenapa kami dipaksa pergi sejak Januari? Kan masih ada lima bulan yang dapat digunakan untuk berjualan di situ,” kata Herman, mantan pedagang bunga di Pasar Barito.

Menanggapi keluhan mantan pedagang, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat mengatakan, izin resmi Pasar Barito sudah dibatalkan sejak setahun sebelum penggusuran. Pedagang sudah tahu dan mempersiapkan diri.

Taman Ayodia dipilih untuk direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau karena lokasi itu sangat mendukung bagi penciptaan taman baru. Taman itu bukan hanya akan menjadi paru-paru kota, tetapi juga menjadi penyerap air dan tempat wisata.

Pengubahan lokasi penampungan pedagang kaki lima menjadi ruang terbuka hijau, kata Muhayat, akan terus dilakukan. Kebutuhan ruang terbuka hijau yang semakin tinggi memaksa banyak tempat yang seharusnya menjadi jalur hijau dikembalikan kepada fungsinya.

Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan rencana penataan Taman Ayodia telah dikaji sejak 2000. Sosialisasi penataan dilakukan enam tahun kemudian.

Tahapan penataan dimulai dengan relokasi, pengosongan lahan, serta pembangunan fisik sarana dan prasarana. Dari lahan seluas 7.000 meter persegi itu, sebanyak 5.000 meter persegi digunakan untuk lahan hijau dan 2.000 meter persegi untuk danau.

Taman Ayodia termasuk dalam rencana penambahan ruang terbuka hijau sebanyak 5 hektare pada 2008. Untuk itu, pemerintah telah mengajukan anggaran Rp 40 miliar.

Sampai 2006, jumlah ruang terbuka hijau yang dimiliki Dinas Pertamanan DKI Jakarta seluas 21,02 juta meter persegi atau 2.102 hektare. Ruang terbuka hijau itu terdiri atas taman kota, jalur hijau jalan, taman bangunan umum, tepian air, dan kebun bibit. [dari Kompas, Koran Tempo, BeritaJakarta]

Jalan Surabaya

2008-04-07T17:53:00.001-07:00

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji rencana untuk menata ulang pasar barang antik dan koper di Jalan Surabaya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengungkapkan hal itu, Senin di Balaikota DKI Jakarta. Menurut Prijanto, penataan diperlukan untuk memperindah kawasan.

Penataan tidak selalu berwujud penggusuran. Penataan bisa dalam bentuk relokasi atau perubahan susunan pasar tanpa menghilangkan kekhasan pasar tersebut. ”Pemprov sedang mengkaji, jika para pedagang harus dipindahkan, lokasi mana yang cocok bagi mereka? Jika ditata lingkungannya, penataan apa yang cocok bagi mereka,” katanya.

Rencana penataan itu juga diungkapkan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni. Menurut Sylviana, pihaknya belum dapat menentukan waktu yang tepat untuk penataan ulang Pasar Surabaya. Pada dua bulan pertama 2008, Pemprov DKI Jakarta sudah menggusur Pasar Barito yang khusus menjual bunga dan ikan hias serta Pasar Rawasari yang khusus menjual keramik.

Sementara itu, Koordinator Pedagang Barang Antik dan Koper Pasar Surabaya, Mumu Hidayat, mengatakan, pihaknya belum mendapat keterangan resmi dari pejabat pemprov mengenai rencana itu. Para pedagang juga belum mendiskusikannya.

Namun, kata Mumu, 60 kios dari 184 kios yang ada di Pasar Surabaya baru saja direnovasi dengan dana APBD 2007. Sisanya akan direnovasi pada Juni 2008. Di sisi lain, perpanjangan izin berdagang baru saja selesai diurus pada Maret lalu dan berlaku sampai Maret 2009.

”Sangat aneh jika kami akan digusur, tetapi sebelumnya direnovasi. Relokasi juga bakal sulit karena di Menteng sudah tidak ada tempat yang dapat digunakan lagi,” kata Mumu.

Menurut Mumu, para pedagang sudah menata diri agar tidak mengganggu trotoar dan lalu lintas. Tempat itu juga menjadi salah satu tujuan wisata Jakarta dan omzetnya juga lumayan bagi para pedagang. (Kompas)

Seribu pohon untuk Rawasari

2008-03-27T20:23:00.001-07:00

Kemarin Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaerudin dan kelompok Gerakan Pemuda Merah Putih yang beranggotakan siswa SMU dan SMP menanam bibit-bibit pohon di lahan bekas Pasar Keramik Rawasari, Jakarta Pusat.

Penanaman ini adalah kelanjutan program pengembalian fungsi lahan Rawasari seluas lebih dari 5.565 meter persegi menjadi kawasan hijau. ”Sekolah kami dapat undangan untuk melakukan aksi tanam pohon dan kami senang bisa turut serta menghijaukan lingkungan ini,” kata salah satu peserta tanam pohon, Sutriadi, dari SMP 137 Rawasari, sambil menanam sebuah bibit pohon jenis mahoni.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaerudin mengatakan, penanaman pohon di Rawasari ini sudah dua kali dilakukan. Penanaman pertama 800 pohon dan yang kedua sebanyak 1.000 pohon. Perawatan dan pembangunan ruang terbuka hijau Rawasari dilakukan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat.

“Aksi penanaman pohon ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Dengan semakin banyaknya wilayah yang ditanami pepohonan, diharapkan dapat mengurangi polusi tersebut,” ujar Faisal, Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) di SMK 14 Johar Baru.

Sutriadi, dari SMP 137 Rawasari mengatakan “Sekolah kami dapat undangan untuk melakukan aksi tanam pohon, dan kami senang bisa turut serta menghijaukan lingkungan ini,” katanya sambil menanam sebuah bibit pohon jenis mahoni.

Perawatan dan pembangunan ruang terbuka hijau Rawasari selanjutnya akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum DKI dan Suku Dinas Pertaman Jakarta Pusat. [dari Kompas dan BeritaJakarta]

32 taman beralih fungsi

2008-03-13T15:42:00.000-07:00

Sebanyak 32 lokasi taman di Jakarta Barat telah beralih fungsi. Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Barat, Heru Bambang Ernanto, mengatakan hal tersebut ketika dihubungi Tempo, Jumat siang (14/3).

“Dari jumlah itu, sekitar lima (taman) di antaranya sangat parah,” katanya. Dua area taman yang parah itu ada di kawasan Tanjung Duren, Yang lainnya berlokasi di Kalideres, Kali Jelangkeng Tambora dan dekat waduk di Jalan Latuharhari.
Heru mengatakan pihaknya telah berusaha mengembalikan taman seluas 2.000 meter persegi di antara Jalan Tanjung Duren II dan III. Namun, upaya itu sejauh ini gagal.

Saat ini di lokasi taman tersebut berdiri bangunan yang merupakan bekas kantor kepolisian sektor Tanjung Duren, Depo Kebersihan dan Posyandu. “Kami telah menerima surat dari kepolisian yang menyebutkan mereka masih menggunakan gedung itu,” kata Heru.

Dalam surat itu, lanjut Heru, kepolisian menyebutkan mereka masih menggunakan tempat tersebut untuk menempatkan anggota samapta sektor Tanjung Duren. Berdasarkan pantauan Tempo di bekas kantor polsek itu pada 2 Maret lalu, kantor tersebut digunakan sebagai mess polisi (Koran Tempo, 3 Maret 2008)

Selain lokasi itu, beberapa lokasi taman lainnya dijadikan tempat berdagang, pos kamling, maupun pos RW. “Beberapa tempat malah sudah ada bangunan permanennya,” kata Heru.

Suku Dinas Pertamanan Jakarta Barat tahun ini berencana akan mengembalikan fungsi taman di belakang Rumah Sakit Harapan Kita. “Saat ini, taman itu dihuni pedagang bunga,” kata Heru.

April mendatang, pihaknya akan melakukan sosialisasi. Selain itu, sebuah pos kamling di Kalideres akan dibongkar untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Saat ini DKI Jakarta hanya memiliki 9,6 persen dari target 13,94 persen taman terbuka hijau di seluruh Ibu Kota.[32 Taman di Jakarta Barat Beralih Fungsi - TEMPO Interaktif - Amandra Mustika Megarani]

Jalan Wijaya bebas dari mobil-motor

2008-03-06T02:12:00.001-08:00

Joni Tagor, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta Selatan mengatakan, penetapan Jl Wijaya sebagai lokasi Car Free Day tinggal menunggu waktu saja. Rencana itu sudah diusulkan sejak lama. “tinggal koordinasi dengan lurah dan camat setempat.”

Agar suatu jalan raya bisa dijadikan lokasi Car Free Day, syaratnya lokasi terjangkau oleh masyarakat dalam skala besar, wilayahnya harus dilewati kendaraan umum yang memiliki rute tetap. Penetapan lokasi Car Free untuk kotamadya harus berbeda dengan lokasi yang telah ditunjuk untuk tingkat provinsi. Demikian penjelasan Joni.

Di tingkat provinsi dilakukan setiap minggu keempat, di tingkat kotamadya dilakukan setiap minggu kedua, kemungkinan mulai Mei mendatang.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Budiman Simarmata, mengatakan, Car Free Day ini di Jl Wijaya masih dalam taraf usulan. “Jika diterima, tentunya langsung kami lakukan sosialisasi terhadap warga setempat dan juga koordinasi kepada instansi terkait, baik Suku Dinas Perhubungan dan juga kepolisian setempat.”

Pemakaman Gratis

2008-02-11T05:05:00.001-08:00

Pemakaman adalah ruang publik yang diabaikan oleh developer dan Pemerintah, padahal sudah dipastikan sebagian besar manusia suatu saat akan dimakamkan.

Kemanakah warga Pondok Indah dulu, sekarang dan nanti dimakamkan, misalnya? Anak-anak mereka akan melakukan perjalanan jauh untuk menyambangi tempat peristirahatan orangtuanya. Bukankah kewajiban developer untuk menyiapkan ruang publik bagi warga perumahannya.

Di luar perumahan, warga —umumnya justru mereka yang hidup pas-pasan yang kebetulan diwarisi kelebihan lahan— banyak yang merelakan sebagian lahannya dijadikan pemakaman. Awalnya hanya diperuntukkan bagi keluarga, kemudian berkembang untuk tetangga, akhirnya umum pun diterima. Siapakah yang tega mempersulit keluarga yang sedang dirundung duka...

Lain halnya dengan rakyat kurang mampu di Jakarta. Ini merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI untuk menyediakan fasilitas pemakaman bagi mereka secara cuma-cuma. Tidak pantas membayangkan jika banyak jenazah tidak bisa dimakamkan karena tidak ada lahan atau biaya.

Eman, warga Kelurahan Pondok Kopi, saat anggota keluarganya yang meninggal dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, mengaku dipungut ratusan ribu. Pungutan itu untuk biaya retribusi lokasi Rp 80ribu, biaya gali kubur Rp 50ribu, dan biaya lain-lain Rp 50ribu. Juga ada biaya kontrak makam Rp 50ribu per tahun.

Padahal Pemprov DKI menggratiskan biaya pemakaman bagi keluarga miskin seperti Eman. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Jakarta Timur, Abdul Rachman, mengatakan mengacu pada Perda Nomor 2 tahun 1992, keluarga miskin tidak dikenakan biaya pemakaman, seperti halnya dengan biaya kesehatan.

Banyak warga belum mengetahui layanan pemakaman gratis ini karena kurang maksimalnya sosialisasi. Saat ini baru 15 kelurahan yang mendapatkan sosialisasi tentang itu.
Kalau ada yang sudah terlanjur membayar, bisa diklaim ke kantor Pelayanan Pemakaman setempat, ujar Abdul Rahman. Klaim diajukan dengan melampirkan persyaratan kartu atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kartu keluarga, KTP DKI almarhum dan ahli waris, izin penggunaan tanah makam dari TPU yang dituju. Biaya yang dapat diklaim antara lain memandikan jenazah, kain kafan, rempah-rempah/wewangian, kendaraan jenazah, retribusi, dan dinding ari, dengan catatan tidak lebih dari Rp 1juta.

Jumlah warga yang mengklaim masih sangat sedikit, sepanjang tahun 2007 hanya ada 10 ahli waris yang mengklaim, tambahnya lagi. [data dari beritajakarta.com]

Revitalisasi hutan mangrove

2008-02-10T05:14:00.000-08:00

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Maurits Napitupulu mengatakan akibat banjir Februari ini, 50 persen tambak yang ditumbuhi pohon bakau di Jakarta Utara rusak.

Bersama IPB Bogor dilakukan penanaman kembali bakau dengan membuat bak berukuran 40m2, total keseluruhannya mencapai 59 hektar. Diperkirakan biayanya untuk tahun 2008 bisa mencapai Rp 3miliar, tambahnya.

Ketegasan mulai ditegakkan

2008-02-08T05:38:00.000-08:00

Di jalan menuju tol Kapuk Sedyatmo, Cengkareng, tepatnya di jalan Outer Ringroad, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, terdapat saluran air yang semula lebarnya sekitar lima meter dengan kedalaman dua meter.

Kini saluran tersebut memiliki lebar dan kedalaman hanya setengah meter. Di atas saluran itu bertahun-tahun berdiri 38 bangunan liar. Jelas mereka merupakan salah satu penyebab banjir di area sekitarnya yang dihuni lebih dari 11ribu jiwa.

"Saat banjir kemarin, ketinggian air mencapai 1,75 centimeter," ungkap Lurah Cengkareng Barat, Djoko Warsongko. "Bahkan RW 11 dan 12 tergenang selama satu minggu."

300 petugas Tramtib dan Linmas, Pekerjaan Umum Tata Air, TNI, dan Polri pun hari ini dikerahkan untuk membongkar bangunan tersebut. Sebelumnya kecamatan dan kelurahan setempat telah meminta pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya, namun tidak diindahkan.

"Tidak ada toleransi terhadap bangunan liar, kami akan tertibkan," tegas Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Murdhani, saat memimpin pembongkaran. "Penertiban akan dilanjutkan dengan pengerukan saluran yang penuh sampah dan lumpur," tambahnya.

Situ Aneka Elok

2008-01-27T04:36:00.001-08:00

Kondisi Situ Aneka Elok saat ini sudah sangat memprihatinkan. Betapa tidak, hampir setahun ini, situ tersebut sudah tidak berfungsi secara normal. Selain terjadi sedimentasi, situ tersebut juga nyaris berubah menjadi daratan yang banyak ditumbuhi ilalang setinggi satu meter.

Tak hanya itu, situ yang berada persis di samping kiri kompleks Rumah Dinas Karyawan Pemkot Jakarta Timur itu juga telah dipenuhi sampah yang dibuang oleh warga setempat. Bahkan taman yang ada di sekelilingnya pun sudah tidak terawat lagi. Hampir semua bangku yang ada di sana rusak dan tertutup ilalang.

Setiap harinya, situ itu hanya dimanfaatkan oleh warga setempat untuk memancing ikan. Air yang ada di situ tersebut pun hanya berada di pinggirannya saja, sedangkan bagian tengahnya telah berubah jadi daratan. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak setahun lalu. Ironinya hingga kini belum ada tindakan nyata dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta.

Akibatnya, warga RW 09 dan RW 15, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, yang tinggal di dekat situ tersebut kini mengaku resah. Warga khawatir jika hal itu tidak segera diatasi, maka banjir akan terus melanda warga sekitar. Apalagi, daerah tersebut dikenal dengan daerah rawan banjir. Setiap musim hujan, kawasan tersebut selalu dilanda banjir. Bahkan genangan bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter.

Rodin, salah seorang warga RW 15 mengatakan, jika situ tersebut berfungsi normal, maka warga akan terasa sangat terbantu. Karena air hujan dapat tertampung di situ tersebut. “Situ ini juga bakal menjadi resapan air, sehingga banjir tidak lagi mengancam warga RW 09 dan RW 15 Penggilingan,” ujarnya, Selasa (22/1).

Menurutnya, jika hanya untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar situ tersebut, warga akan menyanggupi untuk mengerjakannya. Namun kalau sampai harus mengeruk lumpur dan menggali sedimentasi di situ, warga tak mampu melakukannya.

Bahkan sebenarnya sejak jauh hari sebelumnya, warga atas kesadarannya sendiri mau membersihkan situ tersebut. Namun karena minimnya alat yang dimiliki warga setempat pengerjaannya jadi tidak maksimal. “Selain lumpurnya terlalu dalam, di situ ini juga sudah banyak ularnya. Jadi warga takut untuk membersihkannya. Makanya kami berharap instansi terkait segera menanganinya agar situ ini normal kembali,” lanjut Rodin.

Sementara, Kasudin PU Tata Air Kotdya Jakarta Timur, Agus Karsono Dawoed, ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, situ tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab dari Dinas PU. Namun begitu, pada tahun 2007 lalu,, pihaknya mengaku telah mengusulkan agar ada program normalisasi situ tersebut. “Jadi kewenangan untuk normalisasi situ itu ada di Dinas PU DKI,” ujarnya.

Selanjutnya ia berharap, proyek normalisasi terhadap situ yang memiliki luas kurang lebih 2,5 hektar itu dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 ini. Normalisasi situ tersebut diperkirakan menelan dana sebesar Rp 500 juta.

Sayangnya sejauh ini ia mengaku belum mengetahui apakah situ tersebut telah diserahkan ke Pemprov DKI atau belum. Ini karena situ tersebut berada di tengah kompleks Perumahan Aneka Elok. “Kalau lokasinya berada di perumahan tentu pihak developer harus menyerahkan ke Pemprov DKI sehingga perawatannya dilakukan pemprov. Sejauh ini saya belum tahu, apakah sudah diserahkan ke pemprov atau belum,” imbuhnya. [beritajakarta.com]

Besok pedagang Taman Ayodia direlokasi

2008-01-16T08:52:00.000-08:00

Pedagang di sekitar Taman Ayodia menggelar aksi bakar ban di perempatan Jl Barito, sebagai wujud penolakan relokasi ke bekas Pasar Inpres di Jl Nusa Indah 2, Radio Dalam. Aksi ini mengakibatkan kemacetan panjang, polisi Kebayoran Baru pun mengutus tim pemadam kebakaran untuk memadamkannya.

Ukuran kios relokasi 2x3m menjadi alasan, "itu sih buat kuburan kami," kata pemilik toko bunga Sarita yang 18 tahun berjualan di sana. Juga karena lokasi kios-kios seharga Rp 68 juta itu jauh dari jalan raya. Pemilik toko ikan "Dua Bersaudara" yang berjualan selama 37 tahun mengeluh: "Dulu tahun 70, yang ngeresmiin Pak Gubernur Ali Sadikin. Saya inget banget. Ini udah usaha turun temurun, dulu Bapak saya, sekarang yang ngelola saya, adik saya ama anak saya," ujarnya.

108 kios di kawasan Barito ini memancang bendera kuning sebagai tanda duka. Mereka bertekad akan berjuang untuk mempertahankan tempat usahanya. "Kami di sini punya presiden, panglima, menteri pertahanan dan menteri pekerjaan umum. Ini sebagai bentuk aspirasi kami, ketika negara tidak dapat mengakomodir, maka kami punya cara sendiri. Negara kami negara Barito," kata Cahya, koordinator para pedagang.

Diskusi digelar di jalan, hadir anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Sarwono Kusumaatmaja, sosiolog Bambang Widodo, dipandu kuasa hukum Irfan Melayu. Sarwono meminta agar para pedagang tetap bersatu padu dan jangan sampai terprovokasi. "Jangan anarkis, kita tempuh lewat jalur hukum" ujarnya.

Malam ini ratusan pedagang Barito mengadakan tahlilan di Jalan Mahakam beralaskan terpal dan bersinarkan lilin. Akses Jalan Mahakam ditutup. Setiap toko bunga di area itu memajang karangan bunga bertuliskan "Turut Berduka Cita".

Langkah Pemerintah

Sementara itu Wakil Walikota Jakarta Selatan, Budiman Simarmata, meninjau lokasi Pasar Radio Dalam yang akan ditempati oleh para pedagang bunga dan ikan hias tersebut. Budiman sangat menyayangkan belum selesainya pengerjaan pasar tersebut. “Kasihan kan pedagang, Jika sampai besok belum juga selesai,” tukasnya.

Sedangkan di balaikota saat ditanya bagaimana dengan usulan dari Komnas HAM agar menunda relokasi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, “Penyelesaian relokasi pedagang Barito menjadi tanggung jawab Wali Kota Jakarta Selatan.” Fauzi Bowo telah mendelegasikan kepada Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi untuk menuntaskan relokasi, yang kemudian diteruskan kepada wakilnya. “Sampai sekarang wali kota belum pernah bilang pak saya tidak sanggup menangani pedagang Barito,” ucapnya.

Sebelumnya, 14 Januari, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, M Ridha Saleh menyatakan sangat menyayangkan keputusan pemerintah tanpa melalui dialog dengan para pedagang. "walaupun landasan-landasan hukum yang digunakan benar adanya." Komnas akan mengeluarkan surat permohonan penundaan pembongkaran dan surat panggilan untuk gubernur dan wali kota untuk menegosiasikan hal ini dan berupaya mempertemukan antara mereka dengan masyarakat.

Sarwo Handayani, Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta mengatakan, kawasan Barito harus dikembalikan ke fungsi semula sesuai Instruksi Gubernur No 36/2006. “Rencana relokasi ini akan menaikkan martabat mereka, kalau selama ini mereka hanya menyandang pedagang kaki lima.” katanya. Menurutnya kios pedagang pada awalnya hanya 1,5x1, 2m, “menjadi luas kan karena mereka sendiri yang membangun.”

Konsep Taman Hibrida

"Kami sudah menawarkan konsep. tapi nggak direspon juga. Tolonglah, kami ini dibina, jangan dibuang," kata Ai' (40), pedagang lainnya.
"Di daerah sini kan ada Taman Langsat luasnya 6 hektar, Ada Taman Leuser 2 hektar apa nggak bisa sebuah taman berdampingan dengan fungsi-fungsi lannya. Jadi taman tak hanya punya fungsi ekologis tapi juga punya fungsi ekonomi," kata Cahya, "dilihat dari sudut mana sekelompok pohon lebih berharga dari kelangsungan hidup ribuan nyawa manusia?."

Para pedagang menawarkan konsep taman hibrida, yaitu taman yang juga memiliki fungsi lain, seperti rekreasi, pendidikan, dan ekonomi. Dengan konsep itu, mereka tak perlu digusur dari Taman Ayodia ke tempat lain. Para pedagang juga siap membiayai penataan taman tersebut sehingga pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya pembangunan dan perawatan.

Wakil Walikota Budiman Simarmata mengatakan konsep yang ditawarkan tidak sejalan dengan konsep pemprov yang akan menjadikan kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Bagi para pedagang "sudah kami siapkan dan tinggal pindah gratis," ujarnya. "Mereka sudah tiga puluh tahun tanpa dipungut sewa. Sudah untung mereka."

Peringatan pertama dengan tenggang waktu selama tujuh hari untuk melakukan pembongkaran kios sudah diberikan. Juga peringatan kedua yang memberikan waktu tiga hari. Bila peringatan pertama dan kedua tetap tidak dilakukan yang ketiga atau terakhir adalah pembongkaran oleh petugas. Ada 108 kios yang menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja. [sumber: VHRNews, BeritaJakarta, Kompas]

Barito siaga satu

2008-01-16T05:20:00.000-08:00

Para pemilik 108 kios bunga dan ikan hias di kawasan Barito membuat sejumlah posko tak jauh dari lokasi berjualan. Mereka membagi tugas penjagaan dalam tiga shift. "Untuk menutup kemungkinan jika ada yang mencoba melakukan sabotase atau pembakaran," ujar salah seorang orator.

Dibantu aktivis LSM dan mahasiswa sejak jam 20:30 mereka menggelar mimbar bebas di Jalan Mahakam II, seberang Gereja Blok B. Tampak hadir istri almarhum Munir, Suciwati; sejumlah aktivis LSM; pedagang Tanah Abang dan Blok M; dan mahasiswa.

Ketua Kelompok Pedagang Barito Teddy Panji dalam orasinya mengingatkan Fauzi Bowo atas janji kampanye yang tidak akan melakukan penggusuran terhadap masyarakat miskin. Mereka akan mengirim pesan kepada para pimpinan partai pendukung Fauzi Bowo agar menghentikan penggusuran tersebut.

Sebagian besar di antara mereka mengenakan kaos putih bergambar wajah Fauzi Bowo bertuliskan."Gubernurku yang baik jangan gusur kami," sementara bendera kuning —tradisi yang dilakukan untuk menunjukkan tanda berkabung— dikibarkan di setiap kios.

Merujuk dua surat peringatan yang disampaikan pemerintah pada 15 dan 7 Januari lalu, hari ini akan dikeluarkan Surat Perintah Bongkar kepada seluruh pedagang.

Di jam yang sama, 20:30, sekitar 300 meter dari sana, para petugas keamanan dan pasukan pengamanan presiden mendadak meningkatkan pengawasan ketat. Di Rumah Sakit Pertamina di mana dirawat presiden RI kedua, Soeharto, berkeliaran seseorang berjubah putih tetapi bukan dokter. [dari berbagai sumber]

Berhektar-hektar lahan dikorup pengembang

2008-01-16T01:21:00.000-08:00

21 pengembang di Jakarta Barat tidak menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemprov DKI Jakarta. Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan, Bambang Djoko Susilo, mengatakan pada wartawan.

Menurutnya tahun lalu dari lima pengembang berhasil ditarik 3,1 hektare lahan berupa taman, jalan, dan saluran air. "Setelah diberikan surat peringatan, mereka baru menyerahkan kewajibannya," jelasnya. Perolehan tahun 2006 mencapai 3,6 hektar.

Telah diusulkan untuk mencabut Izin Peruntukan Penggunaan Tanah para pengembang itu. Keputusannya ada di tingkat Provinsi DKI Jakarta, kewenangan Pemerintah Kota adalah mengawasi dan melaporkan.
Beberapa pengembang telah berulangkali diusulkan untuk dicabut atau ditunda perizinannya. Diantaranya PT Taman Kedoya Barat, PT Green Ville, dan PT Taman Kota. Namun, sampai saat ini belum diketahui tindakan yang dikenakan kepada mereka.

Di Jakarta, pengembang yang belum menyerahkan kewajiban cukup banyak. Nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Di pihak lain, ada pula pihak yang memanfaatkan taman kota dan jalur hijau sebagai tempat usaha. [sumber: beritajakarta.com]

Kota yang sakit

2008-01-15T14:21:00.000-08:00

Surat Terbuka untuk Gubernur Foke

Eric Penalosa, mantan Wali Kota Bogota, Kolombia, dalam sebuah seminar di Jakarta, melontarkan kritik keras soal kondisi Kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta tak ubahnya sebuah kota yang sakit.
Kondisi itu bukan karena Jakarta sedang dilanda wabah demam berdarah atau flu burung, melainkan karena Jakarta terlalu banyak dipenuhi mal dan pusat belanja. Sebaliknya, di Jakarta sangat minim tempat yang bisa dijadikan publik untuk berkumpul secara bebas (public space).
Fakta ini sungguh paradoks, karena bagi mantan gubernur Sutiyoso, banyaknya mal dan pusat belanja justru diklaim sebagai sebuah prestasi yang membanggakan dalam membangun Jakarta sebagai kota supermodern. Target Sutiyoso, Jakarta harus memiliki 200 mal dan pusat belanja, sebagaimana di negeri jiran, Singapura.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Sutiyoso yang berkiblat ke Singapura untuk urusan mal dan pusat belanja. Tapi seharusnya Sutiyoso tidak hanya mengadopsi sisi komersial dari negeri kecil itu. Sebab, selain marak mal dan pusat belanja, Singapura mengembangkan public space secara proporsional. Ini yang tidak diadopsi oleh Sutiyoso.

Relevan dengan situasi tersebut, Fauzi Bowo (Foke), yang baru saja dilantik menjadi orang nomor wahid di Jakarta, menetapkan menyembuhkan penyakit kronis Kota Jakarta sebagai agenda utama. Pasalnya, senapas dengan Eric Penalosa, yang sukses menjadikan Bogota sebagai kota manusiawi (human city) berkat kepemimpinan politik (political leadership) yang kuat, yaitu setelah mengantongi kemenangan 60 persen suara via pemilihan umum langsung. Dengan modal politik inilah Penalosa mendapat kepercayaan dan dukungan publik untuk membongkar ulang tata kotanya.
Analog dengan Penalosa, kini modal politik itu juga dimiliki oleh Fauzi Bowo, setelah meraup suara 57,78 persen suara dalam pemilihan kepala daerah yang lalu. Artinya, sebagaimana Penalosa, Foke juga mengantongi kepercayaan publik yang cukup kuat untuk "mendaur ulang" pola manajemen tata Kota Jakarta. Foke tidak perlu gamang menganulir rencana kebijakan Sutiyoso yang tidak sejalan dengan aspirasi publik dan tata pengelolaan kota yang berkelanjutan.

Isu ini harus digelorakan karena, jika hanya mengacu pada janji Foke dalam masa kampanye yang lalu, sepertinya tidak akan ada gebrakan radikal ala Penalosa. Via iklan politik "Solusi Fauzi Bowo untuk Jakarta" (Kompas, Sabtu, 4 Agustus), Foke hanya berfokus pada tiga kasus utama. Pertama, untuk mengatasi banjir, dia akan mempercepat penyelesaian Kanal Banjir Timur serta normalisasi Kanal Banjir Barat dan kali-kali yang melintasi Jakarta.
Kedua, untuk mengatasi kemacetan, dia akan mempercepat ketersediaan transportasi massal dengan kapasitas yang besar dan kualitas yang prima, antara lain busway dan subway yang mampu mengangkut 60 ribu penumpang per jam.
Dan ketiga, dalam hal pendidikan, dia akan menyiapkan program prioritas untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu lulusan sekolah dasar/sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (standar internasional) serta meningkatkan kompetensi guru (standar Asia).

Jika hanya mendasarkan pada tiga program itu--sebagaimana yang tertuang dalam iklan politik, hakulyakin Foke tidak akan dikenang publik sebagai gubernur yang "menyejarah". Sekalipun busway, monorel, subway, serta percepatan pembangunan Kanal Banjir Barat/Timur sukses, warga Jakarta akan mencatat bahwa itu "karya" Sutiyoso.

Banjir dan kemacetan lalu lintas jelas merupakan "megakasus" yang harus mendapatkan prioritas tertinggi untuk segera dibereskan. Persoalannya, penyakit kronis Kota Jakarta bukan hanya itu: bukan hanya banjir dan macet an sich! Masih ada sederet penyakit kronis lain--yang secara sosio-kultural akan menjadi bom waktu yang tidak kalah mengerikan ketimbang "megabanjir" dan "megamacet". Sebagaimana Jakarta menyontek bus rapid transit ala Transmilenio Bogota, seharusnya Fauzi Bowo juga mengadopsi gerakan radikal ala Penalosa.

Apa sajakah gerakan radikal Penalosa dalam memanusiawikan Kota Bogota yang semula terkenal barbar? Salah satunya membangun tempat-tempat publik secara meluas. Di Bogota, taman-taman kota terbentang begitu luas. Dengan taman kota itu, warga kota dapat secara leluasa bercengkerama dengan keluarga dan kerabat, berolahraga, serta aktivitas lainnya. Karena itu, tidak ada jalan bagi Fauzi Bowo untuk menganulir "nafsu" Sutiyoso agar Jakarta memiliki 200 mal dan pusat belanja. Caranya?

Pertama, Fauzi Bowo harus berani me-replace dengan memperbanyak pembangunan tempat publik yang nir-komersialisme, seperti tempat bermain, taman kota, dan lapangan untuk berolahraga. Minimnya tempat-tempat publik di Jakarta mengakibatkan warga Jakarta tidak kreatif, bahkan destruktif. Tingginya angka kriminalitas di Jakarta bukan hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kemelaratan, melainkan lebih karena tata ruang kota yang tidak familiar bagi warga Jakarta. Terbukti, ketika Penalosa menata ulang kotanya, angka kriminalitas di Bogota turun secara dramatis, 60 persen!

Saat ini jumlah mal dan pusat belanja di Jakarta yang sudah oversupply bukan hanya berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat antarmal, melainkan juga menjadi "mesin pembunuh" bagi eksistensi pasar tradisional dan usaha mikro lainnya. Lebih dari itu, maraknya mal dan pusat belanja juga memicu perilaku konsumtivisme warga Jakarta. Dalam konteks agama (Islam), menjadikan mal dan pusat belanja sebagai center of activity sejatinya merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan, bahkan harus dihindari.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa pasar (baca: mal dan pusat belanja) merupakan pusat segala kemaksiatan, karena di pasarlah terjadi aksi tipu-menipu dan penindasan manusia atas manusia (exploitation de l'home par l'home).

Kedua, mengembalikan fungsi tempat-tempat publik yang sudah ada, tapi direduksi untuk kepentingan komersial dan kepentingan lain yang menyimpang. Contohnya, jalan raya dan trotoar. Kedua wahana untuk aktivitas publik ini kini berubah menjadi "pasar". Menjadikan jalan raya dan trotoar untuk kepentingan komersial, apa pun alasannya, merupakan pengambilalihan hak-hak publik secara nyata. Apalagi luas ruas jalan di Jakarta masih sangat minim, hanya berkisar 8 persen dari total luas wilayah. Bandingkan dengan Singapura, yang luas ruas jalannya mencapai 15 persen dari total luas wilayah.

Ketiga, mengembalikan area ruang terbuka hijau (RTH) yang kini telah disulap menjadi sarana komersial. RTH Jakarta yang kini tinggal 9,7 persen harus dinormalisasi menjadi minimal 27 persen dari total luas wilayah Jakarta. Luas area RTH yang memadai, selain akan menjadi sumber resapan air tanah, akan menjadi "tempat bermain" warga kota, tanpa harus dijejali dengan kepentingan komersial. Tempat-tempat komersial, yang secara telanjang melanggar prinsip-prinsip RTH, harus dihijaukan kembali.

Pada akhirnya, Fauzi Bowo tidak akan mampu menyembuhkan penyakit Kota Jakarta jika hanya berkutat pada persoalan banjir, kemacetan, dan pendidikan. Keberadaan tempat-tempat publik yang proporsional, dari dimensi apa pun--budaya, sosial, psikologi, bahkan agama--merupakan suatu keharusan.
Rujuklah tesis cendekiawan muslim kawakan Ibnu Khaldun dalam bukunya, Mukaddimah, bahwa salah satu ciri kota beradab adalah adanya tempat yang luas untuk berkumpul warganya.

Ayo, Bang Foke, jangan gadaikan Jakarta hanya untuk kepentingan materialisme. Lakukan terobosan radikal ala Penalosa untuk melakukan face off (operasi total wajah) Jakarta sebagai kota sakit menjadi kota manusiawi bagi warganya. Ayo, Bang Foke, Anda bisa!

[TEMPO 27 Oktober 2007 - Tulus Abadi, ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Taman Ayodia diadu ke Komnas HAM

2008-01-14T19:00:00.001-08:00

Pedagang Bunga Barito Minta Ada Dialog

Pedagang bunga dan ikan hias di kawasan Barito, Jakarta Selatan, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkenan mengadakan mediasi terkait rencana pembongkaran dan relokasi kios-kios di lokasi tersebut.

"Paling tidak, ada dialog," ujar Wisena, pedagang ikan hias, salah seorang wakil para pedagang, usai menghadap Wakil Ketua Komnas HAM Ridho Saleh, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin.

Wisena ditemani lima orang pedagang lainnya saat mengadukan rencana Pemprov DKI itu ke Komnas HAM. Dia mengemukakan, sebelum dilakukan pembongkaran, pihak Pemprov hendaknya lebih dulu melakukan dialog dengan para pedagang. Sebab, pembongkaran yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 Januari mendatang itu dinilai merupakan keputusan sepihak. "Para pedagang tidak pernah diajak bicara," ujarnya.

Memang diakuinya bahwa Pemprov telah menyediakan lahan baru sebagai ganti 105 kios yang akan dibongkar. Tapi, lahan pengganti itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pasalnya, luas kios yang disiapkan di Pasar Inpres, Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan, itu tidak sama besarnya dengan kios yang sudah puluhan tahun ditempati pedagang di Jalan Barito.

Kalau di tempat sekarang setiap pedagang minimal mempunyai kios seluas 4x4 meter per segi, maka lahan baru yang disiapkan hanya kios dengan luas 2x2 meter per segi. "Itu pun bukan sebagai pengganti. Soalnya, kita juga mesti membayar sebesar Rp 68 juta per kios," tutur Ari, pedagang ikan hias lainnya yang mendampingi Wisena.

Kalau para pedagang di Jalan Barito bersedia dipindahkan ke Jalan Radio Dalam, kata Ari, persoalan lain sudah menunggu. Pasar itu sebenarnya hasil renovasi setelah pasar yang lama terbakar, karenanya kios-kios yang ada sudah ada pemiliknya. "Mereka pedagang lama di situ sebelum terjadi kebakaran. Kalau kita masuk, apa nantinya tidak menimbulkan konflik," katanya.

Untuk itu, senada dengan harapan pedagang lainnya, Ari mengatakan, sebelum dilakukan relokasi, hendaknya ada kesepakatan bersama antara pedagang dan pihak Pemprov DKI. Dengan demikian, katanya, kalau mau dipindahkan, paling tidak kondisinya sama dengan tempat yang lama.

Selain mengadukan persoalan ini ke Komnas HAM, para pedagang, seperti dituturkan Wisena, juga mengajukan gugatan secara hukum. "Gugatan sudah kita ajukan melalui PTUN," katanya. Menghadapi persoalan ini, para pedagang juga sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa simpatik, dengan cara membagi-bagikan bunga. (SUARAKARYA - Budi Seno)

Taman Ayodia tetap terhalang?

2008-01-14T16:42:00.000-08:00

Pedagang Barito Tetap Melawan

Rencana penggusuran kios bunga dan ikan di kawasan Barito, Jakarta Selatan dijawab pedagang dengan aksi demo. Kemarin, bersama pedagang Tanah Abang, mereka kompak menggelar aksi di depan DPRD DKI Jakarta dan balaikota. Mereka tetap menolak rencana relokasi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta.

Para pedagang Barito tak sendirian. Padagang Tanah Abang dan Blok M juga ikut dalam aksi demo tersebut. Agaknya, persamaan nasib terancam bakal digusur membuat mereka bersatu menggelar aksi.

Cahya Suparno, Sekjen Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (Foppi) menjelaskan, aksi diikuti sebanyak 400 pedagang. Sebagian peserta aksi adalah pedagang Blok M dan Pasar Tanah Abang. Sisanya, berasal dari luar daerah, termasuk korban Pasar Turi Surabaya. Mereka menyerukan agar dewan menghapus anggaran-anggaran penggusuran pedagang. "Yang namanya penggusuran untuk penertiban itu ada proses dan aturanya," kata Cahya yang juga menjadi humas pedagang Pasar Barito.

Cahaya Suparno, Koordinator Humas Pasar Barito dan Sekjen Federasi Organisasi Pasar Indonesia mengatakan para pedagang Pasar Barito tetap menolak rencana Pemprov DKI Jakarta merelokasi pedagang ke kawasan Radio Dalam. "Selain ukuran lokasi baru yang dijanjikan sempit, para pedagang merasa konsumen sudah mengenal kawasan Barito adalah tempat untuk membeli tanaman dan ikan hias,"bebernya.

Dijelaskan Cahya, rencana Pemprov DKI Jakarta memindahkan kios bunga dan ikan di Barito sudah diawali dengan surat teguran meninggalkan tempat berjualan mereka sebelum dibongkar paksa.

"Untuk itu kami datang kemari untuk meminta wakil kami di DPRD bisa menekan Pemprov agar membatalkan rencana tersebut,"tegasnya.

Sayangnya, tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. "Jangan harap di Pemilu nanti kami memilih kalian lagi. Kami akan golput,"kecam para pendemo sebelum meninggalkan gedung dewan menuju Balaikota.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Aliman Aat menampik tudingan tak mau menemui para pendemo. Dia menyatakan, Komisi B yang juga membidangi masalah perdagangan sudah melayangkan surat kepada Dinas Pertamanan untuk tidak melakukan penggusuran terhadap para pedagang Pasar Barito.

"Sikap kami jelas, tidak setuju para pedagang di sana dipindah. Karena para pedagang di Barito itu menempati tempat jualannya sudah lama, sampai masyarakat Jakarta sudah tahu kalau ingin memberi tanaman dan ikan hias cukup belanja di Barito. Ibaratnya seperti pasar bunga Rawabelong,"imbuhnya. (INDOPOS - pes/vit)

Bunga untuk Gubernur

2008-01-13T18:12:00.000-08:00

Rumah pribadi Gubernur Fauzi Bowo di Jl Teuku Umar No. 60, Jakarta Pusat, Minggu (13/1), kebanjiran karangan bunga dari pedadagang asal Jl. Barito, Jaksel. Pemberian sekitar 50 karangan bunga ini, sebagai bentuk penolakan pedagang untuk dipindah ke Pasar Inpres Radio Dalam.

Alasan pedagang karena kios di Pasar Inpres Radio Dalam terlalu sempit. Ukuran kios 2M X 2M. Melalui aksi damai ini, pedagang berharap gubernur tergugah hatinya dan mengkaji ulang rencana pemindahan.

“Dengan mengirim karangan bunga ke sini, semoga hati Bang Foke tergugah dengan nasib yang bakal kami alami,” tegas Ketua Koperasi Pedagang Barito (Kobar). “Kami ingin bertemu dengan Pak Gubernur.”

Pedagang Barito mendatangi kediaman gubernur bersama dengan 50 kurir mengendarai motor masing-masing membawa satu karangan bunga. Hanya saja keinginan pedagang bisa bertemu dan berdialog dengan Fauzi tak kesampaian, karena orang nomor satu di lingkungan Pemda DKI tidak ada di rumah.

Rombongan pedagang hanya diterima Hamid, petugas keamanan. Mereka meletakkan puluhan karangan bunga di teras rumah Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo. Setiap karangan bunga berisi kartu ucapan antara lain meminta gubernur membatalkan rencana pemindahan pedagang .

TIDAK STRATEGIS
Menurut Tedy, lokasi di tempat baru sangat tidak strategis. Karena itu, pihak pedagang khawatir bakal sepi pembeli. “Kalau dipindah kami bisa bangkrut,” ucapnya seraya membeberkan putaran uang di Pasar Barito per harinya ratusan juta rupiah.

Sesuai dengan pantauan di lapangan, tempat penampungan di Pasar Inpres Radio Dalam, hingga Minggu (13/1) belum selesai disiapkan pemda. Padahal, Kamis (17/1) seluruh pedagang diboyong ke tempat baru tersebut.

Hari ini, Senin (14/1) Sudin Tramtib dan Linmas Jakarta Selatan bakal melayangkan surat peringatan (SP) II agar pedagang membongkar sendiri kiosnya sebelum dibongkar paksa.

Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi terkejut ketika mengetahui tempat penampungan belum juga rampung. Ia kontan meminta Dinas Pertamanan DKI untuk mempercepat kerja pemborong agar pemindahan bisa dilaksanakan tepat waktu. (POSKOTA - rachmi/mia/t)

Petisi Barito

2007-12-16T09:08:00.000-08:00

Para pedagang di Taman Ayodia menerbitkan petisi di petitiononline.com sejak Nopember 2007, saat tulisan ini diupload ada 167 penandatangan:

To: semua orang yang peduli dengan 'Keberadaan' kami

Kami Para Pedagang Bunga dan Ikan Hias Barito Blok-M Jakarta Selatan mengharapkan dukungan anda untuk mengisi petisi penolakan relokasi ( pemindahan/penggusuran) yang akan dilaksanakan oleh PEMDA DKI Jakarta. Didasari oleh penjelasan kami di bawah ini:

MENGAPA PEMDA DKI JAKARTA AKAN MERELOKASI PEDAGANG TAMAN AYODIA (BARITO)

a) Alasan PEMDA DKI untuk merelokasi kami, akan difungsikanya kembali taman ayodia sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Padahal Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Ibu Ir. Sarwo Handayani mengatakan bahwa Satu Kelurahan cukup memiliki 2 taman dengan luas 2.000 m2 untuk keperluan RTH dan daerah resapan (majalah Garden edisi 09 thn 2007). Sedangkan disekitar kelurahan Kramat Pela banyak terdapat taman dan bahkan didekat kami ada Taman Langsat yang memiliki luas lebih dari 6 hektar dan Taman Lauser 4 hektar. Dengan alasan RTH tersebut jelas bahwa Dinas Pertamanan tidak konsisten!!!. Sekitar 30 SPBU yang berada dijalur hijau tidak / belum ditertibkan. JS 18 pedagang bunga di Ragatnata Blok S yang juga berada di jalur hijau tidak ditertibkan, bahkan direnovasi !!!.

b) Bangunan kios – kios Pedagang dianggap telah menutupi pemandangan taman & juga penyebab tercemarnya kolam dibelakang kios pedagang yang menyebabkan kolam tersebut menjadi kotor dan jorok. Padahal hasil buangan limbah dari restoran, hotel dll. yang berada disekitar Jl. Mahakam merekalah yang memberikan kontribusi terbesar pada pencemaran sumber air di Taman Ayodya (hasil test sample air pada Laboratorium DKI).

c) Sampai dengan saat ini tanggal 10 November 2007, kami para pedagang di taman ayodia belum pernah disosialisasikan secara resmi mengenai rencana relokasi . Kami justru tahu dari Media (Koran & TV) seolah-olah kami telah disosialisasi dan keberadaan tempat usaha kami disini hanya sampai Akhir Tahun 2007.

d) Tempat penampungan kami yang diusulkan oleh PEMDA di Pasar Inpres Radio Dalam dengan Model Hanggar (terbuka) Ukuran 2 m X 2 m, jelas hanya untuk mematikan usaha para pedagang. Amat sangat naïf, jika relokasi kami hanya mengatas namakan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota dan Daerah Resapan, tanpa mengkaji aspek berikut :

PENOLAKAN RELOKASI PEDAGANG BUNGA & IKAN HIAS TAMAN AYODIA - BARITO

a) Ekonomi. Dengan potensi perputaran uang hingga milyaran rupiah, pemkot tidak pernah mengkaji secara mendalam (apalagi mendukung dan membina) bidang usaha bunga, ikan hias dll. Dan karena KETIDAK MENGERTIAN & KETIDAK PAHAMAN tersebut, maka pemkot tidak pernah merasa memiliki kawasan lokasi PKL di Barito, Mahakam, Melawai, Lamandau sebagai ikon yang memiliki bangunan ekonomi (meminjam istilah Bapak Suluh Sudiharto, Kabag Administrasi Perekonomian Jakarta Selatan) yang menjanjikan Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah yang cukup signifikan dan sebagai ikon pariwisata nasional yang sangat membanggakan.

b) Aspek Usaha. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan kondisi ideal -minimal normal- kembali. Dalam kurun waktu tersebut, perjalanan menuju kondisi itu memerlukan biaya seperti promosi, overhead, operasional, dll yang tidak sedikit. Dan TIDAK ADA pihak yang mau & berani BERTANGGUNG JAWAB atas kondisi ini.

c) Sosial. Disaat Pemerintah INDONESIA bekerja keras mengatasi kemiskinan & ketenaga kerjaan, pemerintah kota DKI malah mengeksekusi sebuah kebijakan yang sangat kontraproduktif. Dengan relokasi tanpa kajian yang matang ini, ribuan pekerja yang bergantung pada usaha kami akan kehilangan mata pencarian. Dan ribuan anggota keluarga mereka dengan sendirinya akan terancam kelangsungan hidupnya.

• Penerapan Perda mengenai Retribusi yang tidak konsisten. Ketika Kartu Izin Usaha kami tidak lagi (diizinkan) diperpanjang, pungutan retribusi tetap berjalan hingga hari ini.

Dari hal –hal tersebut diatas dengan ini :
KAMI PARA PEDAGANG BUNGA & IKAN HIAS TAMAN AYODIA MENOLAK UNTUK DIRELOKASI !!!

KAMI ADALAH BAGIAN DARI RAKYAT INDONESIA KAMI TIDAK MENUNTUT BANYAK KAMI HANYA MINTA KEADILAN ATAS HAK KAMI SEBAGAI RAKYAT INDONESIA UNTUK DAPAT HIDUP DENGAN LAYAK DENGAN BERDAGANG!!!

KAMI SIAP MEREVITALISASI TAMAN AYODIA DENGAN BIAYA SENDIRI (SWADAYA PEDAGANG) DENGAN KONSEP RANCANGAN BERBASIS EKOLOGI !!! KAMI BUKAN SAMPAH MASYARAKAT !!!

KAMI TIDAK INGIN MATI !!! DUKUNGLAH KAMI !!!

Sincerely,

The Undersigned

Tiap bulan satu car free day

2007-09-23T10:07:00.000-07:00

Bang Yos Minta '1 Hari Tanpa Kendaraan Per Bulan'
Iqbal Fadil - detikcom

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berharap acara 'Car Free Day' tidak hanya dilakukan bersifat seremonial. Pria yang sering disapa Bang Yos itu minta hari tanpa kendaraan ditingkatkan. Program 1 hari tanpa kendaraan per bulan terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Pesan Bang Yos ini disampaikan saat mencanangkan penerapan hukum kewajiban uji emisi bagi kendaraan di Jakarta dalam rangkaian 'Car Free Day' yang digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2007). Terkait acara ini, sejak pukul 06.00 WIB, kendaraan dilarang melintas di Jl. Sudirman dan Jl. Thamrin. Pelarangan ini akan berlaku hingga pukul 19.00 WIB.

"Saya meminta kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Pak Budi Rama agar terus mensosialisasikan 1 hari bebas kendaraan tiap bulan. Jangan sampai kegiatan ini hanya bersifat seremonial, yang justru bisa menghambat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi warga," kata dia.

Saat memberikan sambutan, Bang Yos juga menyatakan saat ini di DKI ada 5 juta kendaraan, dengan pertumbuhan rata-rata 11 persen tiap tahunnya. Dia juga menyampaikan bahwa hari bebas polusi di DKI pada 2007 naik menjadi 54 hari dalam setahun. Pada tahun 2005, hari bebas polusi hanya 20 hari dalam setahun.

Dalam acara pecanangan uji emisi ini, Bang Yos melepas sekitar 100 anggota komunitas 'Bike To Work' untuk melakukan konvoi sepeda di jalan ini. Sutiyoso juga dihadiahi sebuah sepeda. Dilihat dari tongkrongannya, sepeda untuk Sutiyoso ini berharga cukup mahal. "Saya akan lebih sering menggunakan sepeda, karena sebentar lagi pensiun," janji dia.

Bang Yos juga menerima penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) atas pelaksanaan uji emisi gratis yang digelar di lapangan Monas. Pemprov DKI menargetkan akan ada 1.000 orang yang akan memeriksakan uji emisi gratis. Namun, ternyata sampai waktu berakhir, hanya ada 354 orang yang mengikutinya. Meski begitu, angka ini sudah memecahkan rekor baru, karena rekor lama MURI adalah 350 orang.

Bang Yos Pamitan
Pada kesempatan itu, Bang Yos juga berpamitan kepada warga Jakarta. Sebab pada 7 Oktober 2007 nanti, dia sudah tidak lagi memimpin Jakarta.
"Saya sepuluh tahun jadi gubernur. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Selama saya memimpin Jakarta, saya sudah 5.000 didemo. Saya juga mengalami pergantian lima presiden," kata Bang Yos.

Dia juga mengklaim sebagai gubernur yang menerima paling banyak rekor MURI. "Saya juga adalah gubernur yang paling banyak menerima penghargaan dari MURI," ujar dia tanpa menyebut berapa banyak penghargaan MURI yang dia terima. (asy/asy)

Batavia car free day 2007

2007-09-22T17:54:00.000-07:00

Hari Bebas Kendaraan Bermotor 2007
Kala Jakarta Bebas Polusi

Suara Pembaruan/Charles Ulag

Ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang setiap harinya padat kendaraan bermotor, Sabtu (22/9) pagi tampak lengang. Kendaraan pribadi Sabtu ini dilarang melintas dalam peringatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang juga diperingati di seluruh dunia.

Sabtu (22/9) pagi, Jalan MH Thamrin dan Sudirman, Jakarta, tampak lengang. Kepadatan kendaraan di dua ruas jalan utama di Ibu Kota yang berlangsung setiap hari, seketika lenyap.
Sekelompok orang berjalan sembari bercengkerama di tengah jalur cepat. Di bagian lain, orang-orang bersepeda dengan leluasa. Selama ini, pemandangan seperti itu hanya dijumpai pada Minggu pagi.

Namun, Sabtu ini terasa istimewa. Jalan Thamrin dan Sudirman steril dari kendaraan pribadi. Udara pagi pun terasa segar. Padahal, sehari-hari masyarakat harus menghirup udara yang pekat dengan polusi dari asap kendaraan yang menyemut.

Penutupan ruas jalur cepat tersebut memang disengaja dalam rangka peringatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day 2007. Hal itu ternyata membawa kebahagiaan bagi warga Jakarta.

Tidak hanya komunitas Bike to Work yang berkumpul di Bundaran HI Jakarta, Komunitas Ontel Batavia (Koba) yang berdiri tahun 2005, juga hadir di kegiatan tersebut.

Arif, yang datang dengan naik sepeda tampak bahagia mendapati Jakarta terbebas dari kepadatan kendaraan bermotor. Ia berharap kegiatan seperti ini lebih sering diadakan. Pria yang selalu bersepeda ke kantor ini pun menyadari niat untuk mengurangi polusi di Jakarta harus dimulai dari diri sendiri.

Hal terpenting yang menjadi harapan Arif adalah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membangun jalur khusus untuk sepeda.

Rendy, pencinta sepeda kuno yang menjadi anggota Koba berujar, ke depan Jakarta harus bisa mengurangi polusi udara dan asap. "Dengan begitu nantinya kita bisa melihat birunya langit memayungi Jakarta," harapnya.

Kegiatan HBKB sendiri, telah dimulai sejak 1970-an, saat berlangsung krisis minyak di Amerika Serikat. Di Eropa, baru dimulai pada 1990-an.

Kini, tak kurang 1.500 kota di 40 negara memperingatinya dengan cara menutup sepenggal jalan, untuk kemudian mengisinya dengan sejumlah kegiatan. Jalan Thamrin dan Sudirman termasuk penggal jalan yang ditutup selama 13 jam. Sejak pukul 06.00 hingga 19.00 WIB, hanya kendaraan angkutan umum yang diizinkan melintasi dua ruas jalan itu. Itu pun di jalur lambat, dan jalur khusus untuk bus Transjakarta.

Hal ini tampaknya baru pertama kali dilakukan. Maksudnya tentu mengingatkan masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara akibat polusi dari asap kendaraan bermotor.

Simulasi ke Publik

Pelaksanaan HBKB 2007 seolah mensimulasikan kepada masyarakat, bagaimana suasana dan kondisi kota saat jumlah kendaraan dibatasi. Di samping itu, juga mendorong penggunaan alat transportasi alternatif selain kendaraan pribadi, yakni angkutan umum, sepeda, serta fasilitas bagi pejalan kaki.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Budirama Natakusumah menegaskan, pencemaran udara tidak saja mengganggu ketenangan lingkungan juga mengancam kesehatan manusia.
Melalui terobosan HBKB, diharapkan meningkatkan disiplin warga Jakarta, sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat yang bisa dinikmati semua orang.

Hal itu merupakan implementasi dari Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Bila Perda itu dilaksanakan konsisten, berarti, kelak, tiap bulan sekali akan diselenggarakan HBKB di lima wilayah DKI Jakarta.
Dalam HBKB kali ini juga dibarengi dengan uji emisi gratis di Monas. Sekitar sepuluh tenda bersama petugasnya siap untuk membantu masyarakat untuk mengecek emisi kendaraannya.

Selain penutupan jalur cepat dari kendaraan pribadi, sejumlah acara disiapkan untuk menyemarakkan HBKB 2007 sepanjang Sabtu, seperti aksi simpatik dan perlombaan yang bertema lingkungan hidup.
Kelompok mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tak ketinggalan pula kelompok pencinta lingkungan hidup terlibat di dalamnya. Semuanya menyatu untuk mewujudkan angan-angan bersama: Jakarta yang bebas dari pencemaran udara, dan Jakarta yang sehat bagi penghuninya. [ASR/G-5]

"Car Free Day", Sudirman-Thamrin Lengang

KOMPAS- Hari bebas kendaraan bermotor atau "Car Free Day" membuat ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, yang biasanya sesak oleh kendaraan pribadi, terlihat lengang pada hari Sabtu( 22/9) .
Pelarangan kendaraan pribadi melintasi jalur cepat ruas Jalan Sudirman-Thamrin, mulai dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Bank Indonesia, berlaku pada Sabtu, sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kendaraan pribadi dan kendaraan umum hanya boleh melintasi jalur lambat ruas Jalan Sudirman-Thamrin, sedangkan bus Transjakarta tetap beroperasi seperti biasa.
Hari bebas kendaraan dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Selain itu, juga untuk mengimbau masyarakat agar menggunakan kendaran umum sebagai pengganti kendaraan pribadi.

Untuk menunjang pelaksanaan hari bebas mobil, Dinas Perhubungan DKI menyiagakan 150 petugas untuk mengawasi lalu lintas.
Menurut Wakil Kepala Dishub Udar Pristono, mobil, sepeda motor, taksi, dan bajaj akan diatur agar tidak memasuki jalur lokasi percontohan.

Sementara itu, jalan-jalan yang memotong jalur itu untuk menuju jalan lain di seberangnya masih diizinkan untuk dilintasi. Namun, jika seorang pengendara akan menerobos jalur bebas kendaraan, petugas Dishub akan segera menghalau atau polisi tidak ragu akan menilang.
Peringatan hari bebas kendaraan akan dipusatkan di sekitar Bundaran HI, berupa uji emisi untuk 1.000 kendaraan serta berbagai kegiatan lain untuk menyampaikan imbauan pengurangan pemakaian kendaraan pribadi.

Hari bebas mobil juga ditujukan untuk menambah hari berudara baik di Jakarta. Pada 2006, hari berudara baik di Jakarta hanya mencapai 45 hari. Jumlah itu meningkat menjadi 54 hari sampai Juli 2007. Sampai akhir 2007, hari berudara baik ditargetkan mencapai 100 hari. (ANT/PEP)

Car Free Day Setengah Hati
Laporan Wartawan Kompas Emilius Caesar Alexey

KOMPAS- Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Jalan Thamrin dan Sudirman dilaksanakan dengan setengah hati. Penutupan kedua jalan itu dari kendaraan bermotor pribadi ternyata hanya dilakukan pada setengah badan jalan.

Pengamatan Kompas Sabtu (22/9) di Jalan Sudirman, tepatnya dari Tugu Api nan Tak Kunjung Padam sampai Tugu 66, sebelum jembatan masuk Jalan Thamrin, jalur lambat masih dapat digunakan untuk kendaraan pribadi, taksi, dan bus bertrayek reguler. Hanya jalur cepat saja yang dikosongkan oleh polisi dan petugas Dinas Perhubungan.

Jalur lambat menjadi sangat padat dan semua kendaraan melaju pelan. Akibatnya, pencemaran udara dari kendaraan di jalur lambat meningkat.
Menjelang jembatan Jalan Thamrin, arus kendaraan di jalur lambat dari arah Blok M baru dialihkan ke arah penjernihan. Sebaliknya, kendaraan dari arah Thamrin juga tidak ada yang diijinkan masuk. Kendaraan pribadi baru masuk setelah jembatan Jalan Thamrin.

Sementara itu, jalur cepat benar-benar dikosongkan dan hanya diisi oleh para pengendara sepeda santai. Hanya bus Transjakarta yang masih dapat melaju di jalur cepat, di jalur khusus bus.

Komunitas Sepeda Ramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Sabtu, 22 September 2007 | 08:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Para pemakai sepeda tak mau ketingggalan dalam memeriahkan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, hari ini. Mereka turut memeriahkan lokasi sejak program kampanye itu mulai pukul 06.00 WIB.

Pengamatan Tempo, sebagian pengguna sepeda itu berkeliling menyusuri jalan. Ada yang ngebut, ada juga yang santai. Setelah lelah berkeliling, sebagian berisitirahat di seputaran Bundaran Hotel Indonesia.
Para penunggang sepeda itu datang dari berbagai komunitas, seperti Ontel Batavia, Bike to Work.

Efendi, 60 tahun, anggota komunitas Ontel Batavia, mengatakan mendukung program hari bebas kendaraan pribadi untuk mengkampanyekan udara yang bersih dan sehat. "Inginnya Jakarta balik ke suasana tahun 1950-an, udaranya masih segar tak seperti sekarang," kata warga Kalibata itu.
Namun, dia menyayangkan pelarangan kendaraan bermotor di jalur protolo itu hanya berlaku di jalur cepat. "Kesadaran masyarakat mesinya tidak sebatas itu," kata dia.

Niat mengkampanyekan lingkungan sehat dengan mengikuti Car Free Day itu juga dinyatakan Tadjudin, 56 tahun, anggota komunitas Bike to Work. "Sekarang udara sudah pengap, perilaku pengendara ugal-ugalan," kata Tadjudin. [Budi Syaiful Haris ]

Pemprov DKI Canangkan Car Free Day
Setiap tahun, HBKB akan diselenggarakan setiap tanggal 22 September.

Republika -- Untuk menjaga kualitas udara yang segar dan sehat, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day setiap bulan sekali.

Kebijakan HBKB ini diberlakukan lantaran kualitas udara di Jakarta sagat buruk bagi kesehatan. Dalam setahun terakhir, udara bersih (udara dalam kategori baik) yang bisa dinikmati warga hanya 54 hari. Sisanya banyak mengandung bahan polutan berbahaya bagi kesehatan tubuh. ''Jumlah 54 hari ketika udara di Jakarta benar-benar bersih itu adalah perhitungan per Juli 2007. Namun jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 45 hari,'' ujar Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, Budirama Natakusumah, Rabu (19/9).

Setiap tahun, HBKB akan diselenggarakan setiap tanggal 22 September. Ini karena sumbangan polusi udara dari kendaraan bermotor sebesar 70 persen. Kadar bahan pencemar udara seperti sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), debu (PM10) dan O3 (Ozon) telah melampauai baku mutu yang ditetapkan. Belum lagi, kata Budirama, tingginya pencemaran Hidro Karbon (HC) dalam bentuk PAH (polyciclic aromatic hydrocarbon) dan benzene, sebagai pemicu terbentuknya bahan pencemar baru. Bahan baru ini berpotensi sebagai radikal bebas seperti O3.

Mengenai dampak tingginya pencemaran bagi kesehatan, papar Budirama, yaitu pusing-pusing, mual, asma, tekanan darah tinggi hingga penyakit dalam seperti gangguan fungsi ginjal, kerusakan pada sistem syaraf, penurunan kemampuan intelektual (IQ) anak-anak, kebrutalan pada remaja, keguguran, impotensi, jantung koroner, kanker, dan kematian dini.

Untuk menekan penurunan bahan-bahan berbahaya tersebut, Budirama mengusulkan supaya peringatan HBKB diberlakukan setiap bulan sekali. Perubahan lain yakni mengalihkan masyarakat dari menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum. ''Masyarakat harus didorong untuk beralih ke angkutan umum, dan mulai meninggalkan menggunakan angkutan publik dalam aktivitas kerjanya, seperti naik bus TransJakarta, kereta atau angkutan umum lain,'' tutur Budirama.

Sedang dalam upaya peningkatan daya dukung kota, BPLHD terus mengkampanyekan pentingnya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai sarana penyerapan emisi atau gas buang dari transportasi. Hingga kini RTH dilaporkan mencapai 11 persen dari target ideal sebanyak 14 persen.

Pemprov DKI agak kesulitan menyediakan RTH dalam waktu cepat mengingat sulitnya mencari lahan didukung pula mahalnya biaya pembebasan lahan untuk RTH. Oleh karena itu, BPLH mendukung rencana pemerintah memanfaatkan lahan kosong di bawah kolong jembatan tol untuk menjadi taman yang nyama. Solusi lain yakni kebijakan pemakaian bahan bakar gas (BBG). Hal itu sudah dimulai dengan keberadaan bus transjakarta yang memakai BBG. Budirama menjelaskan, program HBKB sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Pencemaran Udara (PPU).

Sejumlah ruas jalan dalam program ini adalah jalur cepat Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Untuk jalur lambat tetap dilewati angkutan bus dengan rute tetap. Rencananya, ruas jalan tersebut akan ditutup selama 12 jam terhitung pukul 06.00 sampai dengan 19.00 WIB, mulai ujung Jalan Jl Sudirman yaitu dari Patung Api PON-Semanggi, hingga bundaran HI di Jalan MH Thamrin dan berakhir di Patung Arjuna yang berbatasan dengan Silang Monas di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan Jalan Medan Merdeka Barat. n zak

Fakta Angka
54 Hari - Udara bersih yang dinikmati warga dalam setahun

Tak Cukup Hanya Dengan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor

REPUBLIKA - Dalam keseharian, hampir setiap hari kita selalu melibatkan kendaraan bermotor, utamanya untuk sarana transportasi. Baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil). Sangat besar peranan kendaraan bermotor dalam mendorong suksesnya usaha kita.

Namun demikian, jarang sekali kita memikirkan akibat yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor. Kita hanya mengambil manfaatnya saja, dan kurang peduli terhadap imbas yang ditimbulkannya, khususnya gas buang (asap). Asap kendaraan bermotor mengandung molekul-molekul kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya zat berbahaya yang mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon (asap kabut fotokimiawi), karbon monoksida dan timah.

Dengan populasi yang demikian besar, tentu kita juga bisa membayangkan, betapa besarnya polusi (pencemaran) yang diakibatkannya. Berdasarkan riset Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan sejumlah lembaga independen lainnya, pencemaran yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, merupakan polusi yang terbesar dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Bahkan, WHO memperkirakan, sekitar 70 persen penduduk kota di dunia, sesekali pernah menghirup udara yang tidak sehat, sedangkan sisanya menghirup udara yang bersifat marjinal.

Car Free Day
Lalu bagaimana caranya mencegah makin meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan asap kendaraan bermotor? Bertepatan dengan Car Free Day (Hari Tanpa Kendaraan Bermotor) yang jatuh pada Sabtu (22/9) mendatang, ada baiknya kita semua untuk tidak sama sekali menyentuh kendaraan bermotor pada hari itu. Saatnya kita menyadari dan peduli, untuk turut menciptakan udara yang bersih, sehat dan segar, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

Namun, mewujudkan langit biru nan cerah, udara yang sejuk, bumi nan hijau, tak cukup hanya dengan memperingati Hari Tanpa Kendaraan Bermotor (Car Free Day). Dibutuhkan kesadaran kita semua sebagai pelaku penyebab polusi (termasuk juga industri kendaraan bermotor) untuk mengurangi pencemaran. Kita semua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara eksistensi planet (bumi) ini dengan segala ekosistemnya dalam kehidupan yang sehat dan alami.

Kata lain dari Hari tanpa Kendaraan Bermotor ini adalah larangan mengemudi. Khusus untuk hari tertentu, seluruh pemilik kendaraan bermotor, dilarang mengemudikan kendaraan bermotor. Jika mau bepergian, hendaknya hanya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Kita tentu apreciated dengan langkah sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang menetapkan aturan agar seluruh karyawannya pada hari tertentu harus memakai sepeda untuk ke kantor.

Di samping langkah di atas, hal lainnya yang diharapkan efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor adalah dengan menerapkan aturan pengendalian transportasi. Beberapa negara di Eropa, juga telah menerapkan sejumlah aturan untuk mengendalikan transportasi (transportation control measures/TCM) sekaligus mengurangi pencemaran udara. Seperti larangan masuk, larangan parkir, hari tanpa mengemudi, bersepeda, kerja jarak jauh dan menggunakan bahan bakar alternatif atau teknologi baru.

Sejumlah TCM dipasang dan dipusatkan pada pengurangan kepadatan lalu lintas dengan menggunakan sistem yang berkisar dari metode fisik, seperti lampu lalu lintas yang terkoordinasi, jalan satu arah dan bermobil patungan (three in one) atau jalur bus yang terpisah (busway), sampai metode penggunaan insentif ekonomi, misalnya 'tarif jalur padat' yang mengharuskan pengemudi membayar jika melalui jalan raya di saat lalu lintas padat.

Kita juga berharap, para produsen menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, misalnya dengan teknologi hybrid, fuel cell, electrical car dan lain sebagainya. Inilah tantangan besar bagi produsen otomotif nasional dalam menghadirkan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan dengan emisi gas buang rendah dan terbebas dari bahan-bahan berbahaya. [sya]

Batavia car free day 2005

2007-09-22T16:36:00.000-07:00

CAR FREE DAY - Beberapa delman melintasi jalan protokol MH Thamrin saat pelaksanaan hari bebas kendaraan (car free day) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (2 Oktober 2005).

Penutupan ruas Jalan MH Thamrin-Sudirman dari pukul 06.00-17.00 bagi kendaraan bermotor mendapat sambutan yang baik dari para pejalan kaki dan pengguna sepeda.

Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno

Car Free Day

Republika - Lagi, kita akan menggelar ''hari tanpa kendaraan bermotor''. Penggagas menyebutnya dalam bahasa Inggris, ''car free day'', acara yang akan berlangsung pada 2 Oktober 2005. Sejumlah ruas jalan di Ibu Kota, terutama Jl MH Thamrin dan Sudirman, menjadi pusat kegiatan tersebut.

Terus terang, promosi acara ini tak begitu terasa. Sehingga, saya khawatir acara ini hanya akan menjadi kegiatan tahunan yang tak begitu berdampak pada pola hidup kita. Padahal nilai strategis kegiatan semacam ini luar biasa, bukan sekadar menyangkut masalah lingkungan hidup atau cara berkendaraan.

Saya kembali harus menyebut Bogota sebagai contoh terbaik gerakan bebas kendaraan bermotor. Di kota yang juga berada di kawasan tropis itu, car free day semula hanya berlaku beberapa hari dalam setahun. Namun, wali kota kemudian menjalankannya setiap hari Ahad, sampai akhirnya warga kora terbiasa untuk tidak membawa mobil atau motor dalam kegiatan sehari-hari.

Ada tantangan luar biasa saat pelaksanaan awal. Selain faktor kemalasan untuk menggunakan kendaraan umum dan sepeda-lahan di sana berbukit-bukit-gerakan tersebut menyulut penentangan kalangan bisnis. Ya, mirip di kitalah. Kalau ada gerakan seperti itu, dan berhasil, tentu yang rugi adalah para penjual kendaraan bermotor.

Lebih dari itu, pemerintah kota Bogota juga menggelar hari-hari bersepeda. Orang setengah dipaksa untuk menggunakan kendaraan sehat dan bebas polusi itu untuk kegiatan sehari-hari mereka. Bayangkan, sampai sang wali kota mendapat tudingan ''komunis'' hanya karena berusaha membuat warganya sama-sama menggunakan sepeda.

Tapi, tantangan semacam itu akhirnya mati dengan sendirinya. Dampak gerakan tanpa kendaraan bermotor ternyata melampaui dugaan semula. Ia tak sekadar membuat kota Bogota menjadi lebih sehat dan segar. Gerakan ini juga ternyata berdampak pada penurunan angka kriminalitas. Bogota beralih dari kota yang rawan kejahaan menjadi kota yang sangat aman.

Kita sebenarnya bisa seperti itu. Apalagi, berdasarkan penelitian, penggunaan kendaraan bermotor pribadi di negeri ini sebenarnya tak pernah terlalu jauh. Hanya sekitar lima kilometer per mobil setiap hari. Artinya, kalau ada gerakan tanpa kendaraan bermotor yang dipadu dengan kampanye penggunaan sepeda, seharusnya kita bisa seperti Bogota.

Ada momentum luar biasa yang seharusnya menyulut kesadaran kita saat ini: Harga BBM sudah sedemikian tinggi dan persoalan energi fosil ini membuat ekonomi kita tak juga pulih. Baru saja kita beranjak bangun, harga minyak dunia sudah memukul kita. Secara politik, situasi ini pun memicu kerawanan yang pada akhirnya menghabiskan energi diri dan negeri kita.

Jadi, sebuah gerakan bebas kendaraan bermotor sebenarnya bisa membantu sebagian persoalan negeri ini kalau kita memang berniat menyelesaikannya. Syaratnya, sebenarnya, tak terlalu berat. Kalau para elite negeri ini bersungguh-sungguh, dan independen dari kepentingan-kepentingan pribadi seperti memperkaya diri, maka ini adalah program yang mudah dan murah.

Saat ini, misalnya, kota Jakarta sudah memiliki organisasi-organisasi inisiatif warga untuk menggalakkan penggunaan sepeda. Komunitas pekerja bersepeda mulai bermunculan dan beberapa bulan lalu mulai mendapat perhatian dari wakil gubernur.

Ada beberapa hal yang bisa pemerintah bantu. Misalnya, seperti yang dilakukan Bogota dan kota-kota di negara-negara Eropa, ada insentif untuk para pekerja bersepeda. Tidak terlalu tinggi nilainya, pemerintah hanya perlu menyediakan tempat-tempat mandi umum di perkantoran. Sehingga, pekerja bersepeda yang berkeringat bisa membasuh diri.

Langkah lain bisa juga. Misalnya, membuka tempat-tempat istirahat yang nyaman bagi para pesepeda itu dan menyediakan layanan kopi atau teh gratis. Bahkan, bisa saja pekerja bersepeda kita berikan insentif uang sesuai jarak tempuh mereka setiap hari. Lalu, jalan-jalan raya untuk jalur sepeda dipermudah dan dilengkapi. Daripada kita memberi subsidi untuk pencemaran, mending untuk kendaraan yang sehat bukan?

Tentu saja, ini gampang di atas kertas. Mirip Wali Kota Bogota, Penalosa, gerakan ini akan mendapat penentangan dari orang atau kelompok yang telah mendapatkan keuntungan dari sesaknya kendaraan. Kita tidak bisa membayangkan, betapa perusahaan-perusahaan otomotif di negeri ini akan mengancam mencabut investasi mereka lalu menyebar kabar akan ada sekian ratus ribu tenaga kerja yang kehilangan mata pencarian.

Boleh jadi, pada satu titik kita akan harus berkompromi dengan mereka. Tapi, kita tak bisa terus-menerus mengikuti hasrat bisnis mereka. Kita bukan lagi negeri pengekspor minyak. Kita sekarang adalah negeri pengimpor yang sangat konsumtif dan paling boros. Kita memilih menggunakan kendaraan pribadi seorang diri-dan menempuh jalur-jalur yang macet dan tidak efisien--daripada naik kendaraan umum. Satu mobil diisi satu-dua orang karena orang enggan memilih kendaraan umum yang (dibuat) tak nyaman.

Gerakan tanpa kendaraan bermotor semestinya menjadi awal langkah kita untuk memperbaiki sistem transportasi kita secara keseluruhan: Awal kampanye bersepeda, menggunakan kendaraan umum, dan mengurangi beban lingkungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan dampak tak diduga seperti di Bogota: kenyamanan, keamanan, kesetaraan. kalyara@yahoo.com ( Arys Hilman )

Beberapa Ruas Jalan Ditutup untuk Mobil Pribadi

sinar harapan- Pada hari Minggu (2/10) Jakarta akan memperingati “Car Free Day”, dimana sebagian ruas Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin akan ditutup bagi kendaraan bermotor pribadi, dan digunakan untuk berbagai kegiatan bagi masyarakat umum.

Tahun ini adalah keempat kalinya Jakarta memperingati “Car Free Day”. Berawal 22 September 1998, ketika Menteri Lingkungan Hidup Prancis mencetuskan “Di kota tanpa mobilku” pada 34 kota. Gerakan meluas tahun 2000, di mana 760 kota di berbagai negara Eropa berpartisipasi. Saat ini “Car Free Day” menjadi acara rutin tahunan di berbagai negara, walau dilaksanakan pada tanggal yang berbeda.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemda DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Polda Metro Jaya, Mitra Emisi Bersih, Apresiasi Emisi Bersih, KPBB, Yayasan Orang Indonesia, Pelangi, Walhi Jakarta, Swisscontact, Mapolpala, Marpala UBK, KMPA Eka Citra, Ranita UIN. (pr/ads)

"CAR FREE DAY" - Seorang aktivis membentangkan poster sosialisasi "Car Free Day" (hari bebas kendaraan) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (23/9).
Para pengguna mobil pribadi diharapkan menghindari Jalan MH Thamrin-Sudirman pada tanggal 2 Oktober 2005 dari pukul 06.00-17.00.

Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno

Batavia Car Free Day 2004

2007-09-22T15:39:00.000-07:00

CAR FREE DAY - Seorang pengendara sepeda membawa poster bertuliskan kesadaran akan lingkungan hidup saat melintasi Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/9), saat peringatan Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan Bermotor. PEMBARUAN/WICAKSONO DANIEL P

Perayaan "Car Free Day" di Bundaran HI
BAMBANG PARLUPI

Suara Pembaruan - Peringatan Car Free Day (CFD) atau Hari Tanpa Kendaraan Bermotor akan dilakukan pada tanggal 26 September mendatang. Puncak acaranya akan dipusatkan di seputar bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Penyelenggaraannya dilakukan rame-rame oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah, seperti Mitra Emisi Bersih, Swisscontact, Pelangi, Walhi Jakarta, dan KANCIL-Indonesia. Sedangkan instansi pemerintah yang turut mendukung kegiatan akbar ini adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup RI serta Polda Metro Jaya.

Menurut humas panitia, Veronica Ponda, peringatan CFD tahun ini adalah yang ketiga kalinya diselenggarakan di Jakarta sejak tahun 2002 lalu. "Kegiatan ini bertujuan untuk menekan tingginya polusi udara di Jakarta dengan mengampanyekan penggunaan kendaraan umum massal dan penggunaan transportasi alternatif yang lebih ramah lingkungan," ujar Veronica.

Makanya tema CFD tahun ini diambil lebih unik, yaitu Bebas Kendaraan Bebas Emisi, Hidup Sehat Tanpa Polusi. Gadis yang bekerja di Swisscontact itu menambahkan bahwa acara ini juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa kendaaaran bermotor adalah penyumbang emisi terbesar di Jakarta. Emisi atau gas buang kendaraan bermotor tersebut merupakan bahan beracun yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat.

Serunya, berbagai macam aktivitas akan digelar di sekitar lokasi kegiatan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH.Thamrin. Di antaranya adalah pentas seni serta berbagai atraksi extreme games seperti BMX, Mountain Bike Show, Skate Board , serta fun and education games untu anak dan remaja. Di situ juga akan didirikan stan-stan pameran bernuansa lingkungan hidup. Termasuk juga pameran komik yang bertema tentang transportasi altenatif di masa mendatang.

"Titik utama lokasi kegiatan ada di sekitar bundaran HI, yang mana akan dilakukan panggung terbuka dan pameran," demikian ujar Suratno Kurniawan, salah satu Steering Committee kegiatan. Pria yang kerap disapa Bejo itu menambahkan, di tempat itu juga akan digelar acara kompetisi beregu atau perorangan seperti futsal, aerobic competition, lomba puzzle serta fun bike.

Makanya, imbuh dia, sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin akan ditutup dari pukul 05.00 hingga 15.00 WIB. Namun hanya jalur cepatnya, sedangkan jalur lambat tetap dibuka. "Hanya angkutan umum yang diperbolehkan lewat termasuk busway, sedangkan kendaraan pribadi akan dialihkan ke jalur-jalur alternatif," ujarnya.

Untuk menyosialisasikan acara ini, panitia CFD 2004 telah melakukan serangkaian acara jauh hari sebelumnya. Di antaranya adalah kegiatan edukatif berupa road show Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ke sejumlah sekolah di DKI Jakarta. Dalam program tersebut dipresentasikan materi tentang pencemaran udara di sekitar Ibukota serta dampaknya bagi kesehatan. Selain itu juga pada tanggal 26 lalu dilakukan aksi simpatik berupa pembagian brosur dan masker di sekitar bundaran HI. Aksi serupa juga akan dilaksanakan pada tanggal 22 September di tempat yang sama yaitu penyebaran stiker unik yang bertuliskan Kalau Knalpot Ada di Depan Mungkin Kita Baru Peduli! [Bambang Parlupi]

Memperingati Hari Tanpa Kendaraan Bermotor Se-Dunia (World Car Free Day), puluhan orang yang diorganisir oleh Mitra Emisi Bersih (MEB) melakukan aksi simpatik dengan bersepeda dari Hotel Sahid menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (22/9). Acara juga dimeriahkan pemasangan poster kain besar di dinding Hotel Indonesia oleh para pemanjat. [Fotografer: KCM/Ahmad Zamron]

Dalam rangka memperingati Car Free Day (CFD) atau Hari Tanpa Kendaraan bermotor, ruas jalur cepat Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin, Jakarta, hari ini (Minggu, 26/9) sejak pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB ditutup untuk kendaraan pribadi. Selain sebagai ajang kampanye lingkungan, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai berbagai pertunjukan seperti pentas musik, pembacaan puisi, pertunjukan teater, dan operet anak-anak. Fotografer: KCM/Ahmad Zamroni

Kampanye Hari Tanpa Kendaraan di Bundaran HI

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mitra Emisi Bersih bersama WALHI Jakarta, Kelompok Aksi Cinta Lingkungan Indonesia (Kanjil), dan Swiss Contact melakukan kampanye hari tanpa kendaraan sedunia. "Untuk pelaksanaannya kami jadwalkan tanggal 26 September yang akan menutup jalan dari patung Arjuna Thamrin sampai Ratu Plaza Sudirman," kata Bambang Parlupi, Ketua Pelaksana Hari Tanpa Kendaraan di Jakarta, Kamis (26/8).

Menurut Bambang, pada 26 September para pemilik kendaraan pribadi akan diarahkan menggunakan kendaraan umum. "Selama ini data yang ada, hampir 76 persen kendaraan pribadi menyumbang polusi udara. Pelaksanaan Jakarta Car Free Day (hari bebas tanpa kendaraan) akan dimulai pada pukul 05.00 hingga pukul 15.00 selama satu hari.

Bambang meminta pada Pemda Provinsi DKI Jakarta agar membuat satu hari khusus tanpa kendaraan. Ia juga mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Kegiatan lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya udara bersih di 10 sekolah DKI Jakarta.

Jakarta Car Free Day (JCFD) 2004 ini adalah yang ketiga kalinya. Maka kampanye kali ini bertujuan menyampaikan informasi awal pada masyarakat bahwa pada September mendatang akan dilaksanakan kembali (JCFD) ketiga kalinya. "Selain itu kami juga berharap mendapat perhatian pemerintah atau instansi terkait agar memperlancar pemberian ijin," tambahnya.

CFD (Car Free Day)

Selanjutkan CFD menyebar ke Eropa dan negara lain di dunia mengingat semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor pribadi. Ternyata dengan kegiatan CFD, masyarakat dapat menikmati jalanan sebagai tempat bersosialisasi, berjalan kaki, berolah raga, panggung musik dan sebagainya.

Keberhasilan CFD di beberapa negara ditindaklanjuti dengan semakin gencarnya pengurangan kendaraan bermotor pribadi dan diimbangi dengan peningkatan sarana angkutan umum massal dan pembangunan pedestrian.

Pada September ini, CFD kemudian menjadi acara tahunan dan dilakukan diberbagai belahan negara lain di dunia.

Dalam aksi kampanye ini juga dibagikan masker dan selebaran tentang pentingnya udara bersih di Bundaran HI. Dalam selebaran tersebut mengingatkan penduduk Jakarta bahwa pencemaran udara telah melampaui baku mutu.

Tuhan 2002 warga Jakarta hanya menikmati udara sehat selama 22 hari. Penyebab kotor udara adalah kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap dan gas buang yang berbahaya bagi kesehatan. Akibatnya adalah penurunan IQ, pusing, tekanan darah, mata perih, batuk-batuk, gangguan jantung, asma, kanker, paru-paru, menggangu fungsi ginjal dan mengurangi fungsi reproduksi.

Pada tahun 1998 menyebutkan akibat polusi di Kota Jakarta telah merugikan warganya yang mengakibatkan tingginya biaya kesehatan sebesar Rp 1,5 triliun akibat polusi udara.

Menyambut Car Free Day, Sudirman-Thamrin Ditutup
Jum'at, 17 September 2004 | 12:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Untuk ke-3 kalinya, Jakarta akan memperingati Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan, Minggu depan (26/9). Bundaran HI dan sekitarnya (Sudirman - Thamrin ditutup) antara pukul 06.00 - 15.00 WIB.

Car Free Day adalah salah satu momen yang diperingati masyarakat internasional, bertujuan mensosialisasikan bahwa meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor menyebabkan peningkatan polusi udara secara signifikan.

Pada hari itu, masyarakat dihimbau mengurangi polusi udara dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi, melainkan menggunakan kendaraan umum (busway, KRL, bis atau mikrolet) atau kendaraan tanpa motor, seperti sepeda.

Pada hari tersebut diharapkan warga dapat menikmati udara bersih - sesuatu yang amat langka di Jakarta - di sekitar Sudirman-Thamrin bersama keluarga. Selain itu warga juga dapat menikmati berbagai kegiatan di udara terbuka dengan berbagai macam hadiah hiburan.

Acara yang akan diselenggarakan antara lain:
1. Senam bersama
2. Fun bike (pendaftaran peserta, hub. Zaenal: 0817 493061)
3. Futsal (pendaftaran peserta, hub. Ponco: 021 7815174/ 0815 8905513)
4. Lomba mewarnai untuk anak usia 4-6 thn (pendaftaran peserta, hub. Zulfan: 021 319 06807).
5. Pameran Poster Komik dan Kuis berhadiah
6. Edu & Fun Games
7. Panggung musik & teater
8. Bazar makanan
9. Atraksi sepeda - BMX Show
10. Simulasi jalur khusus sepeda
11. Pembagian door prize dan hadiah

Bagi pengunjung yang tidak membawa sepeda, tapi ingin bersepeda di sepanjang Jalan Thamrin, disediakan sepeda untuk disewa.

Car Free Day diselenggarakan oleh Mitra Emisi Bersih (MEB), yaitu sebuah kemitraan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, kepolisian, pihak swasta,
universitas, dan masyarakat sipil, yang bertujuan untuk memformulasikan strategi dan mengimplementasikan upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran udara. [Tempo]

Batavia Car Free Day 2003

2007-09-22T14:53:00.000-07:00

Jalan yang kosong dari kendaraan bermotor dimanfaatkan untuk bermain sepak bola. Di Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebagai pusatnya, diselenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya pentas musik, permainan untuk anak dan keluarga dan lomba menggambar.

Car Free Day 2003

Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kendaraan Bermotor (Car Free Day) 2003, Minggu (21/9), ruas Jalan Sudirman-Thamrin ditutup bagi kendaraan bermotor, kecuali angkutan umum. Penutupan jalan berlangsung mulai pukul 04.00-14.00 WIB. Berbagai kegiatan diselenggarakan di ruas jalan ini. [Fotografer : KCM/Ahmad Zamroni]

Minggu, Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Sudirman-Thamrin

Suara Pembaruan - Ruas Jalan Jenderal Sudirman (selepas Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan) dan Jalan MH Thamrin, pada Minggu (21/9), akan dikosongkan dari lalu lintas kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, mulai pukul 06.00 hingga pukul 14.00 WIB.

Hal itu dilakukan untuk mengampanyekan Car Free Day (hari bebas kendaraan bermotor) yang bertujuan mengurangi pencemaran udara akibat polusi gas buang kendaraan bermotor. Rencana tersebut diprakarsai Lembaga Mitra Emisi Bersih bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI dan Polda Metro Jaya.

Menurut anggota panitia hari bebas kendaraan, Ahmad Syafrudin, kendaraan bermotor yang masih bisa melindtasi jalan itu adalah bus kota. Namun tetap melalui jalur lambat. Melalui kegiatan itu, diharapkan masyarakat semakin mencintai lingkungan. Dan pada hari itu, pada ruas jalan tersebut bisa dimanfaatkan untuk berjalan santai, olahraga pagi, atau bersepeda.

Pencemaran udara di Jakarta, kata Syafrudin, sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Data yang diperolehnya, 70 persen polutan yang menaungi udara Jakarta disumbangkan oleh emisi gas buang, selanjutnya 25 persen dari industri dan 5 persen lainnya dari rumah tangga. Kondisi ini harus menjadi perhatian masyarakat agar udara kota menjadi bersih dan sehat kembali. (E-7)

”Clean Air Project” Jakarta

Sinar Harapan – Swisscontact bekerja sama dengan MEB (Mitra Emisi Bersih) kembali akan mengadakan gerakan ‘hari tanpa kendaraan bermotor’ di Jakarta. Rencananya gerakan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2003 nanti.

Dalam konfrensi pers yang diadakan di Hotel Grand Mahakam Senin (25/8), diberitahukan bahwa CFD (Car Free Day) ini merupakan yang ke-2 kalinya diadakan di Jakarta. Rencananya kegiatan ini akan diadakan disepanjang ruas jalan Sudirman hingga Thamrin.
Perlunya kegiatan ini karena di Jakarta udara bersih hanya 22 hari dalam setahun. Hal ini terbukti dari laporan BPLHD DKI Jakarta yang menyatakan bahwa pada tahun 2001 hanya terdapat 20,55 persen hari dengan kategori baik. Sedangkan di tahun sebelumnya 2002, angka tersebut turun menjadi 5,75 persen.

Ahmad Safrudin sebagai salah satu anggota Steering Commite event ini menyatakan bahwa sasaran jangka panjang yang ingin dicapai event ini adalah perubahan kebijakan dalam manajemen transportasi sehingga mampu menyeimbangkan antara proporsi kendaraan umum massal dan kendaraan pribadi, proporsi kendaraan berorientasi rel dan jalan raya, serta proporsi kendaraan bermotor dan non-motor.

Sedangkan target lainnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan sepanjang ruas jalan tersebut dan hal ini diharapkan dapat mengakomodasikan kegiatan anak dan orangtua.(slg)

Minggu Mendatang Tinggalkan Mobil di Rumah

Sinar Harapan – Pada hari Minggu, 21 September 2003, sepanjang Jl. Sudirman - Thamrin, akan ditutup bagi kendaraan bermotor, kecuali kendaraan umum, dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kendaraan Bermotor sedunia atau World Car Free Day. Penutupan jalan ini akan berlangsung sejak pk. 05.00 - 14.00 wib.
Berbagai kegiatan seperti aerobik, sepeda santai, pentas musik, bazaar, lomba gambar & berbagai permainan untuk anak, sepak bola jalanan dan lain-lain, akan diselenggarakan di sepanjang Jl. Sudirman - Thamrin, dengan Bundaran HI sebagai pusatnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Jakarta akan kondisi udara di Jakarta yang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, di mana pencemaran udara sebagian besar dihasilkan dari asap knalpot kendaraan bermotor. Selain itu, meningkat pesatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya pelebaran jalan di hampir seluruh pelosok kota.
Hal ini berdampak pada hilangnya ruang publik, ruang hijau dan lahan bermain untuk anak-anak. Adapun cara yang paling signifikan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara antara lain beralih dari penggunaan kendaraan motor pribadi ke alat transportasi lain mulai dari kereta api, bus hingga sepeda maupun sepatu roda atau jalan kaki. (pr/ads)

Hari Bebas Kendaraan Bermotor Ditanggapi Positif

Sinar Harapan - Rencana penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) mendapat tanggapan beragam dari warga. Sebagian warga menilai positif kegiatan tersebut, namun sebagian lagi menilai sebagai upaya sia-sia karena hanya berlangsung beberapa jam sehingga tidak menimbulkan perubahan signifikan kualitas udara.
Demikian komentar sejumlah warga yang ditemui SH, Jumat (19/9) siang, menyusul rencana penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor yang dilangsungkan pada hari Minggu (21/9) mulai dari pukul 04.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Rahman (32), karyawan sebuah perusahaan di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, adalah salah satu warga yang menilai positif pelaksanaan hari tanpa kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, udara Jakarta memang sudah terasa sangat kotor.
Tanpa melakukan pengukuran ilmiah terhadap kadar pencemaran pun, warga bisa merasakan kotornya udara ketika bernapas. Karena itu, ia menilai program yang bermaksud membangkitkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga kebersihan udara sangat perlu.

”Sekarang coba lihat, bajaj atau bus kota itu kan sudah seperti apa asapnya. Dan ternyata tak hanya mereka, tetapi mobil bagus pun kadang tak terawat, sehingga asap knalpotnya hitam dan tebal. Mereka seolah tak peduli, mereka sudah menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya, kalau ada program yang berusaha menyadarkan masyarakat agar mencintai lingkungan, itu bagus sekali. Semoga saja berhasil,”ujarnya.

Tetapi, tak semua warga berpendapat sama dengan Rahman. Amanda (24), warga Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ketika ditemui secara terpisah menilai, penutupan Jalan Jenderal Sudirman – Jalan MH Thamrin mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB pada Minggu (21/9) itu tak akan menimbulkan perbaikan signifikan, baik bagi kondisi udara Jakarta maupun pada tingkat kesadaran masyarakat. Karena itu, ia menilai pelaksanaan program itu tak banyak berarti.

”Kalau tak salah, dulu kayaknya udah pernah dilaksanakan kegiatan seperti itu, tetapi ya tetap saja kemudian di mana-mana orang tetap menggunakan mobil pribadi. Memang, kalau dipikir nggak logis juga permintaan pemerintah agar masyarakat menggunakan kendaraan umum. Orang yang biasa naik mobil, mana mungkin mau naik bus kota yang reot, suka ngebut, dan menurunkan penumpang di tengah jalan. Jadi kegiatan seperti itu lebih terasa sebagai basa-basi belaka,” ujarnya.

Penutupan Jalan
Untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang kondisi udara Jakarta yang kian buruk, Pemda Jakarta bekerja sama dengan Forum Mitra Emisi Bersih (MEB) akan mengadakan hari tanpa kendaraan bermotor, Minggu (21/9). Penyelenggaraan hari tanpa kendaraan pribadi itu dilakukan dengan menutup Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin mulai pukul 04.00 hingga 14.00 WIB.

Selama beberapa jam itu, kendaraan pribadi dilarang lewat. Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kendaaan umum masih diperkenankan melalui jalur lambat. Pada hari tersebut akan diselenggarakan berbagai kegiatan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman – Jalan MH Thamrin, dengan Bundaran Hotel Indonesia sebagai pusatnya. Di sana akan ada aerobic on the street, sepeda santai, pentas musik, permainan untuk anak dan keluarga, lomba gambar dan masih banyak lagi acara lainnya.

Menurut data hasil pengukuran polusi yang dilakukan Badan Pengedali Dampak Lingkungan Daerah Jakarta, kondisi udara di Jakarta sudah sedemikian memburuknya. Sepanjang tahun 2001, hanya 75 hari kondisi udara di Jakarta dinyatakan termasuk emisi baik. Selebihnya, tergolong buruk dan sangat buruk.
Pada tahun 2002, hanya 22 hari kondisi udara di Jakarta tergolong emisi baik. Selebihnya, kondisi udara di Jakarta termasuk buruk dan sangat buruk. (rhu)

Program Langit Biru, Quo Vadis!
Oleh Canisyus Maran

Harian Sinar Harapan 27 Agustus 2003 menurunkan berita akan diadakan gerakan ”Hari Tanpa Kendaraan Bermotor” (Car Free Day) pada 21 September 2003. Berita itu mengatakan kegiatan ini perlu karena udara bersih di Jakarta hanya 22 hari dalam setahun.
Sasaran jangka panjangnya adalah perubahan kebijakan dalam manajemen transportasi guna menyeimbangkan proporsi kendaraan umum dan pribadi, kendaraan bermotor berorientasi rel dan jalan raya, serta kendaraan bermotor dan non motor.

Jika tidak salah, program ini pernah dikampanyekan pada 22 April 2000 bertepatan Hari Bumi (Earth Day) dengan tema ”Sehari Tanpa Kendaraan Bermotor Pribadi.” Namun karena Hari Bumi tahun 2000 jatuh pada Sabtu, baru dilaksanakan Minggu 23 April 2000, dengan menghadirkan Wapres (saat itu) Megawati Soekarnoputri dan para pejabat lainnya.
Hari Bumi yang sama saat itu juga diperingati di AS. Bintang film Titanic Leonardo DiCaprio yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Perayaan Hari Bumi 2000 mewawancarai Bill Clinton tentang pemanasan global dalam acara ”Planet Earth 2000”, yang ditayangkan ABC News selama dua menit.

Ternyata, kedua acara, baik di AS maupun di Indonesia, kurang mendapat perhatian. Wawancara DiCaprio mengundang sejumlah kritik, termasuk dari ABC News sendiri. Sementara di Indonesia, yang ketika itu sedang heboh soal kupon subsidi BBM dan rencana mogok massal pengusaha angkutan, tak ada reaksi masyarakat atas anjuran untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari tersebut.
Erna Witoelar, aktivis lingkungan hidup yang saat itu menjabat Menteri Kimpraswil, justru berada di tengah masyarakat adat Dayak Ngaju dan transmigran asal Jawa di lokasi Proyek Lahan Gambut sejuta hektare yang menghebohkan itu.

Kota Tercemar
Pencemaran akibat asap buangan kendaraan bermotor maupun industri memang merupakan konsekuensi logis dari peningkatan taraf hidup manusia perkotaan. Bagi masyarakat Kota Jakarta yang cepat, faktor produktivitas merupakan kata kunci, kemudian mendorong pula semangat konsumsi, yang jika kurang kendali dapat cenderung berlebihan (over consumption), termasuk konsumsi energi di sektor transportasi.

Penelitian UNEP (United Nation for Environment Program) tahun 1995 menyebutkan Jakarta sebagai kota ketiga tercemar di dunia setelah Meksiko dan New Delhi. Sementara Bank Dunia dalam laporannya Indonesia Enviroment and Development: Challenges for the Future tahun 1994 menyebutkan, penyumbang terbesar pencemaran udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor.

Kondisi ini masuk akal karena kompoisi kendaraan di Indonesia kini diperkirakan 2.877.305 kendaraan penumpang, 1.609.440 kendaraan muatan, 633.368 bis kota dan 12.877.527 sepeda motor, dimana sebagian besar beroperasi di Jakarta.

Data yang pernah dikeluarkan Biro Lingkungan Hidup DKI menyebutkan kontribusi sektor transportasi terhadap total pencemaran udara yang disebabkan asap knalpot mencapai 66,34%, industri 18,90%, pemukiman 11,21% dan sampah 3,68%. Berdasar bahwa jumlah dan jenis emisi lebih dipengaruhi banyaknya kendaraan bermotor, baik buruknya pemeliharaan mesin, arus lalu lintas, jenis bahan bakar yang dipakai, serta minimnya ruang terbuka hijau, dapat dibayangkan berapa juta volume karbon dioksida menetap di udara bila jumlah kendaraan bermotor meningkat 6–8% setiap tahun dan penggunaan bahan bakar meningkat 4% per tahun.

Meningkatnya penggunaan bahan bakar selain membentuk lapisan karbon dioksida di udara, juga mengakibatkan tekanan udara bertambah tinggi dan iklim semakin panas. Bila ruang terbuka hijau kian dipersempit, pohon-pohon ditebang untuk keperluan jalan tol, dan gedung pencakar langit terus dibangun, maka terjadi penguapan karbon dioksida semakin deras ke udara.

Sehubungan dengan hal ini, beberapa pakar lingkungan dunia mengatakan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan sama banyaknya dengan tuntutan penggunaan bahan bakar. Karbon dioksida tidak menghalangi sinar matahari mencapai bumi, tetapi justru menahan pantulan panas matahari kembali ke udara. Inilah greenhouse effect (efek rumah kaca) yang selalu ditunggu dengan penuh rasa cemas.

Pengurangan emisi karbon hingga kini masih diperdebatkan. Negara berkembang meminta agar negara industri maju memelopori pengurangan emisi karbon. Sementara yang bersangkutan justru memanfaatkan ketidakkompakan negara berkembang dalam hal kebijakan energi nasionalnya.

Di satu pihak negara industri maju menganggap perlu negara berkembang mengurangi laju konsumsi energi. Di lain pihak mereka justru menganjurkan agar negara berkembang terus meningkatkan konsumsi minyak bumi karena berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Kenyataan sejauh ini, AS pada Konvensi Perubahan Iklim di Jepang tahun 1997 hanya mengatakan bersedia menstabilkan emisinya tahun 2010. Sementara Jepang bersedia menurunkan emisi 5 persen, Uni Eropa 15 persen, negara G-77 sebanyak 7,5% dan Cina 15%. Padahal, tuntutan LSM internasional agar tingkat emisi gas buang dikurangi hingga 20% pada tahun 2000.

Upaya Penanggulangan
Di Indonesia, upaya penanggulangan akibat pencemaran udara dilakukan antara lain dengan merujuk pada UU No. 23 tahun 1997 tentang pengendalian pencemaran udara (Program Langit Biru), prosedur AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Penataan Ruang.
Mengingat pencemaran udara di kota besar lebih disebabkan kendaraan bermotor, upaya mengatasinya dapat dilakukan berbagai cara. Misalnya dengan mmperlebar jalan, mengatur keseimbangan lalu lintas, memilih jenis kendaraan yang tingkat emisinya paling sedikit, membagi jam puncak (peak-hours), menambah transportasi massal dan memperbaiki layanannya, melaksanakan UU yang ada atau memakai bahan bakar alternatif BBM yang tingkat emisinya lebih sedikit dan ekonomis.

Di lain pihak, keinginan Pemda DKI Jakarta untuk memberlakukan pembatasan mobil pribadi (SH, 12/5/ 2003) secara kombinasi dengan memperpanjang waktu three in one untuk koridor tertentu, atau diluar itu diterapkan berdasar plat nomor belakang, patut didukung semua pihak.

Langit Biru
Kembali pada judul tulisan diatas, betapa pun, Program Langit Biru perlu dilanjutkan mengingat sudah berjalan cukup lama. Program ini pulalah yang mendorong Pemda DKI melalui Biro Lingkungan Hidup untuk mengadakan uji petik emisi kendaraan bermotor pertama kali pada tahun 1996.

Pengujian saat itu dilakukan terhadap kendaraan yang melebihi baku mutu emisi (BME, baku mutu emisi CO 4,5% dan HC 1.200 ppm), dikenakan sanksi stiker merah dan kewajiban memperbaiki emisi dalam waktu tiga hari yang dikaitkan dengan perpanjangan STNK. Sedang mobil dengan buangan gas tidak melampaui ambang batas dipasang stiker warna hijau dan diberi hadiah.

Pengujian ini merupakan keprihatian Pemda DKI terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memberi informasi agar pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah preventif. Memberi komentar terhadap dampak polutan terhadap kesehatan masyarakat, Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI pernah mengatakan dampak pencemaran udara terutama ke saluran pernapasan, selain paparan Pb bisa menurunkan IQ anak-anak.

Meningkatnya jumlah pencemaran menurut Umar seharusnya bisa dilihat, apakah jumlah orang yang menderita saluran pernapasan, batuk, pilek terus meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Karena itu, program-program yang ditawarkan untuk melindungi masyarakat perlu dipertimbangkan dengan kondisi nyata di lapangan, tidak hanya kesehatan tetapi juga beban ekonomi yang kian berat. Diperlukan ketegasan untuk menetapkan standar kualitas udara secara nasional, standar emisi gas buang kendaraan bermotor serta kebijakan energi yang baku.
Menetapkan konsep diversifikasi energi di sektor transportasi dengan menggunakan bahan bakar gas sebagai alternatif BBM perlu diberi kesempatan untuk dikembangkan mengingat daya dukung teknologi serta sumber gas yang tersedia.

Penulis adalah pemerhati masalah konsumen dan lingkungan hidup tinggal di Bekasi

Batavia Car Free Day 2002

2007-09-22T13:42:00.000-07:00

Aktivis Lingkungan Akan Gelar Hari Bebas Motor
Sikap Warga Kota Timbulkan Polusi Udara

Jakarta, Sinar Harapan Menjamurnya pembangunan kota-kota baru tak urung membuat ketergantungan penduduk pada kendaraan bermotor makin kuat. Kota baru yang dibangun untuk mengurangi kepadatan kota besar itu tumbuh melebar ke daerah sekelilingnya. Akibatnya, perjalanan tak lagi ditempuh dengan berjalan kaki atau kendaraan nonmesin.

Kemanjaan orang pada kendaraan bermotor kian kentara. Buktinya, untuk mencapai lokasi yang berjarak pendek, kurang dari tiga kilometer, mereka lebih memilih memakai kendaraan pribadi berupa mobil atau motor yang memakai mesin. Kebiasaan berjalan kaki, memakai kendaraan nonmesin, atau dengan kendaraan umum mendadak hilang.

Sebagai kota metro yang dikenal tak pernah tidur ini, Jakarta mau tak mau harus menelan ”getah” akibat kemanjaan sebagian orang itu. Pemakaian kendaraan pribadi yang menawarkan sejuta kebebasan dalam ruang dan waktu itu telah menyesaki kota ini. Lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi itu ternyata tak diimbangi oleh ruang yang ada di Jakarta. Buntutnya, kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi pengguna jalan di kota besar macam Jakarta.

Dampak polusi udara dan pemborosan energi yang menjadi akibat negatif dari kemacetan itu, kini dirasakan mulai mengancam keselamatan manusia serta keseimbangan lingkungan. Ini bukan ”isapan jempol”. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992 menyebutkan, Jakarta berada di urutan ketiga dalam daftar kota dengan kualitas udara paling buruk sedunia. Gas buang dari kendaraan bermotor itu dituding sebagai penyuplai terbesar polusi udara Jakarta.

Fakta tersebut tentu memprihatinkan. Itu sebabnya, organisasi lingkungan seperti Swisscontact, Pelangi, KPBB, kerabat WWF, Walhi Jakarta, Lemkohi, Sustran Asia Pasific, KPSM, Mateks Sapala, KIH Jakarta, Kempala UT dan Koral berencana menggelar kegiatan ”Hari Bebas Kendaraan Bermotor”, khususnya untuk kendaraan bermotor milik pribadi, pada 22 September 2002. Acara yang merupakan bagian dari World Car Free Day ini terbuka bagi siapa saja dan akan mengambil tempat di ruas jalan utama, MH Thamrin sampai Sudirman, Jakarta, dari pukul 07.00 – 10.00 WIB.

Acara juga akan diisi dengan beragam sajian menarik. Dari lomba kreativitas untuk anak-anak jalanan berupa lomba cipta lagu dan melukis, happening art, dialog interaktif bersama pakar transportasi dan lingkungan hingga permainan yang bisa menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kepedulian lingkungan.

Menurut Andy Rahmah dari Yayasan Pelangi, kesetaraan hak dalam penggunaan ruang jalan selama ini telah ”direnggut” oleh kebijakan yang berpihak pada pengguna mobil pribadi. (bay)

Tak ada bagi kaum miskin

2007-08-10T09:27:00.000-07:00

Tak Ada Ruang Kota bagi Kaum Miskin Jakarta
BE Julianery

KOMPAS | Bangkok pernah belajar dari Kampung Improvement Program atau KIP yang dulu dijalankan Jakarta untuk perbaikan lingkungan kumuh kaum tak berpunya. Jika bagi Jakarta program yang pernah populer itu kini tinggal kenangan, bagi Bangkok ia berkembang menjadi kebijakan untuk mengatasi masalah perumahan warga miskin di kota.

Warga miskin di Bangkok kini terlindungi, menjadi subyek pembangunan, dan punya andil dalam pengembangan kota. Bertolak belakang dengan itu, penduduk miskin Jakarta tergusur dan harus menyingkir.

Kaum miskin di Jakarta tinggal di kawasan kumuh, menjadi penghuni bantaran kali, pinggiran rel kereta api, dan kolong jalan layang. Menurut data Badan Pusat Statistik, untuk tahun 2005 jumlah penduduk Jakarta yang menempati lokasi tak layak huni itu 33.230 jiwa. Buat Jakarta, mereka jadi masalah.

Pada 7 Februari 2002, dalam rapat dengan Komisi II DPR Subkomisi Hukum dan HAM yang membahas masalah penggusuran permukiman kaum miskin, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berkata, "Sebagai gubernur, saya malu kepada orang asing yang datang ke Jakarta. Setelah keluar dari bandara, mereka langsung disuguhi pemandangan kumuh di wilayah Banjir Kanal (Barat)."

Bagi Jakarta, kemiskinan yang identik dengan kekumuhan dianggap sebagai beban kota. Mulai dari penghuni bantaran kali sampai pedagang kaki lima, misalnya, disingkirkan. Penggusuran, pembakaran, dan operasi yustisi terhadap kaum miskin mencerminkan paradigma yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memecahkan persoalan kemiskinan di kota. Jakarta memerangi kekumuhan dengan "menyembunyikan kemiskinan di bawah karpet".

Data Ecosoc yang dipaparkan dalam "Lokakarya Nasional Merumuskan Kota sebagai Ruang Publik", 24 Juli 2007 di Jakarta, menunjukkan bahwa dalam periode 2001-2003 di Ibu Kota terjadi 86 kasus penggusuran permukiman miskin, 74 kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL), 424 kasus pembakaran/kebakaran permukiman miskin, dan 168 kasus pembakaran/kebakaran tempat usaha kaum miskin, termasuk pasar tradisional.

Tak ada data pasti tentang jumlah manusia yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat kebijaksanaan seperti itu. Yang ada hanyalah angka perkiraan, sekitar 75.000 manusia kehilangan tempat tinggal.

Pembakaran, yang oleh Kepala Sudin Tramtib Jakarta Utara Toni Budiono disebut sebagai "bumi hangus" sudah menjadi salah satu kiat operasi penertiban. Dengan dalih "dalam keadaan terpaksa", pembakaran bangunan ditempuh untuk memudahkan pembongkaran bangunan liar, seperti di bantaran kali (Kompas, 21 November 2001).

Penanganan kaum miskin kota Jakarta, yang menjadi contoh bagi kota lain dalam menangani persoalan yang sama, adalah bukti bahwa kaum miskin kota belum memiliki ruang untuk ikut terlibat dalam pengelolaan kota. Dalam hal inilah Jakarta sangat berbeda dengan Bangkok.

Kaum miskin di Kota Bidadari (City of Angel) itu juga menghuni ruang marjinal, seperti bantaran kali, pinggiran rel kereta api, lahan kosong milik pemerintah, kepunyaan pribadi, atau milik korporasi. Mereka pun menggunakan trotoar untuk berdagang. Seperti Jakarta, Bangkok juga berorientasi membangun kota yang bersih. Namun, dalam menangani kekumuhan dan kemiskinan kota, Bangkok menjalankan cara yang berbeda.

Andil kaum miskin

Pemerintah kota Bangkok melihat kaum miskin sebagai komunitas yang punya andil dalam pengembangan kota. Keberadaan mereka yang umumnya bekerja sebagai buruh atau penyedia makanan murah membantu meringankan biaya hidup di kota. Kesadaran ini terekat erat dalam kebijaksanaan pemerintah kota Bangkok dan sikap civil society atau masyarakat madaninya.

Kekumuhan dipandang sebagai dampak dari minimnya infrastruktur, pelayanan, dan jaminan keamanan di hunian komunitas miskin. Karena itu, solusi yang dipilih Bangkok adalah tidak menempatkan kaum miskin sebagai sumber masalah, melainkan sebagai bagian dari pengembangan kota. Apabila Jakarta gemar membakar hunian komunitas miskin, pemerintah kota Bangkok justru memberikan alat pemadam kebakaran untuk melindungi hunian yang padat itu dari bahaya api.

Bagi Bangkok, penggusuran yang marak dilakukan pada tahun 1960-1970—di kala peremajaan kota dijalankan dengan membongkar bangunan tua dan diganti dengan gedung bertingkat—sudah menjadi masa lalu. Perbedaan pelaksanaan penggusuran antara Jakarta dan Bangkok dapat dilihat dalam tabel.

Sejak Januari 2003, Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan mengatasi masalah perumahan bagi warga kota yang miskin melalui dua program: Baan Ua Arthron Program (Program Kami Peduli Thai) dan Baan Mankong Program (Program Rumah Aman). Program Kami Peduli Thai adalah penyediaan rumah susun bersubsidi bagi warga miskin, dilaksanakan oleh Komisi Nasional untuk Perumahan dengan sistem angsuran sebesar 1.000-1.500 Baht (24-27 dollar AS) per bulan.

Program Rumah Aman adalah program penyaluran dana pemerintah, berupa subsidi, untuk pembangunan infrastruktur dan pinjaman lunak buat pembangunan rumah bagi komunitas miskin. Program ini memungkinkan kaum tak berpunya mengelola bersama subsidi dan pinjaman lunak itu untuk melaksanakan sendiri perbaikan rumah, lingkungan fisik, dan fasilitas dasar bagi komunitas mereka.

Kaum miskin di Bangkok bukan lagi obyek, melainkan subyek pembangunan. Somsook Boonyabancha, Direktur Community Organization Development Institute (CODI), lembaga di bawah Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Thailand, yang menangani Program Baan Mankong, dalam "Lokakarya Nasional Merumuskan Kota Sebagai Ruang Publik" itu mengemukakan, program itu adalah hasil belajar dari Kampung Improvement Program (KIP) yang dijalankan Jakarta pada 1960-an.

Mengorganisasi diri

Pengakuan hak komunitas miskin atas kota di Bangkok timbul bukanlah semata-mata karena kepedulian pemerintah kota. Pengakuan itu dibangkitkan sedikit demi sedikit oleh desakan dan perjuangan panjang komunitas miskin itu sendiri yang mengorganisasi diri dan membangun jaringan. Mereka mendapat dukungan dari para dosen perguruan tinggi, kelompok pengacara, arsitek, jurnalis, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Warga kelas menengah itu membantu komunitas miskin Bangkok bukan hanya dengan berwacana dalam kajian atau berargumen di forum seminar. Mereka terjun ke lapangan, bergaul dan berdiskusi dengan kaum papa itu. Koalisi kaum miskin, akademisi, profesional, dan LSM itu menciptakan balance of power (perimbangan kekuatan) dengan pemerintah dan menjadi kekuatan pengontrol pengembangan kota. Semangat semacam ini yang tidak terbentuk di Jakarta.

Civil society Jakarta lemah akibat minimnya kesadaran akan arti hidup bersama sebagai komunitas kota. Warga Jakarta tersegmentasi dalam kelas sosial yang berjarak satu sama lain. Sistem politik kota tidak memungkinkan warga mengorganisasi diri dan membangun aliansi.

Tidak banyak kaum profesional dan juga akademisi yang membela kepentingan kaum miskin kota apalagi membangun jaringan kerja sama dengan mereka. Pengembangan Jakarta sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah kota dan pemilik modal. Di situ, tak ada partisipasi penduduk miskin dan tak ada ruang bagi kaum papa. (BE Julianery/ Litbang Kompas)

Satu-satunya RTH akan hilang

2007-08-08T00:18:00.000-07:00

Bangun Taman Buatan di Lebak Bulus
Sedikitnya 20 pohon yang ada dalam terminal dalam kota akan terpangkas.

REPUBLIKA -- Pembangunan terminal busway koridor 8 jurusan Lebak Bulus-Harmoni berdampak buruk bagi ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan itu. Sebab, pembangunan tersebut akan memangkas satu-satunya RTH di dalam terminal dalam kota Lebak Bulus. Sedikit 20 pohon yang ada dalam terminal dalam kota akan terpangkas demi mewujudkan halte busway di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Untuk tetap menjaga keasrian terminal, Kepala Terminal Dalam Kota Lebak Bulus, M Amin Abdur Rahman, melayangkan surat pada Wali Kota Jakarta Selatan. "Surat itu meminta dibangunnya taman buatan," ujarnya, Selasa (7/8), kepada Republika. Taman buatan dimaksudkan sebagai pengganti hilangnya pepohonan demi kepentingan busway.

Pohon-pohon yang hendak dipangkas berada di dua taman di sisi depan terminal. Pagar besi bercat oranye mengelilingi pepohonan tersebut. Taman itu dipisahkan oleh satu jalur angkutan umum berwarna merah. Taman buatan yang dimaksud Amin dapat dibangun di sepanjang ruang tunggu Terminal Lebak Bulus. Saat ini sepanjang gedung itu dihiasi berbagai tanaman dalam tong besi bercat biru. "Dibuat yang lebih cantik-lah, tidak dalam tong seperti itu," tuturnya.

Selama dua tahun terakhir Terminal Lebak Bulus meraih penghargaan sebagai terminal terbersih kategori Kota Metropolitan se-Indonesia. Faktor penunjang peraihan Adipura ini adalah keberadaan pohon-pohon rindang di dua taman dalam terminal. Sehingga taman pengganti dianggap layak dimiliki Terminal Lebak Bulus untuk mempertahankan predikat terminal terbersih.

Dua taman plus satu jalur angkutan umum akan segera dibangun menjadi halte busway Lebak Bulus. Sebagai halte di ujung rute koridor, besar halte di Lebak Bulus tidak besar. "Panjangnya sekitar 100 meter dengan lebar 15 meter," ujar Amin. Dia mengira halte Lebak Bulus tidak akan seperti Ragunan yang dapat berfungsi sebagai tempat istirahat sopir. "Di sini karena sempit paling bus langsung datang dan pergi," katanya.

Keberadaan busway koridor 8, ujar Amin, akan meringankan beban koridor 6 (Ragunan-Menteng). "Bahkan mungkin lebih berat bebannya," katanya. Alasannya pengguna yang tinggal di kawasan Tangerang, Depok, hingga Bogor lebih mudah menjangkau Lebak Bulus dari Ragunan. Selama ini sebagian pengguna busway koridor 6 (Ragunan-Menteng) tinggal di Tangerang dan Depok.

Pembangunan direncanakan dimulai bulan ini juga. Namun Amin belum mendapat kepastian tanggal berapa dimulai. Dia memastikan bila busway koridor 8 telah beroperasi, pihaknya segera memberlakukan rekayasa lalu lintas bagi angkutan umum yang keluar masuk terminal dalam kota.

Dia mengatakan keluar masuknya angkutan umum tentu terpengaruh dengan adanya busway. Setiap harinya ada sekitar 700 angkutan umum dan bus yang masuk dalam terminal. Menurut Amin, jumlah angkutan dan bus dalam 22 trayek itu lebih dari 700 armada. Pasalnya tidak semua angkutan selalu masuk dan keluar dari terminal setiap harinya. | ind

Fakta Angka: 100 Meter Panjang Halte Busway Lebak Bulus

Memanusiakan Jakarta

2007-08-06T10:01:00.000-07:00

Oleh Geger Riyanto

SUARA PEMBARUAN | Bagi negeri ini, ibu kota bagaikan kepalanya. Ia menjadi bagian yang paling merasakan segenap pengalaman sejarahwi yang dirasakan sekujur tubuhnya, negeri Indonesia. Di saat berjaya, lambang-lambang kesuksesan negeri diukir di sini. Gedung-gedung pencakar langit dijulangkan, pusat-pusat hiburan didirikan, kawasan permukiman mewah ditancapkan.

Dan saat negeri diguncang krisis multidimensi, dampaknya terkulminasi di sini. Kerusuhan terjadi di berbagai lokasi. Massa dari kampung-kampung yang terpinggir di Jakarta tumpah ruah, membakar dan menjarahi kawasan-kawasan bisnis dan perbelanjaan. Lalu sebagaimana yang diilustrasikan Benny dan Mice dalam komiknya, Jakarta terbingkai sebagai lautan api.

Kota Privat

Menyimak catatan sejarah ini semestinya menjadi pelajaran tersendiri bagi ibu kota. Pola pembangunan komersialistik yang gencar dijalankan semenjak awal 1980-an, menciptakan jurang kelas yang tajam pada masyarakat Jakarta. Sehingga itulah sebabnya, sebagaimana yang dilihat pakar arsitektur, Abidin Koesno, kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 terpola melalui kesenjangan yang terpatri di kota Jakarta ini.

Namun, Koesno menambahkan hal lain yang juga menyulut pengalaman pahit itu. Menurutnya, Jakarta dibangun dengan alam pikiran masyarakat yang pernah terjajah. Kebijakan kolonial Belanda membentuk birokrasi yang tersentral di Batavia untuk kepentingan eksploitasi. Dan dalam wawasan berpikir warisan kolonial, ibu kota diletakkan sebagai otoritas tertinggi atas ekonomi dan politik negara. Lalu pembangunan fisik yang gencar dilansir pemerintah kita sendiri, semakin memantapkan pencitraan tersebut.

Sejauh ini, ekses fatal dari hal tersebut tak dapat dinafikan. Ibu kota menjadi wilayah yang eksklusif dan dikepung oleh ruang-ruang privat. Selama beberapa dekade ini, penyediaan ruang yang luas untuk aktivitas bisnis, tak dibarengi penyediaan ruang publik yang memadai. Kawasan di mana semua kalangan dapat berinteraksi secara sejajar sangat minim, akibatnya sekat-sekat kelas menjadi semakin solid.

Pada tahun 2005, tercatat bahwa pusat perbelanjaan di Jakarta mengambil ruang seluas 4.471.000 meter persegi. Peningkatan itu mencapai hampir 213 kali lipat bila dibandingkan dengan empat dekade yang lalu. Laju pertambahannya sama sekali tidak sebanding dengan pertambahan fasilitas publik seperti gelanggang remaja, gedung dan lapangan olahraga, sekolah, pasar, lokasi rekreasi rakyat seperti kebun binatang dan taman ria, sarana umum seperti tempat mandi, cuci dan kakus.

Selain itu, proporsi antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum di Jakarta sekitar 98 banding 2 untuk tiap 100 kendaraan, meskipun kendaraan pribadi hanya mengangkut 49,7 persen dari seluruh penumpang, dan sisanya diangkut kendaraan umum. Ditinjau dari segi-segi itu, rasanya ruang, di mana berbagai kalangan warga Jakarta dapat bertatap muka secara setara, bak celah sempit saja.

Rasa kepemilikan warga pun, di kota yang kualitas pembangunannya nomor satu di Indonesia dalam takaran Millenium Development Goal (MDG) ini, tampaknya masih cenderung rendah. Sejumlah perilaku merusak, seperti mencoret-coret fasilitas umum hingga membuang sampah sembarangan yang bisa dijumpai di kota Jakarta, menjadi pembuktiannya.

Dan yang sangat miris, kasus bunuh diri akibat impitan ekonomi masih saja terjadi. Padahal rasa terintimidasi atau tertekan yang menjadi penyulut tindakan nekat tersebut pada umumnya, semestinya bisa diringankan melalui jaringan kerukunan di antara warga masyarakat.

Namun, berulangnya kasus-kasus serupa memperlihatkan bahwa, di samping program-program pemerintah belum mampu menanggulanginya, ada yang salah pada pola relasi sosial di antara warga masyarakat ini.

Dari sejumlah permasalahan pelik inilah, terpatri citra Jakarta sebagai kota yang jauh dari citra yang hangat, ajek, dan bahkan manusiawi. Kota ini seperti peradaban beton, yang solid, konkret, dan padat, membuat senyawa bernama kemanusiaan sukar merembesinya.

Konsisten

Maka, kendati pembangunan ekonomi merupakan hal yang krusial, pemantapan modal sosial dan modal budaya tak kalah pentingnya bagi kota Jakarta. Setidaknya, daripada kota ini suatu saat luluh-lantak karena kekesalan kolektif warga masyarakat kelas bawah terhadap mereka yang "duduk" di atasnya. Dalam pemberdayaan kedua modal keberadaban suatu masyarakat ini, Ali Sadikin adalah tokoh yang bisa dijadikan panutan, meski tidak secara keseluruhan.

Pada masa kepemimpinannya atas Jakarta, yakni tahun 1966 sampai 1977, ia melansir proyek MH Thamrin untuk merehabilitasi kampung kumuh, lalu membangun LBH untuk membantu orang miskin yang memiliki sengketa hukum, mendirikan Lembaga Konsumen, pos pelayanan kesehatan (puskesmas), dan mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat kebudayaan dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) di dalamnya.

Bukan berlebihan bila dikatakan, fondasi infrastruktur dimensi sosial dan kebudayaan masyarakat Jakarta saat ini merupakan warisannya. Sehingga gelar "Empu Peradaban Kota" yang diberikan IKJ tahun lalu, memang sejatinya layak disandangnya.

Lalu, sosok lainnya yang bisa menjadi panutan dalam mengatasi permasalahan perkotaan yang serupa adalah mantan Wali Kota Bogota, Enrique Penalosa. Ia menjabat sebagai wali kota ibu kota negeri Kolombia tersebut pada tahun 1998. Kepemimpinannya berhasil mengubah Bogota, dari kota yang sebelumnya dijuluki warganya sendiri sebagai un enfierno (neraka dunia) menjadi kota bahagia.

Jika pada pertengahan 1090-an, terjadi 3.363 kasus pembunuhan, sekitar 1.400 jiwa melayang karena kecelakaan, kadar polusi nyaris paling tinggi di antara kota-kota di dunia, dan kemacetannya memakan rata-rata waktu empat jam untuk pergi dan pulang kerja, namun kini Bogota merupakan kota percontohan bagi kota-kota lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di banyak negara maju.

Kalimatnya yang tersohor adalah, "sebuah kota bisa jadi bersahabat terhadap warganya, atau kepada mobil-mobil, tetapi tak bisa kepada keduanya." Berangkat dari sinilah, ia membatalkan rencana pembangunan jalan layang yang direncanakan pemerintahan sebelumnya, lalu mengalihkan dananya untuk membangun taman, sekolah, perpustakaan, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki terpanjang di dunia. Ia juga menaikkan harga bahan bakar, melarang pemilik mobil berkendara di saat jam sibuk lebih dari tiga kali dalam seminggu, dan mengambil bagian besar dari jalan raya untuk dijadikan jalur bus.

Inilah gambaran, sejauh mana ada sosok politikus yang mampu memanusiakan kotanya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Tetapi memang, menyitir opini pakar bisnis Rhenald Kasali, untuk berubah itu sakit. Kebijakan yang bervisi panjang dan dijalankan untuk kemaslahatan bersama jangka panjang, dalam prosesnya, banyak yang terlebih dahulu menyebabkan sakit. Penalosa pun nyaris pernah di-impeach karena kebijakannya membuat para pebisnis kalap.

Harapan akan kota yang manusiawi tentunya merupakan harapan penduduknya. Tetapi jalan sampai dengan terwujudnya harapan itu, jauh, berliku dan sukar untuk ditebak tantangan apa yang akan menghadang. Agaknya kebijakan yang berpihak kepada publik sarat diliputi ketidakpastian, ketimbang yang berorientasi komersial. Dan untuk membangun kota dengan visi yang panjang pun, pemimpinnya perlu siap untuk tidak populer di sejumlah kalangan pada awalnya. Tak bisa sekali revolusi langsung jadi, sebaliknya, tak ada kelahiran tanpa kesakitan. Tapi setelah itu, tak ada yang tak mungkin di kolong langit.

Penulis adalah penekun Sosiologi Pengetahuan Universitas Indonesia

Sutiyoso: Saya Ingin Berbisnis

2007-08-05T09:36:00.000-07:00

REPUBLIKA | ''Orang Jakarta kalau susah sedikit maki-maki nggak habis-habis, tapi kalau suka ya diam saja,'' ujar Sutiyoso, gubernur DKI Jakarta. Dua bulan lagi, Sutiyoso menyelesaikan masa baktinya. Pada 8 Agustus 2007, Jakarta memilih gubernur baru.

Selama 10 tahun memimpin Jakarta, Sutiyoso merasakan tajamnya kritik. ''Di tentara tidak ada kritik-kritikan, tapi saya harus sesuaikan. Lama-lama saya sudah biasa,'' kata dia.

Ia bisa merasakan pedihnya akibat pembakaran patung dirinya oleh para pengkritik melakukan demo di depan Balai Kota. Bahkan, kata dia, ''Ada topeng monyet, dadanya ditulisi 'Bang Yos'.''

Bagi Sutiyoso, kritik cuma ada dua: Kritik yang benar dan kritik yang ngawur. ''Saya cermati, kalau ngawur saya masukkan ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau benar nyangkut kebijakan dan pribadi, maka harus perbaiki, introspeksi diri. Saya kira harus belajar dan sudah sampai tingkat itu, tidak alergi,'' kata dia.

Maka, Lapangan Monas pun menjadi tempat nyaman berkumpulnya 15 ribu - 30 ribu warga tiap hari. Transportasi pun mulai dibenahi. Ada proyek busway dan waterway yang sekarang sudah berjalan. Jakarta adalah kota multi. ''Semua fungsi diborong, mulai sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan --ada kira-kira 300 perguruan tinggi, kota budaya, pusat perdagangan dan bisnis, bayangkan cashflow ekonomi 70 persen keuangan negara beredar di Jakarta,'' papar Sutiyoso.

Maka, Sutiyoso menampatkan Jakarta sebagai kota jasa. ''Kota jasa harus mempunyai empat struktur yang lengkap, seperti jalan harus baik, transportasi harus lancar, kalau tidak, mengalami kerugian selama ini. Kemudian, memiliki convention hall yang memadai, hotel harus lengkap dari hotel melati sampai bintang lima, ada tempat opera,'' jelas dia. Sabtu, 4 Agustus 2007, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Jumat (3/8) malam sebelumnya, ia menerima wartawan Republika, Zaky Al Hamzah, di kamar sebuah hotel di Semarang, untuk wawancara.

Sebentar lagi Anda tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, kegiatan apa yang akan dilakukan?
Mungkin saya akan menjadi pengusaha. Begitu jabatan gubernur selesai, pasti ada yang saya teruskan. Seperti meneruskan peternakan yang saya buat, bercocok tanam, dan berkebun. Kebetulan saya senang di bidang-bidang itu. Selain itu, mungkin saya akan mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial, misalnya masalah pengentasan kemiskinan, masalah pengangguran. Jadi, kalau sekarang ini belum bisa fokus ke situ, karena saya harus fokus menyelesaikan tugas-tugas gubernur.

Selain karena minat dan hobi, yang mendorong beralih ke bidang wirausaha?
Kebetulan anak-anak saya kan bukan PNS ataupun sebagai anggota TNI. Mereka harus mandiri, jadi saya berkeinginan berbisnis, saya sangat mungkin menuntun mereka berbisnis. Bagi saya itu mungkin tantangan. Yang pasti saya tidak akan menganggur.

Sekarang tinggal dua bulan, apa yang Anda kerjakan?
Dalam bekerja saya selalu memberikan yang terbaik. Bayangkan 10 tahun saya menjabat, tinggal dua bulan mana pernah saya tidak pergi ke kantor. Insya Allah sampai 6 Oktober, mau terima jabatan gubernur besoknya, saya masih masuk kantor. Saya motivasi diri saya terus menerima, saya bikin penasaran, apa yang perlu dibikin. Tanyakan anak buah saya, kalau tidak babak belur, karena sering saya telepon. Saya lihat di jalan pohon miring, kepala dinas pertamanan saya panggil saat itu meski sudah malam. Kadang di-omelin istri, 'Sudah besok saja.' Saya tidak mau. Harus malam itu, kalau besok saya lupa.

Selama sepuluh tahun menjabat, banyak program yang berhasil tapi ada pula yang masih belum tuntas?
Memang ada program-program yang harus dikerjakan oleh gubernur setelah saya. Seperti transportasi, Banjir Kanal Timur untuk mengatasi banjir, mengolah sampah, buat rusun-rusun untuk relokasi orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, peningkatan pendidikan dan kesehatan, itu semua harus dilanjutkan. Toh, ketika saya menjabat pertama kali sebagai gubernur, saya juga melanjutkan program gubernur sebelumnya yang masih belum tuntas. Jadi, ini adalah program keberlanjutan.

Sebagai mantan anggota TNI, bagaimana dulu Anda mengawali adaptasi di birokrasi?
Saya termasuk cepat dalam proses adaptasi. Ini karena tempaan sewaktu di militer, yakni di pasukan khusus, saya sering melakukan kegiatan intelijen. Kadang-kadang menyamar sebagai orang sipil dan banyak masyarakat yang tidak tahu. Meski pangkat saya kolonel, tapi saya menyamar dan tidak ada yang tahu saya militer.
Kalau dihitung tidak sampai lima-enam bulan saya bisa beradapatasi. Seperti jalannya harus diubah, saya juga suka senyum, kan tadinya sebagai tentara terlihat garang, sangar.
Saya suka belajar. Kalau ada masalah saya tanya Mas Tarto, kakak tertua yang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Saya juga banyak tanya kepada siapa pun untuk menguasai persoalan pemerintahan Jakarta. Saya tanya anak buah saya soal apa saja. Saya tanya wagub, termasuk sekda.

Akhir-akhir ini banyak pendapat bahwa jabatan mendagri sengaja dikosongkan sampai Agustus menunggu Anda selesai jadi gubernur DKI. Karena Andalah kandidat mendagri itu. Anda merasakan hal itu?
Bagi saya (jabatan mendagri) itu sebuah tantangan. Kalau saya dibutuhkan, dipercaya, tentu saya merasa tertantang. Tetapi, sampai hari ini belum ada tanda-tanda 'kehidupan', artinya belum ada telepon dari Presiden atau Sudi Silalahi untuk saya dijadikan mendagri. Menurut saya ini jabatan penting, pasti dipanggil. Tapi, sampai detik ini belum dipanggil. Saya sendiri tidak masalah jika selepas menjabat gubernur tidak menjadi apa-apa, tapi kalau mendapat kepercayaan sebagai mendagri saya akan bekerja keras.

Anda baru saja terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden BAC (Badminton Asia Confederation), dan sebagai calon tunggal. Apa tidak ada calon lain yang berani beraing dengan Anda?
Begini. Kemarin itu pada saat selesai jabatan sebagai presiden BAC, pada rapat tersebut semua peserta mendapat angket, kemudian panitia meminta supaya ditulis siapa saja yang berhak mencalonkan dan layak dicalonkan. Nah, saat dibacakan ternyata 29 negara menulis nama saya. Memang ada kandiat dari Cina, tapi akhirnya mundur.
Mungkin mereka melihat selama kepemimpinan saya, mereka tidak pernah melihat ada masalah di Asia. Padahal di benua lain banyak masalah, termasuk di Eropa. Program saya sebenarnya sederhana, yakni melakukan pembinaan-pembinaan atlet di usia muda dan itu masih berjalan. Saya pikir, justru yang berhak menjadi presiden adalah kandidat dari Cina. Kan di sana merupakan kedigdayaan atlet-atlet bulu tangkis. Tapi, nggak tahu, kok saya lagi. Mungkin mereka melihat latar belakang saya, saya tidak tahu sendiri mengapa dipilih lagi. Bahkan jabatan presiden yang dulunya dua tahun, sekarang menjadi empat tahun.

Ke persoalan pilkada. Penilaian Anda terhadap dua calon ini?
Bagi saya, dua calon itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Misalnya Adang (Daradjatun), kepemimpinan sebagai wakapolri, sebelumnya wakapolda, sangat bagus. Tapi, ilmu pemerintahan mungkin nol. Sebaliknya Fauzi (Bowo), dari segi ilmu pemerintahan sudah matang, tapi kepemimpinannya mungkin perlu membuktikan diri, karena selama ini dia adalah staf, terakhir menjadi wagub dan itu bukan jabatan decision maker. Jadi, biarkan masyarakat yang memilih.

Siapa pun yang terpilih, mesti ada yang Anda sampaikan kepada mereka.
Pertama, harus sadar dia memimpin provinsi yang sangat kompleks. Fisik harus kuat, harus berani korbankan kepentingan pribadi dan keluarga, bisa akomodir kemajemukan di Jakarta, bisa menyatukan, karena Jakarta kan rawan konflik, dia harus belajar banyak dan meneruskan program-program yang sudah dirintis pemimpin sebelumnya.

Bagaimana Anda memimpin Jakarta selama 10 tahun?
Dalam membuat kebijakan publik tidak boleh ngawur dan diyakini landasan arahnya sudah benar sehingga skala kerja begitu besar harus diteruskan dari gubernur ke gubernur secara estafet. Misalnya transportasi arahnya harus jelas. Apakah konsep transportasi ini bisa berjalan 10 tahun atau 20 tahun itu jawabannya harus iya. Karena saya yang punya latar belakang militer saya tidak pernah berpikir saya ini orang pinter. Itu harus saya kubur pikiran seperti itu. Tetapi, saya harus pandai memanfaatkan orang-orang pinter di bidangnya. Jadi, untuk mengatasi transportasi saya melibatkan pakar transportrasi di dalamnya.
Saya atasi pendidikan begitu juga. Para pakar pendidikan saya kumpulkan. Bagaimana pendidikan di Jakarta bisa menghasilkan siswa berkualias? Dari orang pinter itu kita cermati, logika dipakai, lalu kita yakini konsep ini bisa atasi masalah atau tidak. Kalau proyek itu bisa menyelesaikan masalah di masa mendatang, saya tidak pernah ragu untuk menerapkannya.

Bagaimana Anda memandang keluarga?
Bagi saya keluarga adalah pendorong utama, saya ingin meyakinkan tidak akan seperti ini tanpa dorongan keluarga saya, termasuk istri. Karena, sejak menikah ada kesepakatan antara kita berdua, urusan anak dan keuangan saya tidak mau terlibat, biar ditangani istri saya. Sejak anak-anak saya kecil, saya sudah doktrin bahwa papa ini lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan kalian, maupun kepentingan diri saya. Dari kecil mereka sudah mengerti, jadi kalau ditanya mereka cuman ngomel-ngomel, karena dari kecil sampai dewasa tidak pernah diurus oleh papanya. Kan karena urusan itu urusan mama, papa hanya mengurus pekerjaan. Kecuali, saya urus garis-garis pokok mendidik keluarga.
Makanya, kalau sudah mau bepergian saya sering mengklakson mobil terus- menerus, anak-anak sampai lari mencangklong sepatu. Itu karena didikan saya sejak kecil. Jadi, kalau pengusaha menyatakan time is money, kalau saya time is victory, kemenangan. Kalau kehilangan satu-dua menit, kita bisa hancur pasukan kita. Jadi, harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bahkan saya sering tidak konsentrasi saat makan. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Maunya sih mendengarkan musik di kafe, makan di restoran, jalan -jalan di mal, tapi apa mungkin dilakukan. Sekali saya antar anak saya di mal, jadi tontonan orang.

Pribadi yang Dikorbankan

Sejak masa kecil, pria kelahiran Semarang, 6 Desember 1944, ini memang sudah ditempa dalam proses pengasuhan berdisiplin keras. Sampai-sampai anak keenam dari delapan bersaudara ini sempat memberontak dan salah memahami didikan keras Sang Ayah, Tjitrodihardjo, dan kakak-kakaknya. Kemudian ia melampiaskannya di luar rumah, menjadi anak nakal dan sering berkelahi.

Sampai suatu saat, dibimbing dan diinspirasi kasih sayang ibunya, Sumini, Sutiyoso muda merenungi dan memahami tujuan baik dari ayah dan kakaknya. Kesadaran dan pemahaman itu membuatnya mampu mengubah perilaku dan paradigma arah jalan hidup, ''Ibarat dari tanah liat menjadi emas murni atau butiran pasir menjadi mutiara berharga.''

Buah pernikahan dengan Setyorini, Sutiyoso dikaruniai dua anak perempuan, Yessy Riana Dilliyanti dan Renny Yosnita Ariyanti. ''Anak cuma dua, karena sering ditinggal-tinggal tugas. Kadang sampai dua bulan. Jadi kapan buat anak lagi he heee,'' kata Setyorini. Dari Yessy yang bersuamikan Yudhianto, mereka dikaruniai cucu pertama: Martasha (3 tahun).

Tidur di mobil
Setiap hari rata-rata ia berangkat kerja pukul 08.00 WIB. Kalau normal dia pulang sampai pukul 20.00 WIB. Tapi, biasanya ada undangan-undangan. ''Saya sebagai gubernur DKI, masak tidak datang,'' ujar dia. Ada juga pekerjaan yang belum selesai dan harus dibawa pulang. Praktis, ia biasa tidur setelah pukul 01.00 dinihari.

Pagi hari harus bangun dan bekerja lagi. ''Jadi kurang tidur, makan tidak konsen, karena pikiran ke mana-mana,'' ujar peraih penghargaan dari pemerintah, berupa Satyalencana Wira Karya dan Manggala Karya Kencana itu. Karenanya, ia 'meneruskan' tidur di mobil dalam perjalanan. ''Walaupun cuma 10-15 menit bagi saya sudah cukup. Bagi saya menjadi gubernur harus siap mengorbankan kepentingan sendiri maupun keluarga,'' ujar Sutiyoso.

Penemerima The Award of Honor dari Presiden Ukraina ini menganggap pemimpin adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. ''Kita tidak bisa lagi ngomong 'Ah aku nggak suka, aku capek ah, aku pergi, aku pura-pura sakit'. Tidak bisa lagi untuk kepentingan sendiri, harus benar-benar dikorbankan seperti apa pun capek-nya, ngantuk-nya. Terkadang saya sampai harus tidur di kantor. Misalnya, saat banjir,'' tutur dia.

Sarwono mengunjungi pedagang Barito

2007-07-27T10:20:00.000-07:00

Masa reses dimanfaatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, perwakilan Provinsi DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja untuk menemui konstituennya. Jumat pagi, 27 Juli 2007, Sarwono mengunjungi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan tersebut Sarwono berdialog dengan pengurus Forum Komunikasi Pedagang Kaki Lima (Forkalima) Jakarta Selatan, yang mewakili 200 pedagang kaki lima Barito. Kepada Sarwono, Ketua Forkalima H. Sa’alih menyampaikan keluhan para pedagang tentang rencana relokasi kios oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, sejak Januari lalu.

”Pedagang kaki lima Barito resah, Pak, dengan adanya isu pemindahan ke lokasi lain. Kami dan teman-teman pedagang lainnya menganggap pemindahan itu bukan solusi yang tepat. Apa lagi sekarang sepi omset karena isu flu burung,” kata Sa’alih yang sudah berdagang burung sejak tahun 1982. ”Kalau direnovasi kami (para pedagang –red.) setuju, Pak. Tetapi kalau direlokasi kami 100% menolak,” kata Sa’alih menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan DKI Jakarta berencana merelokasi para pedagang ke Kawasan Radio Dalam, berkaitan dengan pengembalian fungsi Taman Ayodia –tempat mereka berdagang saat ini– sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan air.

Menurut Ketua Kelompok Pedagang Bunga Barito, Teddy Pandji, Pemerintah Provinsi harus mengkaji aspek ekonomi dan sosialnya sebelum memindahkan para pedagang. "Kami mau direlokasi, tapi tempatnya yang layak, agar usaha tidak mati," kata pria berumur 51 tahun ini.

Hal senada dikatakan Cahyo, Wakil Ketua Kelompok Pedagang Bunga. Para pedagang tidak menentang kebijakan DKI dan berharap ada jalan tengah agar PKL serta taman tempat mereka berjualan dapat hidup berdampingan.
“Mengembalikan fungsi taman Ayodia bukan berarti harus merugikan para pedagang. Kami tidak minta macam-macam. Kami hanya ingin dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini, karena menyangkut kehidupan kami,” katanya.

Menanggapi keresahan pedagang, Sarwono menyarankan kepada pedagang agar sebanyak mungkin meraih keberpihakan masyarakat akan keberadaan pedagang kaki lima Barito. Sarwono juga akan terus membantu para pedagang dengan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait. [dari www.sarwono.net]

Belajar Berkota

2007-07-23T09:24:00.000-07:00

Belajar Berkota, Belajar Berdemokrasi
Sri Palupi

KOMPAS | Kota selama ini dipandang identik dengan peradaban. Sebab, kota yang dirancang secara rasional memang dapat menjadi tumpuan bagi tumbuhnya masyarakat yang beradab. Namun, liberalisasi ekonomi yang melihat kota sebagai obyek kekuasaan telah menjadikan metafor "kota sebagai tatanan sosial ideal" semakin usang. Terlebih bila kita berkaca pada Jakarta, sebuah kota dengan 1001 masalah.

Jakarta yang dirancang dan dibangun dalam sistem pasar kapitalistis telah menghasilkan rezim kota yang cenderung otoriter dan menjadikan warganya apatis serta kehilangan dimensi oposisi. Karena itu, upaya membenahi Jakarta dan menjadikan Jakarta untuk semua, sebagaimana dislogankan para calon gubernur, menuntut perubahan mendasar dalam cara kita berkota dan cara kita berdemokrasi. Perubahan berawal dari adanya kehendak kuat untuk belajar. Inilah salah satu hasil diskusi yang diadakan Kompas bersama Lingkar Muda Indonesia dalam menyongsong Pilkada Jakarta Agustus mendatang.

Realitas kota

Jakarta dibangun dengan orientasi sebagai kota metropolitan. Orientasi sebagai kota metropolitan ini mengindikasikan dianutnya ideologi modernisme, dengan modernitas sebagai basis pengembangan kota. Sebab, modernisme mencirikan karakter metropolitan dan internasional. Dengan bersandar pada modernitas, Jakarta terobsesi untuk membebaskan ruang dan waktu dari kekunoan, tradisi, kelembaman, dan terciptanya dunia baru yang akan selalu baru.

Modernitas kota Jakarta direpresentasikan oleh hadirnya semakin banyak pusat perbelanjaan modern/mal sebagai simbol kegiatan ekonomi dan ruang publik modern, kian berkembangnya tol dan moda transportasi mobil pribadi sebagai representasi sarana transportasi modern, meningkatnya gedung pencakar langit, apartemen, rumah mewah atau real estate sebagai simbol bangunan perkantoran dan permukiman modern, dan yang lainnya. Lalu apa yang salah dengan modernitas yang ditawarkan Jakarta?

Sebuah kota esensinya bukanlah sekadar ruang fisik, tetapi juga ruang sosial. Sebuah kota semestinya juga menjalin keseimbangan fungsi-fungsi ruang privat (hunian), ruang ekonomi, ruang publik (taman, lapangan, plaza, dan lain-lain), dan ruang sakral (tempat beribadah, berziarah, dan sebagainya) (W. Flusser, 1991). Struktur kota, dengan demikian, adalah keseimbangan antara ruang hunian (human settlement) dan ruang untuk aktivitas ekonomi.

Apa yang terjadi dengan Jakarta (dan juga kota-kota besar di Indonesia) adalah kota yang lebih memprioritaskan ruang untuk aktivitas ekonomi dan meninggalkan pengembangan infrastruktur komunitas warganya. Tidak mengherankan kalau ruang untuk mal dan pusat perbelanjaan berkembang secepat perkembangan APBD Jakarta. Pada tahun 2000, dengan APBD sebesar Rp 1,8 triliun, luas ruang untuk pusat perbelanjaan baru mencapai 1.400.000 meter persegi. Luasan ini meningkat menjadi 4.500.000 m2 pada tahun 2006, seturut meningkatnya APBD Jakarta yang berkembang menjadi Rp 17,97 triliun. Kota pada akhirnya dikemas menjadi arena berkembangnya industri konsumerisme, di mana mayoritas ruang fisiknya menjadi alat pertumbuhan ekonomi.

Krisis demokrasi

Jakarta yang dikemas menjadi arena industri konsumerisme telah mengabaikan ruang publik bagi warganya. Fungsi ruang publik kini telah banyak diambil alih oleh mal yang menjanjikan kenyamanan berbelanja. Kota yang melayani kepentingan ekonomi menjadikan setiap ruangnya sebagai arena konflik antarkelompok dalam memperebutkan ruang kehidupan. Yang terjadi, kota semakin tidak akrab bagi golongan terpinggirkan, seperti kaum miskin, anak-anak, orang tua, dan terlebih kaum tuna daksa. Jakarta telah gagal dalam menjadikan dirinya sebagai kota modern yang menawarkan ruang privat dan ruang publik milik bersama, yang penggunaannya ditentukan secara bersama. Menyempitnya ruang publik di Jakarta ini menandai semakin tipisnya tenggang rasa, toleransi, solidaritas dan keberadaban manusia.

Industri konsumerisme yang berkembang di ruang kota bukan sekadar menjanjikan kenyamanan berbelanja, tetapi juga menciptakan krisis tata kota yang ditandai oleh inefisiensi dan munculnya berbagai bencana, seperti kesemrawutan, polusi, dan kemacetan kota (akibat konsumerisme pada mobil pribadi), meluasnya kerusakan lingkungan, dan daerah banjir (sebagai konsekuensi dari konsumerisme ruang yang memakan lahan hijau dan lahan konservasi), dan meningkatnya kriminalitas akibat tingginya pengangguran dan tersingkirnya kaum marjinal dari ruang kota. Jakarta yang megah ternyata juga adalah Jakarta yang rentan terhadap bencana.

Krisis tata kota Jakarta secara fisik yang ditandai oleh kesemrawutan, kemacetan, kerusakan lingkungan dan banjir adalah cerminan adanya krisis demokrasi dalam berkota. Sebab, kota bukan lagi sekadar ruang bagi berlangsungnya kekuasaan melainkan juga obyek dari kekuasaan itu sendiri.

Kondisi krisis demokrasi dalam kehidupan kota ini bisa dinilai, salah satunya, dari minimnya partisipasi warga dalam pengembangan kota.

Kajian yang dilakukan Dr Oloan B Siregar (mantan Kepala BPM DKI Jakarta) tentang partisipasi warga dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), misalnya, menunjukkan bahwa 90 persen responden (yang terdiri dari warga masyarakat biasa sampai pelaku usaha) menyatakan tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan. Para pejabat dan wakil rakyat terpilih tak memenuhi janji-janji mereka. Banyak keputusan pemerintah yang juga tak sesuai dengan aspirasi warga. Pandangan dan putusan kaum politisi pun terasing dari realitas kehidupan masyarakat yang diwakilinya.

Sementara itu, hilangnya ruang publik kian memperlemah asosiasi-asosiasi warga sedemikian rupa sampai mendapatkan warga yang secara sukarela mau menjadi pengurus RT/RW pun sudah semakin sulit. Apatisnya warga pada kotanya cenderung menguat. Lihat saja bagaimana volume sampah di Jakarta ini semakin menggunung, dari 6.000 ton menjadi 11.000 ton per hari dan 58 persen adalah sampah rumah tangga. Juga proporsi mobil pribadi kian berkembang dari 80 persen di tahun 1980 menjadi 98 persen di tahun 2003.

Krisis dalam berdemokrasi juga tampil dalam bentuk diskriminasi penguasa kota terhadap para warga yang beraktivitas di ruang-ruang marjinal-informal dan cenderung ramah kepada kaum yang banyak uang. Ibarat orang memegang golok, golok penguasa kota tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya, sulit bagi kelompok marjinal macam pedagang kaki lima (PKL) untuk mendapatkan akses atas ruang kota sebab tata ruang kota Jakarta tidak memberi tempat bagi keberadaan ruang-ruang informal macam PKL. Eksistensi pedagang pasar tradisional pun semakin terancam oleh kehadiran pedagang bermodal besar yang setiap saat bisa mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern.

Belajar berkota

Krisis kota di abad 21 sebagai dampak liberalisasi ekonomi kini telah menjadi keprihatinan global. Keprihatinan ini telah dibahas di berbagai forum internasional, di antaranya adalah Konferensi Habitat II tahun 1996 di Istanbul, Turki. Dalam konferensi ini masyarakat internasional, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk membangun kota demokratis yang melayani kemanusiaan, bukan hanya melayani kepentingan ekonomi. Tiga aspek fundamental dibutuhkan untuk membangun kota yang demikian itu, yakni 1) konsolidasi demokrasi, yang memandang pemerintahan kota bukan lagi hanya urusan lembaga pemerintah tetapi juga urusan setiap warga; 2) keberwargaan, yang membangun spirit kota dan membuat setiap warga bertanggung jawab atas kota; 3) kontrak sosial baru, yang merumuskan kembali model pengembangan ekonomi kota yang memberi setiap warganya hak atas kota.

Agenda Konferensi Habitat II pada dasarnya hendak mengembalikan kota sebagai simbol peradaban. Sebagai simbol peradaban, jantung kehidupan kota yang sebenarnya adalah warga. Membangun kota berarti menjadikan kota sebagai wilayah kelola warga, yang menuntut proses belajar terus-menerus. Belajar berkota berarti belajar berdemokrasi.

Proses belajar yang terus-menerus mengandaikan adanya perombakan dalam mengukur kemajuan kota, yang tidak lagi bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada keselamatan warga, produktivitas sosial dan kelangsungan layanan alam. Ukuran kemajuan ini membawa konsekuensi pada perubahan cara kita berkota dan berdemokrasi. Akhir kata, hidup adalah perkara pilihan. Demikian juga dengan hidup berkota.

Sebagai bagian dari sembilan juta warga Jakarta, kita hanya punya dua pilihan. Pertama, kita bisa memilih untuk tidak peduli dengan kota dan percaya bahwa tidak ada yang bisa diubah pada Jakarta yang malang ini. Kedua, kita juga bisa memilih untuk percaya bahwa Jakarta masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan perubahan itu berawal dari diri setiap warganya.

Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights

Kembalikan Ruang Publik

2007-07-23T09:12:00.000-07:00

BE Julianery

KOMPAS | Suara organ tunggal bersama lagu yang dilantunkan penyanyi berbusana ketat berhiaskan manik-manik hijau, bercampur baur dengan lengkingan klakson mobil, deru mesin bajaj, dan teriakan orang mengatur lalu lintas di suatu jalan kecil di Jakarta Pusat. Sebuah pesta pernikahan tengah digelar.

"Ruang tamu" bagi undangan berupa tenda biru dengan janur kuningnya dan panggung organ tunggal dengan penyanyinya, memakan separuh badan jalan. Ruang publik tengah "dianeksasi" menjadi ruang privat, suatu hal yang jamak terjadi di permukiman masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta pada musim kawin seperti saat ini.

"Aneksasi" ruang publik—sebagai bagian dari ruang kota—dan menjadikannya sebagai ruang privat seperti pada pesta pernikahan itu, oleh seorang pembicara diskusi "Merumuskan Kota sebagai Ruang Publik" disebut sebagai perusakan ruang kota oleh kemiskinan.

Dalam diskusi, pengajar planologi di sebuah universitas swasta itu mengemukakan, ruang kota dapat rusak oleh tiga unsur: kemiskinan, pemilik modal, dan kekuasaan.

Ruang publik adalah tempat yang dapat diakses secara fisik maupun visual oleh masyarakat umum. Ia adalah suatu ekosistem yang dapat memberi ruang tumbuh bagi perubahan peradaban, sekaligus menjadi modal sosial dan ekonomi masyarakat untuk bertumbuh dan berkembangnya manusia serta kemanusiaan secara sehat dan produktif.

Jalan raya, trotoar, taman kota, atau lapangan tergolong sebagai ruang publik. Ia berbeda dengan ruang privat, yakni ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan kalangan terbatas yang penggunaannya bersifat tertutup dalam teritori tertentu berdasarkan kepemilikan secara legal oleh perorangan maupun badan hukum.

Kemiskinan yang tidak diakomodasi, menurut pembicara tadi, akan mengokupasi ruang. Bentuknya, antara lain berupa keberadaan pedagang kaki lima di zona pedestrian atau berdirinya "tenda biru pernikahan" di jalan raya.

Pemilik modal dapat mengobok-obok kota dengan uangnya, membangun berbagai memorabilia bagi dirinya—yang dapat diakses masyarakat—berupa mal, pusat perdagangan, pasar raya, dan sejenisnya. Itu dapat terjadi tanpa adanya kepedulian apakah lokasi itu diperuntukkan sebagai daerah resapan ataukah sebagai permukiman penduduk.

Diskusi ini mengingatkan, jika terlalu dominan, pemegang kekuasaan (pemerintah, pasar, dan komunitas tertentu) akan membawa malapetaka. Para pemegang kekuasaan, ibarat orang memegang golok yang dapat mengayunkan parang itu kepada siapa saja yang dianggap tidak memberi keuntungan atau tidak menunjukkan kesepahaman (ideologi dan juga agama).

Implikasinya, ruang kota menjadi tempat privat yang dilengkapi dengan proteksi dari berbagai kepentingan. Karena ruang menjadi milik mereka yang berkuasa, kota akhirnya menjadi miskin terhadap interaksi, tingkat kepedulian menjadi rendah, dan partisipasi warga diabaikan.

Pemilik modal

Dominasi pemerintah maupun pemilik modal atas ruang kota, sama dengan keberanian dan ketidakpedulian kaum miskin yang mengokupasi jalan raya. Mereka mengambil ruang publik untuk dijadikan ruang privat. Bedanya, jika penggunaan ruang publik oleh masyarakat lapisan bawah untuk pesta pernikahan hanya berlangsung 24 jam, okupasi ruang publik oleh pemodal besar dapat berlangsung 24 tahun.

Hilangnya kota sebagai ruang publik telah menjadi keprihatinan yang dibahas dalam Konferensi Habitat II, Juni 1996 di Istanbul, Turki. Konferensi tersebut mengidentifikasi tiga aspek fundamental yang dibutuhkan untuk memanusiawikan kota.

Pertama, konsolidasi demokrasi yang memandang kota bukan lagi hanya menjadi urusan pemegang otoritas lokal dan lembaga pemerintahan, tetapi juga urusan setiap warga. Kedua, keberwargaan yang membangun spirit kota, yang membuat setiap orang terlibat dan bertanggung jawab atas kota. Ketiga, kontrak sosial baru yang merumuskan kembali model pengembangan ekonomi kota berbasis komunitas dan memberikan hak atas kota kepada setiap warganya.

Gaung konferensi itu tidak terdengar di Jakarta, ibu kota negara yang menjadi panutan kota-kota lain di Indonesia dalam hal penataan. Pada pertengahan 1990-an itu, Jakarta giat membangun berbagai pusat perdagangan dan perkantoran agar menjadi kota jasa berskala internasional.

Dalam penelitian yang dilakukan pengajar planologi universitas swasta lainnya ditemukan bahwa sebelum krisis ekonomi (diawali oleh krisis moneter, Juli 1997) semua pusat perbelanjaan di Jakarta menduduki ruang seluas 1,8 juta meter persegi.

Sembilan tahun kemudian, 2006, tanah yang digunakan untuk aktivitas dan kepentingan kelompok elite yang hanya berorientasi ekonomi menjadi 4,5 juta meter, tempat berdirinya sekitar 90 bangunan bertingkat.

Keberadaannya ditengarai telah merusak lingkungan. Ia menimbulkan pencemaran (tanah, air, udara), menstimulasi banjir, sampah, hingga kemacetan lalu lintas.

Namun, pemerintah kota, sebagai pengelola kota, bersikap seolah-olah tidak peduli. Bahkan, masih ada keinginan mengisi ruang kota dengan bangunan-bangunan yang serupa, entah akan didirikan di mana dan entah akan menggusur apa.

Narasumber lain dalam diskusi itu, seorang sosiolog, melihat bahwa masalah ruang publik kota adalah salah satu masalah yang ditimbulkan kebijakan pengelolaan kota yang tidak berlandaskan tiga syarat dasar.

Keselamatan rakyat, kelangsungan produktivitasnya untuk memenuhi kualitas hidupnya, serta kelangsungan layanan alam, sebagai syarat, tidak dipenuhi. Itu terjadi, antara lain, karena pengetahuan para pengelola kota tentang kelayakan atau kesehatan kota sangat minim.

Selain itu, menurut dia, juga ada kemalasan untuk memproduksi sendiri pengetahuan kritis dalam pengurusan kota. Para birokrat dan akademisi yang menjadi staf ahlinya terlatih menjadi komentator dan "pengecer" teori yang berasal dari Eropa dan negara-negara maju di dunia Barat untuk mengatur kota.

Padahal, perkembangan kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, berlangsung dengan gejala sendiri yang cirinya mirip dengan kota Asia lainnya.

Diskusi menyimpulkan, kontrak sosial baru harus dibuat. Kontrak ini akan menjadi dasar penataan ruang kota sebagai ruang publik demi hak hidup publik itu sendiri. Agar Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi dan nyaman bagi semua orang, penataan ruangnya hendaklah mengedepankan partisipasi warga. Mengedepankan partisipasi warga dapat mencegah Jakarta menjadi milik pemerintah, swasta, atau kelompok sosial tertentu, kota yang terjerumus menjadi kota yang tidak menarik, tidak menyenangkan, dan tidak sehat.

BE Julianery Litbang Kompas

Menghadirkan Ruang Publik

2007-06-25T09:57:00.000-07:00

Menghadirkan Ruang Publik di Kota Kita, Bisakah?
Dedy Permadi

Kota adalah penghuninya, dan mengelola kota berarti mengelola agar penghuninya dapat melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari.

SINAR HARAPAN | BANYAK kota di dunia telah mampu ’memanjakan’ warganya dengan fasilitas publik yang dibutuhkan. Transportasi publik yang memadai, ruang terbuka kota, seperti taman kota, jalur pejalan kaki (termasuk untuk penyandang cacat), jalur sepeda, dan fasilitas publik lainnya telah banyak ditemui di banyak kota di berbagai belahan dunia.
Berbeda dengan fasilitas yang bersifat pribadi, fasilitas publik jelas merupakan fasilitas yang digunakan secara bersama untuk kepentingan bersama pula.

Wacana tentang kebutuhan akan ruang publik telah berkembang cukup lama. Kevin Lynch, dalam bukunya yang berjudul The Image of The City, yang sudah ditulisnya lebih dari 40 tahun yang lalu, telah merumuskan adanya lima elemen pokok untuk membangun citra sebuah kota, dan kesemuanya terkait dengan kehadirannya di ruang publik kota.
Kelima elemen dimaksud terdiri dari pathway, distrik, edge, landmark, dan node. Dan, dewasa ini, banyak kota di belahan dunia, tak hanya di negara barat, bahkan di beberapa negara tetangga, ruang publik telah mampu dihadirkan dengan sangat cerdik oleh para pengelola kota, para arsitek dan urban desainernya, serta mendapat apresiasi dari warganya.
Beijing, yang relatif baru berkembang dalam tiga puluh tahun terakhir, ternyata telah dengan sangat arif memperhatikan kebutuhan warganya akan ruang publik. Tengok saja kehadiran Lapangan Tiananmen, maupun fasilitas pejalan kaki, yang selain sangat lapang, juga telah memperhatikan kepentingan para penyandang cacat. Kota lainnya, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, New Delhi, dan banyak kota lainnya juga telah menerapkan kebutuhan sejenis.
Di Indonesia, kebutuhan ruang publik juga telah banyak dipahami, baik di kalangan para pakar, perguruan tinggi, konsultan, dan bahkan para pengelola kota. Tapi entah mengapa, hal ini masih sebatas wacana, meskipun semua pihak telah sepakat menyatakan akan pentingnya kehadiran suatu ruang publik yang manusiawi di masing-masing kotanya.
Kita bukannya belum memulai, tapi itu belum dijadikan suatu prioritas bagi semua perkotaan. Jalan Malioboro di Yogyakarta dan Jalan Thamrin-Sudirman, serta Jalan Kebon Sirih di Jakarta merupakan sedikit contoh di mana ruang publik dihadirkan, namun penerapannya sebenarnya masih jauh dari harapan.
Kawasan Jalan Malioboro memang sudah diupayakan agar mampu menampung kebutuhan pejalan kaki, namun mengingat beragamnya aktivitas yang ada--seperti aktivitas pergerakan dengan berbagai moda transportasi, antara lain mobil, motor, bus, becak, andong, dan sepeda, serta parkir kendaraan, dan kaki lima--telah menyebabkan ”perebutan pemanfaatan ruang publik” yang mengakibatkan terjadinya ”konflik pemanfaatan ruang”. Dalam kondisi ini yang terkalahkan sudah tentu adalah para pejalan kaki, dan utamanya pejalan kaki tunanetra.
Kemudian pelebaran fasilitas pejalan kaki di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta baru saja dilakukan, dan kita semua berharap agar fungsinya tetap terjaga sebagai fasilitas yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki.
Tanda-tanda okupasi pemanfaatan ruang oleh yang tidak berhak memang sudah mulai terlihat dengan banyaknya kendaraan roda dua yang melintas di jalur tersebut, tapi masyarakat tentu berharap agar ini tidak berlangsung lama, dan masing-masing kegiatan berlangsung di ’ruang’ yang telah disediakan.
Kemudian pembangunan Taman Menteng eks lapangan sepakbola Persija di Jakarta Pusat juga menjadi salah satu kemajuan bagi kepentingan publik.
Semakin banyak menghadirkan ruang publik di perkotaan, lingkungan dan masyarakatnya akan semakin bersahabat. Oleh karenanya, semua kota sudah sepantasnya menjadikan pembangunan ruang publik menjadi suatu prioritas, sehingga kepenatan warga kota bisa semakin diminimalkan melalui kenyamanan di lingkungan perkotaan.
Berbagai rangkaian foto berikut, mudah-mudahan bisa menggugah kesadaran kita, termasuk pemerintah kota, untuk segera menghadirkan ruang publik di berbagai kota sebagai kebutuhan nyata dari warganya.

Penulis adalah pengamat masalah perkotaan.

Ruang Publik,Milik Rakyat!

2007-06-24T09:45:00.000-07:00

SINDO | SALAH satu ciri negara demokratis adalah semakin tumbuhnya ruang-ruang publik bagi rakyat dalam mengomunikasikan dan mengartikulasikan pandangan serta pendapat mereka.

Jürgen Habermas, filsuf kelahiran Düsseldorf, Jerman, 18 Juni 1929, ini pernah secara khusus menuangkan pemikiran tentang persoalan ini dalam karyanya berjudul Strukturwandel der Öffentlichkeit atau Ruang Publik yang kini bisa kita baca dalam edisi bahasa Indonesia. Ruang Publikditulis oleh Habermas berdasarkan hasil penelitiannya terhadap struktur dan fungsi dari model liberal ruang publik borjuis di Eropa pada Abad Pencerahan, khususnya mengenai proses kelahiran berikut perubahan-perubahan yang terjadi.

Untuk mengkaji persoalan tersebut, Habermas menggunakan pendekatan historis dan sosiologis (strukturalfungsional). Ruang publik borjuis sendiri dipahami Habermas sebagai ruang masyarakat privat (sphere of private people) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Secara historis, ruang publik borjuis lahir untuk menggantikan tatanan lama.

Jika sebelumnya partisipasi publik terepresentasi dalam diri pejabat pemerintahan dan kaum aristokrat di dalam istana, kini rakyat kebanyakan mulai dari kaum cerdik cendekia, bankir, pengusaha sampai dengan mereka yang dalam istilah Habermas sebagai “orang yang berkantong cekak” pun bisa berpartisipasi langsung dalam mengomunikasikan, menyuarakan aspirasi,kehendak, dan harapan mereka. Tempatnya bukan di istana, tapi di kedai-kedai kopi, salon, yang terdapat di kota-kota (hlm 47).

Di tempat-tempat ini,mereka menggelar banyak kegiatan,mulai dari pementasan teater,pembacaan karya sastra (Habermas menyebut gambaran ini sebagai ruang publik sastra) sampai dengan mendiskusikan masalahmasalah pemerintah-an dan kemasyarakatan yang lebih luas hingga tak jarang menimbulkan debat rasional kritis (ruang ini disebut Habermas sebagai ruang publik politis).

Jadi, publik yang berkumpul di tempat-tempat tersebut bukan publik dalam pengertian sebagai sebuah kerumunan (crowd), tapi publik yang kritis terhadap otoritas istana. Di tempat-tempat itu pun mereka mengesampingkan perbedaan status karena yang merekatkan mereka bersama adalah kemanusiaan sesama (bloss Menschliche) dan bahwa setiap orang harus sanggup berpartisipasi sekecil apa pun bentuknya (hlm 55–56). Kalangan pers pun turut mendukung suara-suara rakyat di ruang-ruang publik tersebut.

Dengan gaya satire,para jurnalis menelanjangi kebobrokan perilaku raja,para menteri, petinggi militer,dan hakim di depan publik serta membongkar praktik-praktik kotor politik di seputar istana. Pers yang kritis dan terlibat penuh dalam perdebatan politik menjadi cetak dasar karakter pers masa itu. Pers yang kritis ini disebut oleh Habermas sebagai keningratan keempat (the fourth estate) (hlm 88–89).Proses mengomunikasikan, menyuarakan aspirasi, kehendak, dan harapan rakyat dalam ruang-ruang publik tadi mendapat legalitas. Bagaimana dengan pemerintahan saat ini?

Adakah ruang publik sudah diberikan seluasluasnya kepada rakyat kebanyakan dan bahwa tidak akan terjadi lagi kasus pembredelan pers seperti pada zaman Orde Baru dulu? Tak ada yang dapat menjamin dan memastikan bahwa kasus pembredelan pers tidak akan terulang bila kita menengok ke dalam naskah rancangan undang-undang dalam Pasal 4 (5) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di mana pemerintah saat ini akan memberlakukan sensor dan bredel bagi pers (lagi). Di tengah kondisi demikian, Habermas senantiasa mengingatkan bahwa kekuasaan sebenarnya berasal dari rakyat.(*)

Aris Darmawan
Peminat kajian sosial-budaya

Menyiasati Kota tanpa Warga

2007-05-27T18:44:00.000-07:00

Membangun Kota, Membangun Pikiran Kita

Judul Buku: Menyiasati Kota tanpa Warga
Penulis: Jo Santoso
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta
Cetakan: I, Desember 2006
Tebal: xv + 239 halaman

KORAN TEMPO — Pada hakikatnya kota adalah tempat konsentrasi keahlian, kekuasaan, dan kegiatan ekonomi. Kota melahirkan kehidupan yang dinamis dan menawarkan banyak kesempatan bagi mereka yang berjiwa ingin perubahan atau ingin meniti karier. Kota kemudian menjadi sentra kegiatan kultural yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan religius. Kesenian dan kesusastraan berkembang pesat, dan kota akhirnya menjadi simbol dari apa yang dicapai oleh sebuah peradaban.

Akan tetapi, tipisnya fakta mengenai perkotaan di Indonesia dalam bentang sejarah yang cukup panjang telah membuat persepsi bahwa kehidupan berkota adalah hasil urbanisasi modern belaka. Paling tidak semua hal yang lebih modern ada di kota-kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota seringkali masih dilihat dari arti fisiknya saja, meski sebenarnya masih banyak persoalan di dalamnya.

Berbagai persoalan kota-kota di Tanah Air, seperti kemacetan lalu lintas, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, urbanisasi, dan kerusakan lingkungan, seakan tak henti meneror warga. Kota yang semestinya menawarkan kenyamanan untuk tinggal dan beraktivitas justru berkembang sebagai kawasan yang tidak ramah bagi penghuninya. Akibatnya, warga menjadi apatis, dan rasa memiliki terhadap kota berangsur lenyap.

Bagi setiap pribadi yang merasa tergelitik hatinya untuk menyelami masalah perkotaan, buku Menyiasati Kota tanpa Warga karya Jo Santoso, arsitek dan pengajar Universitas Tarumanegara, Jakarta, ini bisa menjadi renungan awal untuk masuk ke dalam salah satu labirin hidup warga kota yang sepertinya tanpa jalan keluar. Buku setebal 239 halaman ini mengurai akar masalah perkotaan yang sudah lama merundung negeri ini. Keterpurukan kota-kota di Indonesia, menurut Jo Santoso, adalah akibat akumulasi kesalahan dari serangkaian kebijakan, strategi, dan pengembangan program perkotaan selama 25 tahun lebih (halaman 40).

Idealisasi tujuan pengembangan kota yang penuh dengan gagasan-gagasan tentang kemajuan dan kesejahteraan warga tampaknya masih jauh panggang dari api. Ikhtiar pengembangan kota memang demi mencapai hal-hal tersebut. Namun, pada praktiknya pengembangan kota sering kali justru menemui kebuntuannya sendiri akibat kebijakan yang hiperpragmatis, hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi semata tanpa landasan etika yang mengawalnya.

Kebijakan pengembangan perkotaan tidak pernah melibatkan warga untuk menentukan bagaimana dan untuk apa fasilitas dibangun. Warga tidak dihitung sebagai manusia yang berhabitat dalam ruang, tapi menjadi angka semata. Terjadilah apa yang disebut “kota tanpa warga”, sebagaimana judul buku ini. Padahal, konsep kota modern memperkenalkan ruang privat dan ruang publik yang penggunaannya ditentukan secara bersama. Ruang publik yang terbuka menjadi sarana untuk menyemai tenggang rasa, toleransi, serta menghidupkan sisi keberadaban manusia.

Hal ini senada dengan gagasan Dudley Seers (1969) yang mengatakan bahwa tujuan pokok pengembangan kota seharusnya mengakomodasi kepentingan martabat manusia dan kesejahteraan warga. Pengembangan kota sejatinya telah gagal ketika ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan masih akrab dalam proses pengembangan kota itu sendiri.

Dalam situasi semacam itu, warga kota kehilangan kesempatan untuk meretas budaya dan peradaban. Para penentu kebijakan hanya menyerah begitu saja kepada mekanisme pasar bebas yang berideologi neoliberalis, di mana yang kuat dan bermodal menjadi pemenang, sementara yang lemah tercecer. Ini sesungguhnya cukup memperlihatkan betapa modal bisa bergerak sangat lincah untuk melangkahi serta menekuk “hajat hidup orang banyak” dan otoritas negara.

Lebih lanjut, Jo Santoso memaparkan bahwa membicarakan kota bukan sekedar tata-kota, melainkan kebudayaan, dan karena itu masalah kebudayaan dan kota menjadi satu. Hal ini senapas dengan pengertian kebudayaan yang dilihatnya sebagai seluruh perikehidupan yang diberi makna oleh manusianya. Dengan demikian, semua yang dibangun untuk kegiatan manusia menjadi bermakna.

Mempelajari perkembangan tata-kota tidak lain dari mempelajari persoalan sosio-historis suatu bangsa. Jo Santoso secara terperinci mengambil kota Surabaya menjadi bahan telaahnya. Pergantian rezim tidak saja memengaruhi politik suatu bangsa, akan tetapi sebagaimana ditunjukkan Jo dalam kasus Surabaya, juga mengubah tata-kota, mengubah kebudayaan kota, dan dengan begitu juga mengubah sejarah dan kebudayaan bangsa itu sendiri.

Namun, pada saat ini kota-kota di Indonesia, boleh dikata, belum bisa memberikan tanda positif mengenai kemunculan peradaban kota yang tangguh di masa datang. Padahal, menurut Jo, kota merupakan sumber identifikasi diri penduduknya. Kota-kota besar dunia, seperti Beijing, Roma, Athena, Paris, dan London, tak hanya merupakan pusat ekonomi dan kekuasaan, melainkan sekaligus simbol peradaban (halaman 28).

Secara keseluruhan, buku yang terdiri dari 68 gambar dan 8 tabel ini dibagi dalam 6 bab. Hampir semua bab dalam buku ini berangkat dari hipotesis bahwa, demi menampung proses urbanisasi dengan baik, kota-kota Indonesia perlu mengembangkan sistem perkotaan yang tangguh dan dibangun di atas fondasi sistem budaya urban yang rasional. Sebagian besar tulisan dalam buku ini berusaha menjelaskan letak kesalahan-kesalahan yang menyebabkan malfungsi sistem kerja institusi perkotaan di Indonesia.

Setelah menunjukkan malfungsi tersebut, melalui buku ini, Jo Santoso menawarkan tiga strategi pengembangan kota, yaitu peningkatan standar livability sebagai indikator untuk mengukur kualitas kota permukiman, pengembangan dan pembinaan kawasan, serta pembangunan institusi khusus untuk pembiayaan. Jo menginginkan supaya pengembangan kota harus dikendalikan agar tumbuh sebagai tempat hidup yang sehat dan berkualitas. Semua pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat dilibatkan dalam penentuan tata kota. Dalam arti, kota harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai permukiman yang memenuhi kualitas standar, sekaligus dikembangkan lebih inovatif lagi agar memiliki fungsi penting dalam struktur hierarkis sistem global dunia.

Pengembangan kota seharusnya mewadahi berbagai pikiran, harapan, nilai-nilai kehidupan yang tercermin dalam setiap titik, setiap garis, setiap infrastruktur, dan setiap sarana permukiman kota yang direncanakan. Hanya dengan pendekatan itulah pengembangan kota bisa “bercengkrama” dengan, dan bukannya saling terasing, satu sama lain. Pengembangan kota adalah pengembangan pikiran kita, begitu menurut Jo.

Akhirnya, kajian tentang perkotaan bukan hal baru di Indonesia. Sarjana-sarjana Indonesia sendiri telah menghasilkan karya-karya intelektual yang cukup penting di bidang ini. Tapi menariknya, buku inilah yang pertama dan yang sejauh ini paling luas merumuskan gagasan dengan landasan berpikir sistematis dan sebagian terasa filosofis tentang masalah perkotaan dari berbagai aspeknya.

Kehadiran buku ini tidak hanya penting bagi mereka yang mendalami arsitektur dan ilmu-ilmu sosial, melainkan juga bagi semua yang menaruh keprihatinan pada proses pemberdayaan masyarakat kita. Cakupan dan referensi yang dipakai buku ini membantu kita membuka wawasan terhadap kompleksitas masalah perkotaan dan lingkungan permukiman di Indonesia.
# TASYRIQ HIFZHILLAH,Penggiat Lembaga Studi Pembebasan (LSP), Jogjakarta.

Nyawa di Ruang Publik

2007-05-24T09:53:00.000-07:00

Murahnya Nyawa di Ruang Publik

MEDIA INDONESIA | TIDAK berlebihan kiranya untuk mengatakan salah satu yang murah di negeri ini adalah nyawa rakyat. Murah, sangat murah. Bahkan, harganya semakin murah bila berkaitan dengan fasilitas publik atau di ruang publik.

Harga nyawa itu murah dilihat dari sudut begitu gampangnya dan begitu banyaknya kematian sia-sia yang terjadi di negeri ini. Dan negara sepertinya tidak peduli.

Yang paling kejam menentukan murahnya harga nyawa rakyat tentu saja transportasi publik. Semua moda transportasi publik tidak ada yang aman, semuanya saling berlomba untuk merenggut nyawa rakyat.

Naik kereta api, terguling. Naik kapal, tenggelam. Naik pesawat, jatuh. Bahkan, ada pesawat terbang yang hilang tak jelas rimbanya hingga sekarang.

Tak berarti naik mobil aman sentosa. Kematian di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas di negeri ini tergolong yang terparah di dunia.

Murahnya harga nyawa rakyat juga mulai memasuki ruang publik lainnya seperti pusat perbelanjaan. Sebuah keluarga dengan mobilnya jatuh dari gedung parkir lantai enam Pusat Perbelanjaan ITC Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ayah, ibu, dan seorang anak meninggal seketika (17/5).

Penyebabnya sudah dapat dipastikan, yaitu buruknya mutu konstruksi gedung parkir pusat perbelanjaan itu. Buruk, sangat buruk, tidak memenuhi syarat keamanan. Bangunan parkir itu kiranya dibuat dengan biaya yang ditekan semurah mungkin sehingga dindingnya rapuh. Itu semua dilakukan karena menganggap nyawa rakyat murah, sangat murah.

Kasus kematian di ITC Permata Hijau itu mestinya diusut hingga ke pengadilan. Pemiliknya harus diadili agar menjadi pelajaran bagi siapa pun sehingga mendahulukan kepentingan orang banyak dengan membuat ruang publik yang aman bagi nyawa rakyat.

Kasus ITC Permata Hijau mestinya juga menjewer para pejabat publik di jajaran pemerintah kota untuk sadar dan kemudian mulai memeriksa kelayakan mutu ruang publik seperti gedung parkir sehingga tidak jatuh korban lebih banyak lagi.

Harus dikatakan dalam banyak hal bangsa ini tidak mendahulukan prinsip keamanan. Tidak memedulikan prinsip safety first! Contohnya, jika diperiksa, akan banyak bangunan yang tidak memenuhi persyaratan bagi mudahnya dan efektifnya pemadam kebakaran bekerja. Secara spekulatif bisa dikatakan nyaris tidak ada gedung-gedung pencakar langit di kawasan segi tiga emas Jakarta yang secara berkala melakukan latihan menghadapi kebakaran. Dan belum tentu pintu keluar darurat gampang dibuka.

Contoh lain, hampir tidak ada hak untuk aman dan selamat bagi pejalan kaki. Memilih berjalan kaki di Jakarta adalah memilih mati gratis ditabrak kendaraan. Negara juga membiarkan mobil yang menyemburkan asap hitam dari knalpotnya di ruang publik, mengotori udara, dan membuat tingkat kesehatan masyarakat merosot. Negara tidak peduli, masyarakat pun tidak peduli, karena semuanya berpandangan sama, yaitu harga nyawa manusia memang murah.

Sila kedua Pancasila adalah perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini perlu dikutip kembali melalui forum ini, karena faktanya ia semakin lama semakin kehilangan makna karena jauh panggang dari api.

Jangan kaget, lama-lama sila kedua Pancasila itu bisa berganti menjadi perikemanusiaan yang biadab dan sangat murah harganya.

Sarkastik kedengarannya, pahit rasanya, tetapi demikianlah faktanya

Antara Subyek Habermasian dan Hobbesian

2007-05-20T18:35:00.000-07:00

Afthonul Afif
MAHASISWA PSIKOLOGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA

KORAN TEMPO — Kemampuan mempersepsi dimensi keruangan adalah salah satu modal utama yang dimiliki manusia dalam membangun sebuah dunia yang lebih utuh, selain kemampuan mempersepsi dimensi kewaktuan. Persepsi keruangan memungkinkan lahirnya pemahaman terhadap gerak dan aktivitas, karena konsep ruang itu baru memiliki makna ketika berjejal peristiwa hadir di dalamnya.

Namun, dalam konteks ini, ruang tidak serta-merta dilihat sebagai kontinum peristiwa aktual semata--karena manifestasi ruang selalu tampil dalam wajah ganda, memberi asosiasi pada dimensi empiris dan dimensi psikologis. Dimensi empiris ruang itu merujuk pada tempat bagi berseminya setiap peristiwa, sedangkan dimensi psikologisnya merujuk pada asumsi-asumsi kualitatif bahwa peristiwa-peristiwa keruangan itu memiliki makna.

Di sisi lain, ruang juga dapat dilihat dari sifatnya. Dari sisi sifatnya ini, ruang pun tampil dalam dua bentuk, yaitu ruang privat dan ruang publik. Dalam konteks tertentu, ada sebagian orang, baik disadari maupun tidak, yang telah mereduksi persepsi keruangan menjadi sekadar manifestasi kebendaan dan mengutamakan sifat privatnya dibanding sifat kepublikannya. Orang-orang semacam ini cenderung malas memberi makna pada peristiwa-peristiwa yang meruang, karena sensitivitas terhadap dimensi kepublikan dalam dirinya tertimbun oleh dimensi privatnya. Akibatnya, dimensi kepublikan ruang hanya ditempatkan sebagai sarana bagi tegaknya dimensi privat keruangan. Masa depan ruang publik terancam eksistensinya jika subyek-subyek yang berkancah di dalamnya memiliki perangai semacam itu.

Ruang publik itu ibarat wadah. Wadah tersebut mempunyai kualitas kepublikan, karena di dalam dirinya sanggup menampung berbagai entitas dengan aneka ragam kepentingan. Dengan demikian, ruang publik memiliki tingkat kepublikan terkait dengan keluasan daya tampungnya terhadap aneka ragam kepentingan publik yang terdapat di dalamnya. Semakin besar daya tampungnya dan semakin besar daya serapnya, semakin baik kualitas kepublikan sebuah ruang. Sebaliknya, semakin kecil daya tampungnya dan semakin seragam yang diserapnya, semakin buruk kualitas kepublikan ruang tersebut. Yasraf Amir Piliang menyebut yang pertama sebagai ruang publik maksimal (maximalism of public sphere) dan yang kedua sebagai ruang publik minimal (minimalism of public sphere).

Secara teoretis, ruang publik maksimal adalah bentuk yang paling ideal, karena sanggup menjamin terciptanya tatanan sosial yang demokratis dan beradab. Tapi sejauh ini, yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan di dalam ruang publik hanya berupaya mewujudkan ruang publik mendekati ideal atau justru sebaliknya, menciptakan ruang publik minimal. Untuk mewujudkan ruang publik ideal, selain kita harus membayangkan terlebih dulu hanya terdapat kepentingan murni publik, kita harus membayangkan keberadaan subyek-subyek rasional sebagaimana digambarkan Habermas, yang sanggup membangun kontrak sosial berdasarkan rasionalitas komunikatif dan etika politik bebas paksaan. Namun, membayangkan kondisi dan subyek-subyek semacam itu dalam kondisi sekarang ini tentulah tindakan yang tidak realistis (kalau bukan berarti mustahil).

Kalaupun masih ada subyek-subyek Habermasian yang memiliki cita-cita luhur mewujudkan ruang publik maksimal, jangan harap mereka itu berasal dari kalangan para pengambil kebijakan publik. Sebab, ruang publik yang ada sekarang ini kebanyakan disesaki oleh subyek-subyek Hobbesian, yang berperangai layaknya serigala yang siap menerkam mangsanya selagi lengah. Antara subyek yang satu dan yang lainnya tidak lagi memiliki visi sebangun guna menciptakan iklim dialog yang komunikatif dan bebas paksaan, tapi subyek-subyek tersebut menempatkan kepentingan-kepentingan pribadi mereka untuk dilombakan dalam kompetisi memperebutkan dominasi di ruang publik.

Bukankah kondisi seperti ini jelas terlihat dari sikap berpolitik para politikus kita yang selalu terkam-menerkam untuk memperebutkan jarahan di ruang publik? Atau yang paling jelas terlihat adalah kebiasaan para pejabat kita yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadinya. Hampir sebagian besar penyelenggara negeri ini tak lagi mampu membedakan antara kepentingan ruang publik, ruang privat, ruang keluarga, dan ruang organisasi, karena jabatan yang diembannya dianggap taken for granted memiliki dimensi kepublikan, sehingga apa pun yang mereka lakukan seakan-akan mewakili kepentingan publik. Subyek-subyek yang menempatkan kepentingan pribadinya untuk menguasai kepentingan publik inilah yang, menurut Christopher Lasch, disebut sebagai subyek-subyek minimalis.

Secara definitif, Christopher Lasch dalam The Minimal Self (1984) menyebutkan ciri-ciri subyek minimalis sebagai berikut ini. Pertama, subyek yang memiliki kekerdilan visi, yaitu pandangan dan perspektif hidup yang semata-mata didasari dorongan untuk bertahan hidup. Kedua, ekspresi diri minimum, yaitu ekspresi diri yang tidak didasari kepenuhan tindakan akibat kerdilnya visi hidup yang dimiliki. Ketiga, impersonalitas dan anonimitas tindakan, yaitu kecenderungan untuk berlindung di balik kekuatan lembaga atau massa. Dan keempat, sensibilitas minimalis, yaitu kecenderungan untuk menutupi minimalitas diri dengan citra-citra rekaan yang sengaja dibuat.

Ketika dirunut sampai pada unit analisis kepribadian subyek, minimalisme sikap sebenarnya fungsi dari minimalisme psikis. Pada tingkat psikis, istilah minimalisme dikaitkan dengan keadaan psikis pada diri seseorang atau kelompok sosial, yang mengalami semacam minimalitas perspektif dan visi. Minimalisme dalam pengertian psikis di sini digunakan untuk menjelaskan jurang (gap) yang terbentang antara hasrat atau keinginan yang kuat untuk survive serta eksis di dalam dunia kehidupan--seperti ingin diakui, memperoleh kedudukan, kompetensi--dan kecakapan diri yang tidak mendukung untuk itu. Dengan demikian, dia membiarkan diri tampil dalam kemampuan diri yang minimal tersebut, untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya menuntut kemampuan maksimal.

Subyek minimalis terlampau memuja citra dirinya, menganggapnya sebagai gambaran dirinya yang sebenarnya, sehingga baginya tidak ada perbedaan antara dirinya sebagai fenomena obyek dan fenomena citra, fantasi tentang dirinya, dan realitas dirinya yang sebenarnya. Subyek minimalis hidup di dalam dunia fantasi yang tak bertepi, tapi ia melihat fantasi itu--dan perwujudannya dalam visualisasi citra--sebagai realitas dirinya yang sesungguhnya.

Idealnya, harus ada lebih banyak subyek yang mampu bertumbuh secara maksimal agar ruang publik maksimal dapat terwujud. Tapi kita juga harus menyadari bahwa pada kenyataannya subyek-subyek minimalis sampai sekarang masih berkuasa dan dengan leluasa melenggang dalam ruang publik.

Sampai di sini kita dapat berhipotesis bahwa ruang publik sebenarnya bukanlah ruang obyektif Newtonian, yang hanya berfungsi sebagai tempat bagi berseminya serangkaian peristiwa. Ruang publik sebagai sebuah manifestasi bukan juga arena yang pada dirinya sendiri mampu memfasilitasi lahirnya kontrak sosial yang partisipatif-komunikatif dan bebas dari paksaan sebagaimana dicita-citakan oleh Habermas.

Memang melalui pemikiran Habermas, momentum kesubyekan telah merekah kembali, karena subyek diasumsikan mampu membangun ruang publik ideal di atas prinsip kesejajaran peran dalam komunikasi sosial. Namun, konsep komunikasi Habermas tetap tak beranjak dari idealisme Kantian, ketika tindakan manusia dalam bentuk apa pun tetap harus tunduk pada imperatif-imperatif tertentu. Artinya, sebelum masyarakat komunikatif itu terbentuk, ruang publik yang memiliki dimensi kepublikan murni harus terlebih dulu ada.

Seturut dengan hipotesis di atas, ruang publik itu juga bukan ruang hampa, melainkan ruang yang senantiasa tercipta--bersifat dinamis karena kita tak mungkin membayangkan eksisnya interest manusia yang tanpa beda. Meskipun dalam ruang publik terjadi silang-menyilang berbagai kepentingan, yang satu sama lain mungkin saja berkonflik, pada tingkat tertentu akan terbentuk aspek-aspek kepublikan yang dimiliki bersama sebagai modal bersama dari berbagai kepentingan yang berbeda itu.

Dengan demikian, apakah ruang publik itu akan berkembang maksimal atau minimal bergantung pada subyek-subyek berkepentingan yang berada di dalamnya. Kita tidak dapat membayangkan hanya ada subyek Habermasian, tapi akan lahir malapetaka ketika hanya ada subyek Hobbesian. Konflik dinamis antara dua model kesubyekan itu yang, menurut saya, akan mendasari dan menstimulasi lahirnya ruang publik mendekati ideal.

Jadi ruang publik yang memiliki derajat kepublikan murni pada dirinya sendiri itu tidak ada. Ruang publik, meminjam istilah Richard Rorty--adalah jenis solidaritas yang kontingen--bahasa bersama komunitas manusia yang memiliki manfaat tapi selalu bersifat sementara.

Kita secara alami terkait degan demokrasi, dengan kebebasan bertindak. Tapi kebebasan bertindak tanpa kapasitas berpikir yang memadai di belakangnya hanya menciptakan kekacauan.
John Dewey (1859-1952)
Filsuf Amerika

Monarki cenderung mengarah ke tirani, aristrokasi ke oligarki, dan demokrasi ke arah kekerasan dan kekacauan.
Polybius (200-118 SM)
Sejarawan Yunani

Dalam sebuah demokrasi, mayoritas penduduk bisa menindas minoritas.
Edmund Burke (1729-1797)
Filsuf Inggris

Semua demokrasi berdasarkan gagasan bahwa kekuasaan sangat berbahaya dan bahwa sangat penting untuk tidak membiarkan seseorang atau sekelompok orang untuk sangat berkuasa dalam waktu terlalu lama.
Aldous Huxley (1894-1963)
Cendekiawan Inggris

Kapasitas manusia untuk keadilan membuat demokrasi mungkin, tapi keterbatasan manusia untuk keadilan membuat demokrasi penting.
Reinhold Niebuhr (1892-1971)
Teolog Amerika

Demokrasi berarti kesempatan untuk menjadi budak setiap orang.
Karl Kraus (1874-1936)
Penyair Austria

Taman Minangkabau

2007-05-10T15:44:00.000-07:00

Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan akan melakukan penataan Taman Minangkabau Ujung di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Kami akan merefungsi Taman Minangkabau untuk penghijauan," ujar Kepala Seksi Taman Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan Frida Pasaribu, Jumat (11/5), di Jakarta.
Saat ini, ujar Frida, kondisi tanah Taman Minangkabau sudah dikeraskan dengan aspal. Taman pun sudah menjadi lahan parkir mobil dan truk yang disewakan oleh warga sekitar. "Kami akan koordinasi lintas sektor untuk penertiban truk-truk yang parkir di situ," ujarnya.
Dia memaparkan Suku Dinas Pertamanan akan menaman pohon dan rumput di lahan seluas 250 hingga 300 meter tersebut. Dengan demikian taman itu dapat kembali berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau dan daerah resapan air.[Taman Minangkabau Akan Direfungsi - TEMPO Interaktif - Marlina Marriana Siahaan]

Memimpikan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

2007-04-10T09:47:00.000-07:00

SINDO | RAKHMAT HIDAYAT Mahasiswa S-2 Sosiologi UI & Pengajar Jurusan Sosiologi UNJ

Beberapa kali Gubernur DKI Jaya Sutiyoso mengeluarkan pernyataan untuk segera membangun ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.Apalagi,setelah banjir besar melanda Jakarta Februari 2007,Sutiyoso rajin melontarkan topik ini.

Tetapi,janji tinggal janji.Krisis RTH di Jakarta seolah tak pernah berakhir,malahan semakin menemukan identitasnya yang lebih canggih.Pembangunan pusat-pusat komersial terus berlangsung.

Krisis RTH
Sebagai kota metropolitan,Jakarta merupakan wajah paradoks pembangunan.Di satu sisi,Jakarta dihadapkan dengan padatnya ruangruang konkret seperti gedung perkantoran atau industri. Sisi yang lain,ruang publik seperti RTH semakin tergusur keberadaannya. Tak heran, RTH di Jakarta hanya tersisa 13%. Akibatnya,Jakarta disebut dengan heat island (daerah panas).

Tergusurnya keberadaan RTH di Jakarta boleh dikatakan berlangsung sejak 1950-an hingga 1970-an,banyak RTH dialihfungsikan menjadi permukiman, bandar udara, industri, jalan raya, pusat perbelanjaan. Logan dan Molotch (Lin and Mele,2005:97-98,Schwab,1992:28) mengungkapkan fenomena itu dengan analisisnya tentang the city as a growth machine.

Akibatnya,pembangunan pusat-pusat komersial seperti shopping mall, plasa, ITC, WTC, dan hypermart tumbuh subur di setiap lokasi strategis. Minimnya RTH juga mengakibatkan menurunnya daya lingkungan hidup di Jakarta. Paling tidak, ada tiga faktor yang menyebabkan itu terjadi.

Pertama, kepadatan penduduk yang tinggi di Jakarta sekitar 11,5 juta jiwa atau 175,6 jiwa per hektare (ha). Ledakan penduduk bukan hanya terjadi di Indonesia,tetapi menjadi masalah global yang dihadapi berbagai negara.

Kedua, menurunnya daya lingkungan hidup di Jakarta juga disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sekitar 6,3 juta unit yang menyebabkan polusi udara. Ketiga, maraknya pembangunan gedung-gedung,baik untuk pusat perkantoran, perbelanjaan, hotel, apartemen, perumahan yang kerap menggunakan lahan-lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik,misalnya untuk pemanfaatan taman kota.

Dalam sejarahnya,Jakarta pernah memiliki RTH seluas 32.110,30 ha atau sekitar 49,40% pada 1970-an.Pada pertengahan 1980-an,RTH sudah menyempit menjadi sekitar 36%. Pada 1999,RTH yang masih tersisa hanya mencapai 7000-an ha atau 11%.Sampai akhir 2004,luas RTH yang ada sekitar 6.190 ha atau 9%. Dalam perencanaan tata ruang 2010, Pemprov DKI Jakarta menargetkan memiliki RTH seluas 9.544 ha meliputi berbagai jenis hutan, pemakaman,ruang-ruang yang berfungsi sebagai pengaman,serta lahan pertanian.Idealnya,berdasarkan penelitian Lembaga Bina Lansekap Universitas Trisakti (2003),sebuah kota sebaiknya menggunakan 30% luas wilayahnya untuk RTH.

Hegemoni Kapitalisme
Krisis RTH sebenarnya berkaitan erat dengan struktur ruang perkotaan yang selama ini berkembang di kawasan urban (baca: Jakarta). Problem serius minimnya RTH di kotakota negara dunia ketiga sebenarnya jika menggunakan analisis Manuel Castells merupakan pergulatan kelompok-kelompok sosial yang ada.

Castells mengatakan,kota dibangun oleh struktur sosio-spasial (sosialruang). Analisis Castell paling tidak menjelaskan bahwa tergerusnya RTH merupakan hegemoni dari proyek ambisius kekuatan pemodal yang dalam hal ini didukung oleh birokrasi untuk membangun berbagai pusat-pusat komersial.

Kekuatan pemodal, jika menggunakan perspektif Castell sesungguhnya adalah kelompok dominasi dalam urban society yang berjuang mengonkretkan citra dan visi mereka. Sebagai seorang neomarxisme, Castell menilai kota merupakan area konsumsi bagi setiap individunya. Surbakti (1995:53) menyatakan bahwa Castell menjelaskan kota sebagai unit konsumsi kolektif,yakni setiap orang memperebutkan pengaruh dan kekuasaan satu dengan yang lainnya. Hasilnya, menempatkan manusia sebagai tahanan sistem produksi dan distribusi kapitalisme.

RTH sebagai Ruang Publik
Apa yang sudah dijelaskan di atas, tidak berlebihan jika kualitas ruang terbuka kota menjadi sangat memprihatinkan.Sisi sebaliknya, semakin nyaman dan atraktifnya pusatpusat perbelanjaan.Festival budaya dan karnaval tak lagi digelar di ruang terbuka kota,tapi beralih mengisi atrium pusat perbelanjaan.

Danang Priatmojo,pemerhati perkotaan, menyebutnya evolusi ruang publik di Indonesia. Konsepsi ruang publik sendiri merupakan sebuah kawasan, yakni setiap orang dari berbagai latar belakang,etnis,dan strata sosial bertemu dan berkumpul disatukan oleh kepentingan masing-masing. Habermas mengintroduksi terminologi public sphere. Habermas sendiri menjelaskan ruang publik dengan menyebut beberapa contoh seperti lembaga-lembaga diskusi publik, media komunikasi,rumah minum, klub-klub politik, asosiasi sukarela, warung kopi,termasuk balai kota yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial politik.

Dalam konteks urban sociology,ruang publik dapat dipahami sebagai ruang-ruang terbuka yang terdapat di kawasan perkotaan,di mana setiap orang dengan kepentingannya masing-masing dapat bersinggungan dan melakukan kontak-kontak. Hal itu dapat dijumpai misalnya pada taman kota,hutan kota,dan lain-lain.

Secara sosiologis,gencarnya pembangunan perkotaan di Indonesia yang didominasi oleh kepentingan kapitalisme akan menghasilkan masyarakat yang secara sosial tidak sehat (socially unhealthy society).Oleh karena itu,pemerintah setempat perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota tersebut.Dan, membangun hutan kota maupun RTH merupakan sebuah keniscayaan.

Kebutuhan Warga Kota
Ruang publik terbuka merupakan salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini dan itu menjadi paru-paru kota.Di ruang publik terbuka itu,warga dapat bersosialisasi melalu berbagai kegiatan seperti olahraga,bercengkerama, rekreasi,diskusi,pameran/bazar, dan lainnya.Anak-anak mungkin bisa bermain dengan leluasa di bawah teduhnya pohon-pohon yang rimbun. Singkatnya,ini menjadi tempat rekreasi dan olahraga yang menyenangkan tanpa harus mengeluarkan biaya.(*)

Pengelolan Ruang Publik

2006-10-31T19:06:00.000-08:00

Menggugat Keamanan Obyek Wisata

KORAN TEMPO — Dengan beragamnya pengunjung, juga harus dipastikan bahwa pesan atau peringatan dari pengelola sampai kepada setiap pengunjung, misalnya dilakukan dalam beberapa bahasa, minimal bahasa lokal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

Sudaryatmo
anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Sungguh tragis. Lebaran, yang seharusnya dirayakan dengan riang gembira, berakhir dengan pilu. Enam pengunjung obyek wisata Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, meninggal dunia karena putusnya jembatan gantung yang membelah Sungai Gumiwang sepanjang 25 meter. Masih dalam suasana liburan panjang, lima wisatawan Danau Singkarak, Sumatera Barat, meninggal karena perahu tenggelam.

Untuk kesekian kalinya wisatawan meninggal sia-sia karena keteledoran pengelola obyek wisata. Beberapa tahun sebelumnya, juga masih dalam suasana liburan panjang Lebaran, puluhan wisatawan meninggal karena banjir bandang di obyek wisata air hangat Mojokerto, Jawa timur.

Itu disebut keteledoran karena, sebelum terjadinya musibah, ada dua hal yang seharusnya dilakukan pengelola obyek wisata tapi tidak dilakukan. Pertama, early warning system, semacam peringatan dini berupa tanda-tanda dan informasi dari pengelola obyek wisata tentang potensi terjadinya bahaya yang mengancam keselamatan dalam obyek wisata tersebut.

Sudah seharusnya setiap pengunjung mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wisatawan selama berada di obyek wisata, sebagai public space, yang pengunjungnya beragam, baik asal, golongan, maupun usianya. Dengan beragamnya pengunjung, juga harus dipastikan bahwa pesan atau peringatan dari pengelola sampai kepada setiap pengunjung, misalnya dilakukan dalam beberapa bahasa, minimal bahasa lokal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

Kedua, emergency response. Ada dua hal penting dalam emergency response, yaitu tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai dan adanya personel yang memiliki kompetensi dalam penanganan gawat darurat.

Dari evaluasi jatuhnya korban di berbagai obyek wisata, disimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena minimnya infrastruktur dalam penanganan kegawatdaruratan dan tidak adanya personel yang memiliki kompetensi dalam penanganan gawat darurat. Penanganan oleh personel yang tidak kompeten sering kali justru bukan menyelesaikan masalah, melainkan menimbulkan masalah baru.

Dalam perspektif perlindungan konsumen atau pengunjung wisata, pengawasan obyek wisata, khususnya dari aspek keselamatan publik, secara umum memang masih lemah. Hal ini dimulai dari aspek perizinan, dalam bentuk belum dimasukkannya kriteria keselamatan publik berupa tersedianya infrastruktur dan personel dalam proses pemberian perizinan obyek wisata.

Tidak adanya regular inspection terhadap aspek keselamatan publik juga memberikan kontribusi terjadinya musibah yang menelan korban wisatawan di berbagai obyek wisata. Regular inspection seharusnya dilakukan lembaga yang punya otoritas dalam mengeluarkan perizinan obyek wisata.

Dalam proses pemberian izin dan regular inspection ini memang ada problem kelembagaan, dalam bentuk sebagian obyek wisata masih dikelola oleh dinas pariwisata (seperti obyek wisata Baturraden), yang merupakan salah satu organ pemerintah daerah, yang seharusnya berfungsi sebagai regulator.

Ke depan harus didorong agar pengelolaan obyek wisata dilakukan oleh badan hukum komersial berupa perseroan terbatas atau badan usaha milik daerah atau setidaknya dalam bentuk badan layanan umum. Sehingga fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan obyek wisata menjadi lebih jelas.

Pemikiran bahwa pengelolaan obyek wisata yang memperhatikan aspek keselamatan publik identik dengan biaya harus dibuang jauh-jauh. Sebab, bagi pengunjung, aspek keamanan dan keselamatan jauh lebih penting dibandingkan dengan murahnya harga tiket masuk. Apalah artinya tiket murah kalau pengunjung harus mempertaruhkan nyawanya selama berkunjung di obyek wisata.

Pengelolaan risiko--baik potensi risiko yang ada pada wisatawan maupun risiko yang ada pada pengelola obyek wisata--sudah seharusnya dilakukan secara profesional dengan melibatkan lembaga asuransi. Keberadaan asuransi sebagai lembaga penjamin risiko, selain dapat memproteksi wisatawan dan pengelola, yang jauh lebih penting, membuat wisatawan merasa lebih aman selama menikmati obyek wisata.

Diawali penggusuran

2006-08-24T15:47:00.000-07:00

Bogota, Kota 1.001 Taman

KOMPAS, Pascal S Bin Saju

Kabut tipis masih menyelimuti Bogota, Kolombia, ketika Air France yang membawa kami dari Paris menyentuh landasan pacu Bandar Udara (Aeropuerto) El Dorado di tepi selatan kota itu, Sabtu (19/8) petang. Udara dingin dengan suhu 16 derajat Celsius menyergap begitu kami keluar dari pesawat.

Bogota menjadi kiblat kota Jakarta dalam membangun transportasi perkotaan yang berkelanjutan, terutama jalur bus khusus (busway) transjakarta. Dalam rangka studi banding tentang pelaksanaan transportasi perkotaan itulah Kompas mengunjungi kota berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa tersebut.

Taksi yang kami tumpangi melaju pelan melewati jalan–jalan yang lebar dan lapang ke arah Hotel Cosmos 100. Median jalan yang cukup lebar juga ditumbuhi rumput yang terpangkas rapi dan pepohonan hijau pun menghiasi seluruh sisi jalan, memberi kesan asri.

Lajur pejalan kaki terbuka lebar dengan jalur sepeda (ciclovias) terlihat di sisi dalam dan tengahnya. Tidak ada pedagang kaki lima di sana, kecuali pedagang asongan dengan jumlah sangat terbatas. Hanya ada satu atau dua pedagang dalam 1 atau 2 kilometer.

Pemandangan itu terekam hanya sekejap di sepanjang jalan dari bandar udara ke hotel. Lelah akibat penerbangan yang menguras waktu seluruhnya 31,5 jam dari Jakarta (dengan transit di Singapura dan Paris masing–masing empat jam), wajah kota baru bisa dinikmati lagi keesokan harinya.

Hari Minggu pagi langit Bogota benar–benar cerah dan sejuk dengan suhu 13–15 derajat Celsius. Aktivitas pertama setelah sarapan adalah berjalan kaki mengitari sejumlah ruas jalan di sekitar Avenida 68 Calle 100, Calle 96–98, dan kawasan La Floresta, La Alborada, dan Carrera 70.

Di hampir semua sudut, sisi dan median jalan pasti terdapat taman yang tidak saja ditumbuhi pepohonan hijau, tetapi juga tanaman hias dan aneka bunga. Ada taman yang juga dilengkapi bangku, tong sampah, dan arena bermain anak–anak seperti perosotan dan ayunan.

Sekitar pukul 10.00 kami memilih naik sepeda onthel dari hotel menyusuri sejumlah ruas jalan yang lapang dan lebar, sejauh 3 kilometer, menuju Kedutaan Besar RI di Bogota di Carrera 11. Sama seperti hari Minggu lain dan hari libur, ruas jalan tertentu hanya untuk sepeda dan tertutup bagi mobil.

Menjelang siang, langit cerah tiba–tiba berubah mendung. Cuaca di kota yang dibangun oleh Gonzalo Jimenes de Quesada, 6 Agustus 1536, dengan nama Santa Fe de Bogota itu memang susah ditebak. Berada di ketinggian antara 2.600 meter dan 2.764 meter di atas permukaan laut, cuaca kota itu tidak menentu.

Gerimis tiba–tiba turun, memaksa pesepeda agar lebih cepat mengayuh sampai ke tujuan. Memang sulit membedakan musim dingin dan panas di sini. Pada musim panas udara lebih hangat, tetapi itu pun selalu ditingkahi angin berhawa dingin dan hujan yang bisa tercurah setiap saat.

Pepohonan berdaun rimbun dengan taman–taman kecil memberi napas yang menyegarkan di sepanjang ruas jalan sepeda menuju kantor Kedutaan Besar RI. Ruang terbuka hijau terdapat di mana–mana dan kami akhirnya tiba melewati jalan yang membelah sebuah kawasan hutan kota yang cukup luas.

Entah berapa luas hutan kota itu. Yang jelas, kawasan itu terbentang dari Carrera 7 di utara kota atau tepatnya di kaki gunung, mengikuti sisi kanal Rio Negro yang bermuara ke Rio Bogota. Puluhan pesepeda berhenti sejenak menghirup udara di sana sambil bercengkerama.

Eduardo Plata, karyawan swasta di Bogota yang banyak mengetahui seluk–beluk busway dan ruang bawah tanah di Jakarta, mengatakan, hutan sepanjang 22 kilometer itu dinamai Porque El Virrey (porque artinya taman). Konon pula di Jakarta dahulu, antara Blok M dan Kota pernah dirancang sebagai hutan kota, tetapi gagal.

Taman kota yang jauh lebih luas lagi di Bogota terdapat di seputaran persimpangan Carrera 48, Carrera 36ª dan Carrera 36ª hingga Temple Eucaristico. Kawasan itu merupakan gabungan tiga taman besar, yakni Simon Bolivar, El Solitre, dan El Lago. Ribuan orang membanjiri kawasan itu setiap hari Minggu atau hari libur.

Di tengah kawasan hutan itu terdapat tiga danau kecil dan juga museum, serta pusat rekreasi warga kota lainnya. Sama seperti taman–taman kota lainnya, kawasan itu tidak dipagari seperti yang terlihat di taman hutan kota di Monas, Jakarta Pusat. Wajah kota selalu bersih tanpa sampah atau kotoran lainnya.

Bambang Heru Noto Dewo, anggota staf Kedutaan Besar RI di Bogota yang sudah menetap 12 tahun di sana, mengatakan, taman tersebar di seluruh kawasan perkotaan. Taman atau hutan kota menjadi ciri utama yang banyak disebut orang di Bogota.

Banyaknya ruang terbuka hijau yang tertata rapi, indah, dan terpelihara memberi karakter tersendiri bagi kota Bogota dan penduduknya. Tidak ada kesan semrawut, jorok, atau kotor. Tidak pula tercium bau apek sampah. Kota ini benar–benar dibangun dengan konsep manusiawi sekali (berwawasan ekologis dan ekonomis).

Eduardo menuturkan, hingga tujuh tahun silam kota ini termasuk paling jorok dan kumuh di dunia. Kemudian rumah–rumah dirobohkan dan permukiman liar diratakan, lalu pemerintah menatanya menjadi lebih manusiawi. Kebanyakan permukiman liar itu dihuni warga dari daerah yang terhanyut arus urbanisasi.

Ada juga warga kota dengan identitas jelas yang menempati kawasan terlarang. Kata Eduardo, mereka semua digusur. Warga kota yang memiliki identitas sebagai warga kota diberi hak relokasi ke tempat yang telah disediakan, atau pemerintah akan membangun perumahan murah untuk mereka.

"Sedangkan penduduk liar atau pendatang yang tanpa memiliki identitas lengkap dipulangkan petugas ke daerah asal mereka masing–masing. Itu sebabnya tidak terlihat lagi pedagang kaki lima yang menyesaki jalan. Memang ada yang harus dikorbankan dalam pembangunan ini," ujar Eduardo.

Pascapenggusuran itu, kata Eduardo, dimulailah penataan kota dengan wajah baru. "Kota ditata lebih manusiawi, seperti jalan raya diperlebar, dibangun pula jalur pedestrian dan sepeda. Taman dalam kota pun diperbanyak. Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 1.000 taman dalam kota mulai yang besar sampai kecil (pocket park)," tutur Eduardo.

Kota dengan lebih dari 1.000 taman itu menjadi kiblat utama pembangunan transportasi kota di Jakarta, terutama untuk jalur bus khusus transjakarta. Dari kota yang dikepung deretan Pegunungan Andes itu, Jakarta mendapat inspirasi menata kota.

Saat ini Bogota menjadi kota terbaik di Amerika Selatan yang menerapkan sistem transportasi massal. Jakarta pun harus lebih banyak lagi belajar, mulai dari persoalan kemacetan dan kesemrawutan hingga penataan kotanya. Juga soal penggusuran?

Stadium arcadium...

2006-03-26T09:32:00.000-08:00

Stadion Menteng Menjelang Ajal
Nirwono Joga

Kompas - Menjelang pesta akbar Piala Dunia Juni 2006 di Jerman dan Kejuaraan Sepak Bola Asia 2007 di Jakarta, serta di tengah semakin berkurangnya lapangan bola, salah satu penanda lanskap Kota Jakarta yang sangat bersejarah dan persepakbolaan Indonesia, Stadion Menteng (3,4 hektar), segera dihancurkan.
Sebagai ganti, dibangun ”taman kota” termahal di Indonesia. Dari rencana awal Rp 45 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 55,5 miliar (The Jakarta Post, 15/11/2005). Ironis memang.

Taman kota menggusur stadion bola?

Lapangan olahraga dan taman kota jelas merupakan komponen utama ruang terbuka hijau (RTH) kota yang memiliki karakter fisik dan fungsi spesifik berbeda.
Stadion Menteng (Voetbalbond Indiesche Omstreken atau Viosveld) dibangun tahun 1921. SK Gubernur DKI Jakarta No D.IV-6098/d/33/1975 menetapkan Menteng sebagai kawasan pemugaran, termasuk Stadion Menteng, patut dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan secara hati-hati sebagai kawasan lanskap cagar budaya (kota taman tropis).

Ini diperkuat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Perda No 9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Benda Cagar Budaya. Inmendagri No 14/1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan mensyaratkan pentingnya penyediaan lapangan olahraga publik dalam sebuah kota sehat.

Stadion Menteng adalah salah satu stadion bola kebanggaan dan kenangan kolektif warga Kota Jakarta dan bernilai sejarah. Stadion ini melahirkan legenda pesepak bola nasional, seperti Jamiat Kaldar, Abdul Kadir, Iswadi Idris, Anjas Asmara, Rahmad Darmawan, atau Ronny Pattinasarani.
Ketidakprofesionalan pengelolaan menyebabkan Stadion Menteng kurang terpelihara, menjadi terbengkalai, kumuh, dan jorok di tengah lingkungan elite Menteng sehingga beralasan (kalau bukan untuk pembenaran) untuk digusur dan dibangun taman kota.

Mengapa stadion tidak direvitalisasi dengan tetap mempertahankan lapangan bola? Dalam revitalisasi dapat dilakukan penambahan fungsi-fungsi baru seperti tempat untuk jenis olahraga lain, museum, galeri, kafe, pertokoan, dan parkir bawah tanah.
Penggusuran stadion menjadi taman kota terasa absurd dan memutus akar sejarah penanda Kota Jakarta, konteks kota taman kawasan Menteng, dan sejarah persepakbolaan yang panjang dan tak ternilai harganya.

Menteng sebagai laboratorium hidup kota taman tropis sejak awal direncanakan PAJ Moojen dan FJ Kubatz (1914) sebagai sistem jaringan RTH dengan fungsi sendiri-sendiri yang harus tetap dilestarikan.
Kota taman Menteng dibangun dengan komposisi taman atau kebun rumah, taman lingkungan (Taman Kudus, Taman Panarukan, Taman Kodok, dan seterusnya), taman kota (Taman Suropati), situ (Situ Lembang), dan lapangan olahraga (Stadion Menteng), yang dihubungkan oleh koridor pepohonan jalur hijau jalan dan jalur pedestrian, serta jalur biru bantaran kali yang saling menyambung.

Revitalisasi stadion

Memang benar debat antarmazhab dalam konservasi masih berlangsung seru. Nilai sejarah tapak dapat dipertahankan sekalipun terjadi perubahan fisik dan fungsi. Tantangan kreatifnya harus melampaui kegigihan mempertahankan keaslian bangunan seperti bentuk asal. Suatu fungsi baru yang cerdas bisa justru mengangkat kembali nilai kesejarahan yang bermutu.

Di negara bola seperti Belanda, Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, hingga Jepang dan Korea Selatan, stadion bola menjadi budaya tersendiri yang mendunia. Stadion-stadion sepak bola kebanggaan bertaraf internasional dibangun di setiap kota besar dan mampu menghidupi kota dan mendatangkan devisa negara.

Konsep tempat berolahraga dan komersialisasi ini yang mendorong pembangunan stadion bola yang dikelola secara profesional. Legenda pesepak bola Belanda, Johan Cruyff, memelopori konsep tradium (trade and stadium) yang mengombinasikan (simbiosis mutualisme) konsep dagang untuk mendapat pemasukan dana pemeliharaan dan pengelolaan stadion secara profesional, seperti hak siaran, pemasangan iklan, konser musik, dan kegiatan komersial lainnya. Tiada hari tanpa pertandingan sepak bola yang digelar dan disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia.

Revitalisasi Stadion Menteng dapat dikembangkan dengan menggabungkan konsep (tradium), taman, dan lapangan bola, tanpa harus mengorbankan salah satunya.
Taman yang mengelilingi stadion ditanami pohon menteng (Baccaurea recemosa dan Baccaurea dulciss Muell) yang kini sangat langka ditemukan di kawasan ini.
Taman Terapi (sekarang Taman Kodok) disediakan bagi warga Menteng yang mayoritas berusia lanjut. Bagi orang dewasa dan remaja tersedia tempat lari dan taman atraktif lengkap dengan dinding panjat tebing yang menantang adrenalin. Sementara bagi anak-anak, keseluruhan kompleks merupakan wahana eksplorasi dan edukasi untuk bermain dan berolahraga.

Di bawah tribun dibangun Kantor Sekretariat Persija dilengkapi galeri, kafe, dan museum Persija yang belum dimiliki Jakarta, kantor Kelurahan Menteng, kantor Koramil Menteng, serta kios penghuni lama dan pedagang baru secara selektif yang berkoneksi langsung dengan lantai dasar. Fungsi asrama pemain Persija dikeluarkan dari tapak untuk menekankan kepemilikan umum stadion.
Kebutuhan lahan parkir yang disyaratkan Gubernur DKI Jakarta dapat disediakan di bawah lapangan sepak bola dengan kapasitas sekitar 300 kendaraan. Ini menjadi pemasukan untuk dana pemeliharaan stadion.
Seandainya Kota Jakarta telah memiliki sarana transportasi publik dan jaringan pedestrian yang memadai, kemungkinan besar kebutuhan lahan parkir dan kemacetan berkurang dengan sendirinya.

Rekreasi dan relaksasi

Desain stadion ramah lingkungan dan menyediakan berbagai atraksi sebagai tempat rekreasi dan relaksasi warga. Air mancur dan air muncrat saat penyiraman lapangan sepak bola di pagi dan sore hari menjadi atraksi. Permainan lampu sorot menerangi kehidupan malam.

Ruang bawah tribun dibuat lereng rumput yang mendinginkan ruang, sirkulasi udara yang mengalir, termasuk dari lantai dasar dibuat cerobong ventilator keluar yang dari tampak luar sekaligus menjadi sculpture. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan melalui sel energi surya untuk menyediakan listrik, dan penyerapan air dapat dengan membangun sumur resapan dan sistem ekodrainase.
Jalan HOS Cokroaminoto dan sekitarnya dikembangkan kawasan pedestrian mal (citywalk) dengan membangun jalur pedestrian selebar 3-6 m melengkapi kawasan belanja terbatas. Halaman depan stadion disediakan taman fasilitas ruang makan terbuka untuk pedagang kaki lima temporer.

Nasi (belum) menjadi bubur, masih ada waktu dan niat tulus Gubernur DKI Jakarta untuk menunda dan mengkaji ulang pembongkaran Stadion Menteng, sekaligus menyelamatkan salah satu aset bersejarah kota. Sebagai kepala daerah dan pembina Persija, jika mau, Pak Gubernur sangat bisa mempertahankan stadion.

NIRWONO JOGA Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lansekap Indonesia
Foto sesuai urut dari atas: Indonesiapagina, Sejarah Kita, Tempo, Google Earth

Lirik lagu Stadium Arcadium [Red Hot Chili Peppers]:

And this is where I found a way
The Stadium Arcadium
A mirror to the moon (A mirror to the moon)
Well, I'm forming and I'm warming(to)
The state of the art until the clouds come crashing
Stranger things have happened both,
before and afternoon (before and afternoon)
Well, I'm forming and I'm warming (to)
pushing myself and no I don't mind asking now

Alone inside my forest room
And it's stormy
But this is where I start

Public space and social demarcations

2006-03-18T19:40:00.000-08:00

Dewi Susanti, Jakarta

THE JAKARTA POST — When was the last time you were in a public space in Jakarta? If you don't use public transportation and hardly walk or bike on the streets of Jakarta, you might start thinking about malls, dining places or other entertainment places inside offices, hotels and other commercial complexes. Or you might think about parks, sports facilities, or other public areas including the streets inside your housing or apartment complexes.

You may want to think again, because all of these places may not be true public spaces, in the sense that they are not accessible to everyone. In other words, most malls, offices, hotels and other commercial complexes are privatized public spaces. Even when you spend hours of your time on Jakarta's congested streets inside your car -- you are in private property in a public space.

True public space in Jakarta is rarely frequented by members of the upper (or middle) class, while privatized public space is exclusive. The result, I am afraid, is further demarcation between the upper and lower classes of Jakarta.

Bestuzhev-Lada categorizes public space for leisure activities as "places for contemplation (religious buildings, parks, embankments), places to obtain new information (museums, libraries, exhibitions), places for creative activities (clubs, daily centers, etc.), places for sports activities (stadiums, sports centers), places for entertainment (dancing/concert halls, theaters), and places where public holidays are celebrated (squares, streets)" (Bestuzhev-Lada, 1972, in Gabidulina, 1994). Nowadays, it is questionable which of these places have remained true public space, as some, if not most of them, have been privatized.

What makes a public space privatized? Margaret Crawford reveals that the designs of most malls attempt to "create essentially a fantasy urbanism devoid of the city's negative aspects: weather, traffic, and poor people". She adds that malls are heavily patrolled to ensure safety of their homogeneous clientele by exclusion of others (Crawford, 1992).

Trevor Boddy, in arguing against privatized skyways, specifies that "two forms of policing kept the skyway system a haven of middle-class propriety: formal, by police officers at key entrance stairs and security guards in lobbies, and informal, through the visual codes and cues indicating that anyone not dressed appropriately or behaving in an acceptable manner is unwelcome" (Boddy, 1992).

The fast growth of malls in Jakarta after 1998 is linked by Abidin Kusno with "looseness" of power which triggers the feeling of insecurity among the formerly protected upper-middle class of Jakarta (Kusno, 2004). Malls have become safe havens for the upper-middle class, and I would include all privatized public space in this category.

Even when the upper (and some middle) class leave home (inside a housing or apartment complex), they are most likely moving around Jakarta in a private car, going from one private property to another without being part of public space. Being in the car, they are physically separated and psychologically removed from the activities and the people on the street by sheets of tempered glass and galvanized metals.

The car windows become screens though which the city is passively viewed, rather than a space in which we can actively participate. The city, the streets and the people outside become images, not too different perhaps from what we have seen on other screens like computers, televisions, movies. The public space is seen and experienced as visual stimuli -- the unwanted aspects we can both consciously and unconsciously filter or ignore.

Children from upper (and some middle) class who are born post-1998 are most likely growing up within homogeneous communities. They could become unaware of, insensitive toward and immune to lower-middle classes that are excluded from places they encounter in their daily lives. Nowadays in Jakarta, the only possibility for interaction among different socioeconomic groups of children are organized by schools under the umbrella of community work.

The way we design, use and experience Jakarta's public space has remarkably influenced our social interactions, and will surely have social implications. If we maintain the present conditions, we can only imagine the effect on the growing class division.

The writer is a lecturer in the Department of Architecture, Pelita Harapan University. She can be reached at dewi@art-explore.com.

Pergeseran Makna

2005-12-18T09:14:00.000-08:00

Ruang Publik dalam Ancaman Pergeseran Makna
M Ichsan Harja N

KOMPAS | Bagi filsuf terkemuka Jerman Hannah Arendt (1958), sebuah kota utamanya adalah sebuah polis, tempat masyarakatnya mengidentifikasi, menegosiasikan, dan memecahkan masalah (baca: konflik) yang muncul akibat rumitnya organisasi dan pembagian tugas dalam masyarakat kota. Adalah memadai untuk menyatakan semua aspek fisik maupun nonfisik dari sebuah kota pada hakikatnya terbentuk dari konflik.

Sebagian besar proses penyelesaian konflik ini mengambil tempat di ruang publik. Dengan demikian, ruang publik idealnya adalah mimbar politik, semacam latar atau ruang pertemuan bagi semua jenis interaksi dan komunikasi sosial penghuni kota. Interaksi ini juga memberi pelajaran penting bagi individu dalam masyarakat tentang norma sosial sekaligus memberikan ruang baginya berekspresi dan mengembangkan diri di depan individu lainnya (Loukaitou-Sideris & Banerjee, 1998).

Ruang publik pendeknya menciptakan karakter masyarakat kota. Tanpa ruang-ruang publik masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat maverick yang nonkonformis-individualis-asosial, yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi apalagi bekerja sama satu sama lain. Salah satu indikatornya adalah cara anak muda dalam masyarakat semacam ini yang mengekspresikan diri dengan cara ekstrem.

Agar efektif sebagai mimbar, ruang publik haruslah netral. Artinya, bisa dicapai (hampir) setiap penghuni kota. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim diri sebagai pemilik dan membatasi akses ke ruang publik sebagai sebuah mimbar politik.

Ditinjau dari pengertian di atas, ruang publik tidak selalu harus memiliki bentuk fisik (baca: lahan dan lokasi) definitif. Namun, dalam kaitannya dengan Perpu Nomor 36/2005, aspek inilah yang justru menjadi sorotan utama. Dalam bahasa arsitektur, ruang publik yang telah berwujud fisik ini sering juga disebut sebagai ruang terbuka, sebutan yang sekali lagi menekankan aspek aksesibilitasnya. Sorkin (1992) mengidentifikasi tiga kategori ruang publik secara fisik berdasarkan tingkat aksesibilitas dan karakternya.

Kategori pertama, ruang publik eksternal seperti alunâ€“alun dan jalan raya, di mana semua kalangan masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja.
Kategori kedua, ruang publik internal seperti stasiun kereta dan museum.
Kategori ketiga disebut sebagai ruang "seolah-olah" publik (quasi-public) eksternal maupun internal seperti pusat perbelanjaan dan bahkan kampus, di mana terdapat batasan fisik (seperti pagar) dan psikologis (seperti penjaga) yang dimaksudkan menghalangi akses lapisan masyarakat tertentu.

Akhir ruang publik sejati?

Kategori terakhir inilah yang sangat potensial dimainkan, terutama karena perannya yang semakin dominan dalam mewadahi interaksi sosial masyarakat urban modern.

Banyak fungsi sosial yang secara tradisional terjadi di ruang publik kini mengambil tempat di ruang-ruang kuasi-publik. Tingginya aktivitas di dalamnya memberikan kesan semu ruang ini bisa dicapai semua kalangan masyarakat. Dengan argumentasi ini, pihak pembangun ruang kuasi-publik bisa saja meminta perlakuan dan insentif yang sama seperti ruang-ruang publik sejati. Penerapan nama yang secara tradisional diasosiasikan sebagai satu bentuk khusus ruang publik (misalnya mal, plaza, square, atau lebih berani lagi town-square), kepada ruang yang sesungguhnya bersifat kuasi-publik atau bahkan privat adalah gejala awal ke arah itu.

Secara dramatis Sennet mendokumentasikan proses pergeseran makna tersebut dalam The Fall of Public Man (1977) yang mengarah pada akhir budaya publik berlandaskan interaksi fisik antarmanusia. Ellin (1999) menyebutnya sebagai "dorongan privatisasi". Kenyamanan mal dengan penyejuk udara dan musik merdu telah menjauhkan kita dari taman kota dan jalan panas dan berdebu. Dengan sinis Graham & Martin (1995) menyatakan ruang publik (sejati) semakin tersisih oleh ruang kuasi-publik yang ditujukan semata-mata untuk aktivitas konsumsi dan rekreasi bayaran bagi kalangan berada dan mereka yang diasumsikan menginginkan akses tak terbatas.

Bahkan dunia maya pun turut mengambil peran dalam proses privatisasi ruang publik dengan menciptakan forum virtual fora (seperti milis) di mana partisipan bisa mengemukakan pikiran dan pendapatnya tanpa harus bertatap muka.

Bahaya ruang kuasi-publik

Keprihatinan akan semakin besarnya peran ruang kuasi-publik dalam membentuk karakter masyarakat bersumber dari kenyataan anggota termuda masyarakat kota kita adalah pengguna terbesar ruang ini. Dengan tujuan tunggal "konsumsi sebanyak-banyaknya!", ruang kuasi-publik secara sengaja menerapkan efek filtrasi untuk menyaring mereka yang dianggap bukan termasuk dalam target pasar, menjadikan pengunjung kuasi publik bersifat homogen. Pada gilirannya, ia bisa memberi persepsi salah terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sesungguhnya.

Selain itu, anak yang dibesarkan dalam lingkungan homogen lebih kecil kemampuannya mengembangkan rasa empati terhadap orang lain serta tidak siap hidup dalam masyarakat yang beragam (Carmona, et.al., 2003). Konsumtif, egois, manja, kedengarannya bukan hal aneh saat ini, bukan?

Tentu saja, tidak ada yang bisa menyalahkan pemilik ruang kuasi-publik karena menciptakan ruang yang begitu menarik. Tulisan ini pun tidak dimaksudkan menghambat perkembangan ruang semacam itu. Apa yang harus kita sadari adalah ruang kuasi publik dengan segala daya tariknya tidak akan pernah bisa menggantikan ruang publik sejati dalam hal pembentukan karakter masyarakat yang utuh. Karena itu pula, kita harus mewaspadai upaya yang mengklaim ruang kuasi publik sebagai ruang publik sejati serta mencegah diberikannya insentif serta dispensasi lainnya kepada pembangunan ruang semacam itu.

Mengklaim proyek pembangunan ruang kuasi-publik sebagai proyek kepentingan umum saja sudah sangat melukai rasa keadilan. Alangkah ruginya jika di kemudian hari kota-kota kita juga dimonopoli ruang kuasi-publik yang membentuk masyarakat berkarakter timpang dan distortif.

M Ichsan Harja N Praktisi dan Penulis Arsitektur, Lulusan S1 Arsitektur ITB 1995

Mana Ruang Publik Kami?

2005-05-15T08:55:00.000-07:00

Kompas | DERETAN bentuk alam imitasi menanti kita dengan berbagai label. Sebut saja Junction, City Walk, City Square, atau Town Square. Nama-nama yang mengundang imajinasi selangit itu pada kenyataannya berupa imitasi semata.

Mulai tanaman, pohon, suara gemericik air, lantai dari batu kali, hingga langit biru dan awan yang berarak putih dibuat demi terciptanya suasana tepi jalan di sebuah kafe tepi jalan di Eropa.

Tidak jauh dari situ, tampak taman kota yang asli justru tidak terawat. Rumputnya tinggi dan tumpukan sampah di sana-sini. Malam hari, tempat yang seharusnya menjadi "ruang publik" menjadi lebih mencekam lagi dengan tidak adanya lampu dan munculnya sekelompok orang yang bergerombol dengan kartu remi atau ramalan judi togel di tangan. Merekalah "pemilik" taman kota ini.

APA yang disebut sebagai ruang publik tidak lagi tampak wajahnya di berbagai penjuru Jakarta dan Indonesia.

Nirwono Yoga, Ketua Kelompok Studi Arstektur Lanskap Indonesia, mengatakan, dari definisinya, ruang publik adalah ruang yang diadakan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan publik. Ini berarti siapa saja, tanpa batasan, bisa berinteraksi di ruang itu. Tidak hanya sejarah Eropa yang mengenal ruang publik, seperti Agora dan La Piazza di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Zaman kerajaan Jawa pun mengenal apa yang disebut sebagai alun-alun, yang selalu menjadi titik nol atau pusat dari sebuah kota.

Hingga saat ini masih banyak pusat pemerintahan, pasar, rumah peribadatan, dan fasilitas umum seperti sekolah dan kantor pos yang berada di sekitar alun-alun. Berbagai upacara publik selalu melewati alun-alun sebagai bagian dari prosesinya. Alun-alun sebagai ruang publik menjadi penyatuan unsur pemerintahan, agama, ekonomi, dan sosial. "Manusia, terlebih akar budaya kita, punya outdoor personality," kata Nirwono.

Namun, pada zaman modern ini, kepribadian itu tidak terakomodasi. Ruang publik yang sarat dengan muatan sosial-budaya itu tersingkir oleh pusat-pusat perbelanjaan yang mengemas kebutuhan akan ruang terbuka sekadar untuk membuat kita belanja..., belanja..., dan belanja lagi.

Publik didorong menjadi masyarakat konsumtif dalam ruang tertutup yang disulap seakan-akan menjadi ruang terbuka tadi.

Mal memang bisa disebut sebagai ruang publik, yaitu tempat di mana publik bertemu. Namun, sebutan itu masih dalam tanda kutip. "Ruang publik sejatinya harus bisa diakses semua orang tanpa diskriminasi," kata Nirwono.

Apa yang terjadi sekarang, masing-masing kelas memiliki "ruang publik"-nya sendiri-sendiri. Ketika taman-taman kota diduduki oleh gelandangan, sementara trotoar penuh dengan pedagang kaki lima, kelas sosial yang lain mengisi mal-mal yang sebenarnya merupakan belantara dunia konsumsi. Tanpa ragu, petugas keamanan akan menegur siapa pun yang terlihat "tidak menyatu" dengan atmosfer mal. Biar bagaimana pun, pihak pengelola mal tidak ingin kenyamanan pengunjungnya yang datang untuk minum kopi seharga Rp 30.000 ribu seusai berbelanja sepatu seharga Rp 5 juta terganggu. "Kesenjangan dalam pemanfaatan ruang publik itu berakibat semakin lebarnya gap-gap sosial yang sudah ada," kata Yayat Supriatna, dosen Jurusan Planologi Universitas Trisakti.

Kualitas ruang publik sebuah kota bergantung pada negosiasi kepentingan antara tiga kekuatan: swasta, publik, dan negara. Masalah muncul kalau terjadi ketidakseimbangan, terutama ketika ruang publik hanya dipandang sebagai komoditas yang bisa dengan mudah diperjual-belikan oleh pemerintah. Terjadilah kota yang hanya diperuntukkan untuk memfasilitasi kepentingan modal pihak swasta.

Bahkan, Ketua Bidang Pelestarian Arsitektur di Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta Hasan Halim menyebutkan, apabila keterusan, pihak swasta bisa menjadi monster yang memakan ruang publik. Gejala diabaikannya ruang publik oleh kepentingan bisnis terlihat dengan, misalnya, dihasilkannya banyak daerah tak terpakai akibat pembangunan yang semena-mena, misalnya desain jalan tol dekat Waduk Grogol yang menyia-nyiakan ruang waduk yang sebenarnya sangat potensial. "Itu akibatnya kalau pembangunan hanya menitikberatkan pada fungsi tanpa memerhatikan kualitas ruang kota yang terjadi," kata Hasan Halim.

Di sisi lain, persepsi bahwa ruang publik harus steril dari masyarakat yang marjinal, seperti pedagang asongan, terkonstruksi di kepala para birokrat. Masyarakat marjinal divonis tidak akan bisa dididik. Tidak heran, dalam kasus Monas, solusi yang muncul pun adalah pemagaran sebagai sebuah upaya yang menurut Nirwono dan Yayat sebagai tindakan menghindari masalah dan bukan memecahkannya.

Sejak awal, masalah muncul karena perancangan ruang publik tidak lagi menjadi prioritas utama dari sebuah kawasan. Ruang publik yang seharusnya terletak di tengah malah dibangun sekadar dari tanah sisa yang dianggap tidak bernilai ekonomi tinggi. Yayat mengatakan, perancangan awal juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat dan lingkungan setempat dalam membuat ruang publik. "Kalau masyarakat butuhnya tempat olahraga, jangan disediakan taman untuk duduk-duduk dong," kata Yayat.

PADA akhirnya kita jadi bertanya: mana ruang publik kami?

Menurut Hasan Halim, masyarakatlah yang harus kuat dan konsisten menuntut tersedianya ruang publik kota. Masyarakat juga yang harus mengambil peran serta dalam perawatan ruang publik, terutama pada tingkat yang semi privat, misalnya di taman-taman di kompleks perumahan. Rasa kepemilikan oleh masyarakat sekitar akan membawa pada penggunaan ruang publik tersebut dan niat untuk bersama-sama menjaganya. "Kalau hanya mengandalkan pemerintah, dengan luas lahan terbuka di Jakarta sekitar 13,9 persen, berarti ada Rp 2 triliun setahun untuk pemeliharaan," kata Yayat.

Kalau Singapura sejak tahun 1965 sudah mencanangkan diri menjadi Negara Taman, itu tidak sekadar slogan. Tidak seperti perlombaan akronim seperti "Berhiber", "Berseri", dan "Ber-Ber" lain sebagainya yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. "Ketika berbagai negara di seluruh dunia trennya justru membangun kota taman, di sini malah membangun mal. Padahal, ruang publik yang ideal untuk negara tropis adalah taman kota," kata Nirwono.

Kalau boleh berandai-andai, ingin rasanya membayangkan sebuah taman kota yang bersih dengan udara dan pohon yang asli di Jakarta.

Bekerja dengan laptop tidak lagi dilakukan di gedung-gedung tinggi yang "angkuh", tetapi di taman kota yang teduh dan hijau. Seusai sedikit lari sore, para pedagang kaki lima berderet tertib menawarkan berbagai cemilan. Dan kita bisa mencomot singkong goreng sebelum pulang ke rumah atau sekadar ngopi di pedestrian yang steril dari debu dan asap knalpot. Sekali lagi, itu hanya berandai-andai.... (SF/DHF/EDN)

Penataan Kawasan Senen

2005-01-31T09:35:00.000-08:00

Menanti Kebangkitan Senen di Tahun 2005

Kompas | TAHUKAH Anda bahwa awal tahun 2005 pusat perdagangan Pasar Senen ingin dikembalikan sebagai kawasan andalan Jakarta Pusat? Padahal, sebagian besar warga Ibu Kota, terutama mereka yang pernah mengunjungi, jalan-jalan, berbelanja atau sekadar melintas di kawasan itu, kerap melontarkan caci maki terhadap kesemrawutan kawasan itu.

BETAPA tidak, setiap hari kawasan yang terletak di Jalan Pasar Senen, antara Kali Lio-Terminal dan Simpang Lima Senen, itu selalu menjadi biang kemacetan dan kriminalitas. Citra yang muncul bagi kawasan Senen adalah sarang copet dan penodong. Tak heran kalau para pedagang di Pasar Senen justru sudah menutup rapat pintunya sekitar pukul 18.00, ketika kawasan perdagangan lain masih ramai.

Meski demikian, denyut kehidupan di Pasar Senen sebenarnya sudah dimulai sejak subuh, di mana para pedagang "grosiran" kue basah menjajakan dagangannya. Di siang hari, para pedagang di bangunan Pasar Inpres maupun Proyek Senen masih tetap buka meski pengunjung dan jumlah pedagangnya makin sedikit. Suasananya jauh berbeda dengan kawasan di halaman parkir, trotoar, bahkan juga di badan jalan yang dipenuhi pedagang kaki lima (PKL).

Di tempat yang mestinya menjadi fasilitas publik itulah, para PKL menggelar dagangannya sehingga menimbulkan kemacetan. Dan, di tengah kepadatan lalu lintas, lalu lalang orang di terminal, dan keramaian pedagang/pengunjung kaki lima itulah para penjahat jalanan liar beroperasi setiap hari.
Akibatnya, pedagang pemilik kios di Pasar Inpres (tradisional) maupun Proyek (dikelola swasta) satu per satu menutup usahanya. Ada yang benar- benar angkat kaki, tetapi ada juga yang bergabung dengan PKL.

Pemerintah setempat bukannya tidak menyadari kenyataan itu. Ada juga upaya untuk menata kawasan tersebut. Berkaitan dengan itu, sudah pula digelar sayembara rancang bangun akan menjadi seperti apa kawasan Senen pascapenataan.
Terdorong untuk memenangkan sayembara desain sekaligus keinginan memberikan andil terbaik bagi perkembangan Ibu Kota, Ir Maryanti Kusuma Asmara dan timnya memberanikan diri mengikuti sayembara "Penataan Kawasan Senen".
Maryanti Kusuma adalah Presiden Direktur PT Jakarta Konsultindo. Wanita kelahiran Jakarta, 2 Maret 1955, ini merupakan sarjana arsitektur dari Institut Teknologi Bandung tahun 1982.

Inilah perbincangan Kompas bersama Maryanti dan tim engineeringnya yang memenangi sayembara itu. Maryanti didampingi stafnya, Ir Didi Haryadi (Senior Architect), Dr Danang Priatmodjo (Senior Architect Urban Designer), serta Merry Morfosa, Dwi Endah Kusumaningsih, dan Ir Andri Widiantoko (Urban Designer).

Apa kesan Anda begitu melihat kawasan Senen?

Pertama-tama, kita harus melihat bahwa kawasan ini memiliki latar belakang sejarah yang amat penting. Dulu, Pemerintah Hindia Belanda sudah merancang kawasan Senen sebagai pusat perdagangan di Jakarta.
Sayangnya, kawasan ini lambat laun kurang terpelihara dan tertata dengan baik. Misalnya saja, kalau mau jalan-jalan dari blok satu ke blok lain, kita mesti keluar dari gedung itu dulu. Jelas sekali, efisiensinya kurang terpikirkan sehingga perlu dirancang jalur pedestrian (pejalan kaki) yang juga tetap menguntungkan pedagang kaki lima.
Tentu saja siapa pun mengakui permasalahan yang kerap mengemuka di antaranya masalah keberadaan PKL dan konflik ruang publik, rawan kriminalitas dan pekerja seks komersial, kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, serta tidak terintegrasinya sarana transportasi. Juga aset-aset pemerintah daerah kurang dikelola dengan baik dan belum adanya wadah koordinasi antar-stakeholder.
Dalam konteks ini, kami hanya menawarkan konsep dan desain. Soal realisasi penataan kawasan Senen, semua sangat bergantung pada pemerintah dan stakeholder (pemangku kepentingan).

Di tengah kompetisi pusat belanja, apa sih yang bisa ditawarkan dalam rangka membenahi kawasan Senen?

Supaya bisa menghidupkan kembali kawasan Senen yang lebih baik, kami merancang desain dengan fungsi yang lebih beragam. Salah satunya adalah tempat hunian bagi kelas menengah ke bawah. Kita memang menantikan kebangkitan kembali kawasan perdagangan Senen yang dikenal murah ini.

Kalaupun ditata, tanpa harus menghentikan sama sekali kegiatan perdagangan, sudut mana yang harus dirombak terlebih dahulu?

Secara ideal, kita memiliki visi meningkatkan kawasan Senen sebagai pusat bisnis terpadu yang berwawasan lingkungan dan memiliki keunggulan kompetitif di tingkat global. Sebab perlu diakui, sekarang ini kawasan Senen sudah makin terimpit oleh berbagai pusat perbelanjaan.
Karena itu, penataan pertama-tama harus dilakukan melalui komitmen bersama antara pemerintah daerah (pemda), pengembang, pengelola, penghuni, dan masyarakat yang membuka usaha di kawasan itu.
Intinya, kita mesti duduk bersama untuk sama-sama memperbaiki kawasan Senen supaya tetap mampu bersaing. Langkah ini penting agar keberadaan PKL tetap terjamin. Mereka tidak akan digusur atau dihilangkan begitu saja.

Tahap selanjutnya apa?

Secara riil, kita mesti menggunakan konsep integrated transportation system. Bayangkan saja, beberapa tahun ini setiap kali kereta api masuk ke stasiun, selalu saja ada buntut gerbong kereta yang menghalangi jalan. Ini terjadi karena dahulu lokomotif cuma menarik tiga gerbong, tetapi sekarang bisa 6-8 gerbong.
Jika sistem moda transportasi sudah diperbaiki, kita akan melihat adanya pergerakan perpindahan PKL. Sebab, di mana ada kerumunan orang, tentu PKL akan menyambut di sekitar stasiun atau terminal. Perpindahan PKL menjadi serupa magnet. Untuk memperbaikinya, kita perlu mempertimbangkan keberadaan stasiun itu sebagai salah satu cagar budaya.
Gampangannya, stasiun atau terminal terpadu akan membuat kawasan ini menjadi makin semarak. Dari informasi Departemen Perhubungan, jalur transportasi tampaknya akan dibenahi, seperti terjadi pada pemerintahan Belanda. Dulu, ada trem (kereta listrik) yang melintas dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju Senen, Jatinegara, Cikini, dan Tanah Abang, serta kembali ke Tanjung Priok. Jika berhasil, kawasan Senen akan menjadi poros perdagangan yang hidup.

Lho, pedagang kan tidak bisa disuruh libur dulu? Kalau kawasan ini dibangun, pedagang tidak boleh berjualan dulu, tentu mereka bisa protes dong?

Persis, inilah yang ditanyakan oleh sejumlah pihak, terutama juri dalam sayembara itu. Setiap perombakan atau renovasi di tempat mana pun selalu harus menyediakan tempat penampungan sementara.
Dalam desain ini, penampungan sementara justru akan diletakkan di dekat stasiun atau terminal. Pedagang tetap akan bertemu dengan konsumen.

Apakah penataan bisa mengembalikan kejayaan kawasan Senen?

Bisa. Selama ini, perlu diketahui, secara total luas lahan kawasan Senen mencapai 24,5 hektar. Sayangnya, koefisien dasar bangunan yang dimanfaatkan cuma sebesar 44 persen dan koefisien lantai bangunannya juga cuma 1,7 persen. Pemanfaatan yang begitu kecil tidak akan memberikan nilai tambah bagi pemda.
Selain itu, dalam sejarahnya, kawasan Senen ini memiliki keunggulan nilai sejarah. Kita memiliki gedung wayang orang Barata dan gelanggang remaja Planet Senen. Keberadaan pusat seni ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang selama ini cuma disuguhi museum-museum.

Lantas, bagaimana menciptakan ruang terbuka sebagai ruang publik yang nyaman dan tertata?

Inilah tantangan tersendiri. Ruang publik harus disiapkan, tetapi dirancang secara baik. Penataan yang terlihat mewah diharapkan tidak akan membuat harga barang-barang menjadi mahal.
Secara operasional, kawasan Senen membutuhkan badan atau otorita khusus sehingga PKL tidak dibiarkan membangun kios secara permanen. Badan khusus itu harus menata tempat dan waktunya. Dalam desain yang ditawarkan, kami juga merancang menara pengontrol (control tower).

Sekarang ini, pembangunan pusat belanja kerap melupakan pentingnya penghijauan. Apakah kawasan Senen tetap mampu memberikan kesegaran dengan ruang terbuka hijau?

Kelak, penataan haruslah dirancang secara komprehensif. Secara keseluruhan, jalur pedestrian sudah dirancang dengan tanaman-tanaman hijau. Kita berharap penghijauan itu dapat dipelihara bersama-sama. Toh, penghijauan itu akan membuat semua pedagang, penghuni, dan konsumen merasa nyaman berada di kawasan Senen, terutama di sekitar Pasar Senen. (STEFANUS OSA TRIYATNA)

Merana dan Menyedihkan

2004-10-08T09:02:00.000-07:00

Taman Kota di Jakarta yang Merana dan Menyedihkan

KOMPAS | MENCARI taman kota di Jakarta memang gampang- gampang susah. Tidak semua taman mudah ditemukan keberadaannya. Selain bentuknya tidak tampak seperti taman karena kering dan gersang, taman kota di Jakarta juga sudah banyak beralih fungsi untuk kegiatan ekonomi.

Beberapa taman kota bahkan juga beralih fungsi menjadi gardu listrik, pos siskamling, bengkel, wartel bahkan ada yang berubah fungsi menjadi kantor polisi ataupun kantor RT/RW.

Di Jakarta Barat, misalnya, 79 lokasi dari 200 lebih taman kota telah berubah fungsi semenjak krisis moneter lalu. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan empat wilayah Jakarta lainnya. Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Barat Sri Budisetiati beberapa waktu lalu mengungkapkan, 79 taman yang berubah fungsi itu dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan.

Kategori berat adalah berubahnya taman menjadi gardu listrik, kantor polisi, atau kantor RT/RW. Kategori sedang misalnya pos sistem keamanan lingkungan (pos siskamling) atau warung telekomunikasi (wartel). Kategori ringan misalnya ditempati pedagang kaki lima (PKL) atau bengkel ban.

Ia mengungkapkan, di Jalan Pedongkelan, Cengkareng Timur, taman kota seluas 8.000 meter persegi telah berubah menjadi bengkel. Di Jalan Kamal Raya, Cengkareng Barat, 600 meter persegi taman ditempati para PKL. Masih ada lagi Taman Akasia II yang berubah menjadi pos RW seluas 850 meter.

Menurut Sri Budisetiati, pelanggaran penggunaan taman paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan.

Untuk mengembalikan fungsi taman, tahun depan Suku Dinas Pertamanan akan melakukan refungsi taman kota. Selain itu, juga akan dilakukan refungsi pedestrian di Jalan Pancoran yang telah ditempati 1.500 PKL. "Refungsi ini akan dimasukkan ke dalam APBD 2005," ujarnya.

Sri Budisetiati mengaku kesulitan untuk mengembalikan fungsi taman. Bukan tidak mungkin upaya itu akan menemui perlawanan keras dari warga yang merasa lahan usahanya terusik. Oleh karena itu, dalam penertiban taman yang berubah fungsi nantinya, Suku Dinas Pertamanan akan melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Ketenteraman dan Ketertiban/ Perlindungan Masyarakat Jakarta Barat. Sebab, refungsi sering tidak optimal karena kurangnya koordinasi.

Selain di Jakarta Barat, pengalihan fungsi taman untuk kegiatan ekonomi juga banyak dilakukan di wilayah lain di Jakarta. Di Jalan Barito, misalnya, taman kota sulit diakses masyarakat umum karena sudah diblokir oleh pedagang ikan hias dan pedagang buah-buahan. Akses masuk ke taman kota itu pun sulit ditemukan karena sudah tidak tampak lagi. (LUSIANA INDRIASARI)

Akses ruang publik Bangkok

2004-06-13T09:33:00.000-07:00

Mewujudkan Aksesibilitas Ruang Publik

Oleh: Aditya W Fitrianto

Kompas | BILA berpikir tentang kota, apa yang ada dalam benak kita? Tentu saja jalan. Jadi, bila jalan terlihat buruk, maka kota itu pun akan terlihat jelek pula.

HAL ini sempat dilontarkan kritikus kota Jane Jacobs pada dekade 1960-an. Namun, dalam perkembangan kota modern, jalan sebagai sarana aksesibilitas publik tidak hanya jalur kendaraan saja, tetapi juga jalur untuk para pejalan kaki (pedestrian) dan juga ada jalur untuk transportasi massal.

Kehadiran pedestrian dan jalur transportasi massal memberikan sumbangan tidak sedikit bagi ruang bentang kota. Penataan yang baik di antara keduanya dapat menghadirkan sinergi aksesibilitas publik yang berdampak luas kepada aktivitas warga kota dalam memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, bila tidak ditangani secara serius, akan menyebabkan kondisi kota semakin buruk.

Bangkok, sebagai salah satu kota yang sempat dijuluki termacet di dunia, saat ini cukup berhasil dalam mengurangi kemacetan. Terlihat keseriusan pemerintah kota dalam menghadirkan ruang yang dapat diakses publik secara layak sebagai sarana kemudahan warga bepergian tanpa kendaraan pribadi.

Kelayakan ruang pejalan kaki Kota Bangkok dapat dilihat dari lebar pedestrian, permukaan yang rata, aman dari pengendara bermotor, dan memiliki fasilitas umum pelengkap jalan.

Ruang untuk berjalan kaki yang baik minimal menampung dua orang saling berpapasan dan lebar maksimum tergantung dari kepadatan di mana area pedestrian tersebut berada. Kawasan komersial perkantoran dan perbelanjaan paling tidak membutuhkan lebar 3-10 meter, sedangkan kawasan hunian atau daerah yang tidak terlalu padat cukup 1,20-3 meter.

Permukaan rata sebuah pedestrian menjadi syarat dalam menghadirkan kenyamanan berjalan kaki bagi para pengguna. Pertemuan dengan jalur keluar-masuk kendaraan dibuat sejarang mungkin, dan sebaiknya pedestrian memiliki ketinggian permukaan yang tetap sama ketika terjadi pertemuan-pertemuan tersebut. Dengan demikian, sesedikit mungkin pejalan kaki naik-turun permukaan di sepanjang koridor pedestrian.

Rasa aman dari pengendara bermotor, baik mobil maupun motor, juga perlu bagi pejalan kaki. Pembatas antara jalan kendaraan dan pedestrian dapat dilakukan dengan memberi pagar besi, perdu, atau pohon-pohon peneduh. Setiap pertemuan perlu dilengkapi tiang/batu yang dipasang dengan jarak tertentu untuk menahan motor memasuki area pedestrian.

Fasilitas publik pelengkap jalan menjadi penting dalam mewujudkan suasana ruang pejalan kaki yang lebih baik, seperti tempat duduk, kios telepon umum, papan iklan maupun informasi turis, dan penahan/pembatas pohon untuk menghindari perusakan terhadap lanskap yang ada.

Pedestrian juga harus nyaman bagi semua lapisan warga, termasuk bagi penyandang cacat, seperti menyediakan ramp, yaitu jalan dengan standar kemiringan tertentu pada setiap ada perbedaan tinggi permukaan pedestrian serta memberi ubin dengan tanda khusus-ubin bergaris untuk menerus dan ubin dengan bulatan-bulatan untuk tanda ada sesuatu-bagi para tunanetra. Bahkan untuk menuju tempat yang sangat tinggi seperti stasiun kereta api skytrain disediakan elevator/lift khusus bagi mereka.

Pedagang kaki lima bukan berarti tergusur dengan hadirnya pedestrian yang lebar, tetapi mereka diatur untuk berbagi dengan pejalan kaki dan tidak serakah memakai semua lebar pedestrian yang tersedia untuk berjualan. Misalnya, pada pedestrian yang lebarnya sekitar 3-4 meter, mereka hanya mengambil 1 meter di sisi yang bersinggungan dengan jalan kendaraan sehingga mereka juga berfungsi sebagai penahan.

Kota Bangkok telah cukup berhasil dalam upaya berbenah untuk menciptakan ruang kota yang lebih nyaman untuk ditinggali. Dan, lebih penting lagi, ramai dikunjungi oleh turis mancanegara. Hadirnya pedestrian yang lebar dan relatif bersih di kawasan komersial memudahkan aksesibilitas para pejalan kaki untuk menikmati ruang kota maupun menuju stasiun/halte moda transportasi umum yang tersedia.

Transportasi umum

Tidak lengkap rasanya bila sebuah kota dengan pedestrian yang baik, tetapi tidak diimbangi dengan sistem transportasi umum yang baik karena keduanya saling mengisi dalam mewujudkan ruang publik yang beradab dan tertib.

Bangkok Transportation System adalah badan yang dibentuk pemerintah kota untuk mengelola manajemen transportasi di dalam kota. Dibandingkan dengan Kota Jakarta, kondisi bus kota di Bangkok tidaklah terlalu berbeda, hanya lebih tertib. Mereka tidak seenaknya menaik-turunkan penumpang dan pintu bus selalu dalam keadaan tertutup ketika berjalan.

Bus kota konvensional ini dipadukan dengan sistem angkutan umum massal (mass rapid transit/MRT) berupa skytrain yang melayang di atas tanah dan subway yang berada di bawah permukaan tanah. Keduanya memakai sistem dan jenis kereta yang sama seperti yang digunakan Singapore MRT. Skytrain melintas pada jalur utama kawasan komersial Kota Bangkok dan subway berada pada jalur melingkar pada sisi luarnya.

Stasiun skytrain pun cukup menarik secara arsitektur, memakai bahan berteknologi baru yang ringan, kuat, dan tidak mudah kotor. Pada stasiun tertentu terlihat berdekatan dengan jalan masuk ke stasiun subway dengan bentuk arsitektur modern kontemporer memakai bahan kaca, alumunium, dan baja. Di setiap stasiun skytrain selalu ditempatkan polisi/penjaga stasiun di kedua sisi lantai peron untuk memberi rasa aman.

Selain transportasi umum kereta dan bus yang bersifat massal, di Kota Bangkok juga tetap ada moda angkutan umum yang bersifat pribadi, seperti taksi dan tuk-tuk, semacam bajaj di Jakarta.

Ketika warga Jakarta masih bergelut dengan kemacetan dan kontroversi mengenai diberlakukannya jalur three in one, warga dan turis mancanegara di Bangkok sudah dapat menikmati transportasi massal skytrain dan subway sebagai bagian mewujudkan ruang publik yang lebih nyaman, baik untuk bekerja maupun bermukim.

Banyak yang kurang menyadari bahwa penyediaan akses publik itu dapat berdampak luas bagi kehidupan berkota, seperti memudahkan pencapaian antargedung maupun stasiun/halte, menaikkan nilai komersial sebuah kawasan, menjadi tujuan wisata, dan membantu mengurangi kepadatan kendaraan.

Menumbuhkan tingkat kesadaran warga kota tetap harus dilakukan bersama-sama dalam mewujudkan kota yang tertib dan aman. Kebiasaan buruk seperti saling serobot, melanggar lampu lalu lintas, tidak memberi jalan bagi pejalan kaki, dan berjualan di tempat yang mengurangi ruang bagi pejalan kaki adalah hal-hal yang perlu ditinggalkan warga kota menuju Kota Jakarta yang lebih manusiawi.

Aditya W Fitrianto Arsitek, pemerhati perkotaan dan arsitektur di Jakarta

Kota untuk manusia

2004-06-07T09:34:00.000-07:00

Kota Taman Singapura, Sebuah Refleksi bagi Jakarta

Kompas - SEJAK menjejakkan kaki menelusuri Kota Singapura, sejauh mata memandang yang tampak hanyalah rimbunan pepohonan yang menjulang tinggi menutupi fasade gedung-gedung pencakar langit (skycraper). Itulah kesan saat menjelajahi pelosok Kota Singapura, dari Singapore Zoological Gardens (utara) ke Harbour Front (selatan), dan dari Singapore Changi Airport (timur) ke Jurong Bird Park (barat).

MENCIPTAKAN ruang teduh dalam kota yang tak terputus (connector parks), itulah kunci kota taman Singapura. Untuk mewujudkannya, pemerintah kota melalui Singapore National Parks (NParks) dan Urban Redevelopment Authority (URA) dalam membangun kota taman ternyata sederhana. Dalam Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH/The Parks and Waterbodies Plan), Kota Singapura hanya mengandalkan dua jenis tanaman, yakni pohon dan rumput, yang ditanam secara menyatu membentuk RTH kota yang nyaris tak terputus.

Hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau jalan raya dan di bawah jalan layang, bantaran rel kereta api, bantaran sungai, hingga tepi pantai saling menyatu dengan didominasi pohon-pohon besar berusia puluhan hingga ratusan tahun berdiameter lebih dari 50 sentimeter dan bukit rumput. Sebuah ciri khas kota taman bergaya Inggris (English landscape garden), di mana cikal bakal kota taman pertama karya Ebenezer Howard lahir, seperti yang masih dapat kita saksikan di Kebun Raya Bogor.

Mereka tahu persis betapa pentingnya RTH sebagai paru-paru kota bagi kota dan warga. Sebagai perbandingan, satu hektar RTH mampu menetralisasi 736.000 liter limbah cair hasil buangan 16.355 penduduk; menghasilkan 0,6 ton oksigen guna dikonsumsi 1.500 penduduk perhari; menyimpan 900 m3 air tanah per tahun; mentransfer air 4.000 liter per hari atau setara dengan pengurangan suhu lima sampai delapan derajat Celsius, setara dengan kemampuan lima unit alat pendingin udara berkapasitas 2.500 Kcal/20 jam; meredam kebisingan 25-80 persen; dan mengurangi kekuatan angin sebanyak 75-80 persen.

SINGAPURA paham betul bahwa pohon sebagai jantungnya paru-paru kota merupakan produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. Sebagai patokan, padalahanseluas1.600meterpersegi, yang terdapat 16 pohon berdiameter tajuk 10 m mampu menyuplai oksigen (O2) sebesar 14.000 liter perorang. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap delapan kilogram CO2 yang setara dengan CO2 yang diembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Jika satu liter O2 hanya dihargai Rp 100, maka sebatang pohon menghemat biaya oksigen sebesar Rp 1.400.000 per hari, Rp 42 juta per bulan, dan Rp 511 juta per tahun per orang!

Sementara itu, di antara pepohonan dan padang rumput diselingi pohon jenis palem dan perdu semak jenis tanaman teduh yang tidak terlalu membutuhkan sinar Matahari. Tanaman berbunga indah warna-warni, seperti di Jakarta, justru jarang ditemui, kecuali di sekitar kawasan Bandara Internasional Changi dengan dominasi bunga bugenvil, atau di kantong-kantong pojok persimpangan jalan raya.

Ketersediaan ruang teduh mendorong sebagian besar warga kota dan pendatang rela berjalan kaki menuju ke berbagai tempat tujuan dengan nyaman dan aman, dalam lingkungan kota yang benar-benar asri, sejuk, dan segar sehingga terasa impas menghilangkan rasa capek, bagi yang tidak biasa atau malas berjalan kaki seperti di Jakarta. Apalagi Kota Singapura didukung sistem transportasi yang canggih untuk memudahkan aksesibilitas warga kota. Dari titik-titik terminal maupun stasiun MRT atau bus ke tempat tujuan tersedia pedestrian yang saling menyambung tidak terputus, tidak bergelombang, dan tidak berlubang-lubang. Kegiatan bongkar pasang pedestrian yang menjadi pemandangan rutin di Jakarta tidak terlihat sama sekali. Di sini memang surganya pejalan kaki.

Kesegaran udara begitu terasa di badan meski berbagai jenis kendaraan transportasi lalu lalang membelah lalu lintas kota. Hal itu sangat dimungkinkan, melihat berbagai pohon angsana (Pterocarpusindicus)dankihujan/trembesi(Samanea saman) tumbuh besar,rimbun,danrindang,yangterus-menerus menyerap dan mengolah gas karbondioksida (CO2), sulfur oksida (SO2), ozon (O3), nitrogendioksida (NO2), karbon monoksida (CO), dan timbal (Pb) yang merupakan 80 persen pencemar udara kota, menjadi oksigen segar yang siap dihirup warga setiap saat. Warga kota pun terhindar dari risiko kemandulan, infeksi saluran pernapasan atas, stres, mual, muntah, pusing, kematian janin, keterbelakangan mental anak- anak, dan kanker kulit. Kota sehat, warga pun sehat.

Keunikan lain, RTH Kota Singapura ternyata dirancang khusus untuk mendukung pertahanan kota. Taman-taman yang saling berhubungan menyediakan jalur pejalan kaki yang cukup lebar dan kuat untuk dapat dilalui oleh kendaraan lapis baja, tank, truk, atau kendaraan berat lainnya untuk suplai logistik jika seandainya Kota Singapura diserang dan jalan-jalan raya diduduki. Bahkan, median jalur hijau jalan raya menuju Bandara Changi yang terdiri atas pot-pot tanaman dapat dipindahkan dan disulap menjadi landasan pacu pesawat tempur F-16 milik Singapura.

Jika proyek pedestrianisasi Jalan MH Thamrin masih tersendat-sendat, sebaliknya gedung-gedung dan hotel megah di Singapura justru banyak yang langsung berhadapan dengan jalur pedestrian. Ada juga yang membatasi dengan bukit rumput dan pepohonan rindang, namun tidak ada yang dipagari. Hal ini dapat terwujud karena terpenuhinya rasa keamanan oleh semua warga, termasuk pengelola gedung.

Pemandangan rumah susun yang sehat, hemat energi, dan ramah lingkungan, menyediakan sanitasi, sirkulasi jalan, dan lingkungan yang bersih dan sehat, serta taman-taman kota yang dilengkapi pompa hidran untuk pemenuhan kebutuhan air bersih maupun cadangan untuk pemadaman kebakaran di musim kemarau. Di musim hujan, taman menyerap dan menampung air hujan (nilai ekologis). Taman juga tempat berolahraga dan rekreasi (nilai sosial, ekonomi, dan edukatif) serta meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan (nilai kesehatan dan estetika).

Pengelolaan RTH yang profesional juga tampak pada kegiatan pemeliharaan connector parks, yang justru sering kali diabaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan alasan kekurangan dana. Padahal, RTH sebagai bangunan hidup (tumbuh, kembang) jelas membutuhkan pemeliharaan rutin yang direncanakan dengan matang berjangka panjang. Kota Singapura yang mengikuti Kota Boston, New York, Chicago, dan Melbourne mensyaratkan dalam pembangunan RTH untuk menganggarkan 15-25 persen biaya perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan 75-85 persen diposkan untuk pemeliharaan minimal selama tiga sampai lima tahun. Tidak seperti Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan "konsep daging dan tulang", di mana berebutan membangun taman berbiaya miliaran rupiah, namun enggan atautidakmampumemeliharanyadengan baik. Sebagai perbandingan biaya pemeliharaan RTH per m2 per tahun-berdasarkan kurs saat ini- adalah Jakarta Rp 3.000 per m2 per tahun, sedangkan Singapura Rp 20.000 per m2 per tahun.

Untuk efisiensi dan optimalisasi biaya, prioritas pemeliharaan RTH Kota Singapura dibagi menjadi RTH dengan pemeliharaan penuh (taman kota, lapangan olahraga, jalur hijau jalan raya), pemeliharaan sedang (jalur hijau bawah jalan layang, bantaran sungai, rel kereta api), dan tidak dipelihara atau dibiarkan tumbuh alami (hutan kota, hutan lindung, hutan mangrove, jalur tegangan tinggi). Tidak seperti Jakarta, maunya seluruh RTH dipelihara sendiri, tetapi justru nyatanya kelabakan kekurangan dana sehingga banyak RTH terbengkalai, tidak terawat, dan tidak layak kunjung.

Hal yang perlu dicatat adalah tidak ada satu pun kota taman yang dibangun sekejap secara instan. Singapura membangun kota taman sejak tahun 1965 untuk dapat dinikmati seperti sekarang. Komitmen dan konsistensi pelaksanaan pembangunan fisik kota terus diimbangi dengan konservasi RTH secara ketat dan disiplin dalam menata ruang kota. Tidak semua lahan harus dipenuhi oleh bangunan gedung perkantoran, ruko, hotel, apartemen, apalagi mengejar target 200 pusat perbelanjaan baru.

Keberhasilan simbiosis mutualisme nilai ekologi dan ekonomi RTH, di samping nilai edukatif dan estetis RTH, yang notabene menjamin keberlanjutan lingkungan hidup kota dengan konsisten (nilai ekologis yang didahulukan) berhasil menjadikan kota sebagai pusat perdagangan jasa dan tujuan wisata mancanegara (nilai ekonomi).

Kota dan warga kota tetap membutuhkan paru-paru kota yang memadai agar dapat "bernapas" dengan sehat.

NIRWONO JOGA Arsitek Lanskap
Foto: Haupt & Binder

Jakarta rising

2004-03-23T19:23:00.000-08:00

by Ron Nurwisah
illustration by Huey Weintraub

SPACING — Wandering the streets of Jakarta, Indonesia’s capital, during this summer’s election period, it was easy to see how the citizens of this former dictatorship are now enjoying their public spaces. One clever billboard advertised, “Presidential candidates: it’s alright to have more than one.” On a wall, a graffiti artist had scrawled “Reject militarism: civilian leadership for a civilian government,” a jab at the two former generals running for president in this election. Everywhere you looked you could see campaign posters on walls, hoardings, overpasses and lampposts.

Public space in Indonesia is becoming a space for political expression. It’s an important development, particularly for this country’s urban poor. They do not have easy access to Indonesia’s media and political apparatuses, but they are also those who are more likely to live, work and spend their free time in public. The country’s democratization has suddenly made the urban poor, with their millions of votes, much more important. They are responding by becoming more politically aware, creating groups such as the Urban Poor Consortium and Urban Poor Linkage Indonesia. These groups are now raising awareness about issues such as the demolition of homes by developers and the lack of water, electricity, and public transit infrastructure.

“The middle and upper classes should be ashamed because the people who are really talking about improving public space in the public sphere are the poor,” says Marco Kusumawijaya, one of Indonesia’s leading commentators on public space. Kusumawijaya is an architect by training, and first gained attention as a defender of public space when he took on an advertising company that had illegally chopped down trees lining a highway to make way for their billboards. Today, he regularly contributes to many of Indonesia’s leading magazines and newspapers, on subjects ranging from municipal politics to local birds threatened by urban development.

He feels there are two closely related reasons why Indonesia’s middle class has stayed away from discussing public space. The first is that they have largely stayed out of it, preferring climate-controlled malls, cars and gated communities to streets, which are seen as unpleasant and the realm of the poor by many in the middle class. The second is that history has given them some strong evidence to see politics, and by extension discussions about public space, as inherently unsafe. Former president Suharto’s regime kept a tight grip on politics through widespread surveillance that allowed the regime to quash protest and dissent. Even during its last days, the regime was able to undermine peaceful large-scale protests and spark riots that engulfed parts of Jakarta and Indonesia’s other cities.

These factors have led to most of Indonesia’s middle class feeling that the streets are not only unpleasant but inherently unsafe. Kusumawijaya is aware of this misconception: “There are so many demonstrations and other political expressions in our public spaces and often [they are not done] in very quiet ways, and they are sometimes quite violent. These tend to give an impression that public space is violent.”

More recently, Islamic terrorism has added to that cocktail of fear that keeps many in Indonesia’s affluent middle class from using the nation’s public spaces. Two years ago a bomb in Bali’s tourist-filled Kuta Beach killed over 200 people. Two bombs have rattled Jakarta, including one in September 2004 that killed nine outside the Australian embassy.

But there are signs that Indonesia’s timid middle class is slowly getting involved. Many of Indonesia’s magazines and newspapers feature columns related to public space. And in recent years Kusumawijaya has often been asked to speak on and facilitate discussions about the issue.
The effort to engage all sectors of Indonesia’s population comes at a crucial time. The collapse of Suharto’s dictatorship has resulted in greater local autonomy.

everal cities have taken steps to determine their local needs and solutions, creating plans to tackle issues such as sprawl, overcrowding and development. “Local politics is now serious,” says Kusumawijaya. ”In the past there was virtually no local politics, there was only national politics.”

One dramatic example of this new engagement of local politics was the Urban Poor Consortium’s effective campaign to reveal corruption in the municipal government. The group covered billboards along of one Jakarta’s main streets with banners advertising the wasteful spending of Jakarta’s federally appointed governor on items such as his wardrobe and the renovation of his residence. It got people talking.

Ultimately it is actions like this that Kusumawijaya feels can save Jakarta and Indonesia’s streets. “We are facing a lot of challenges from ourselves culturally but also from the changing political and economic situation. It seems very difficult but a lot of other cities have gone through even more difficult situations.… It has to do with mobilizing popular energy and mobilizing people’s trust and their sense of ownership. We can build beautiful streets and beautiful buildings, but if people don’t care they’ll be destroyed.”

Ruang publik dan pemilu

2004-03-13T18:29:00.000-08:00

Kampanye Massal, Ketidakhadiran (Ruang) Publik
Hikmat Budiman
Pendiri INTERSEKSI Foundation, Jakarta

KORAN TEMPO — Menjelang pemilu, wacana tentang ruang publik (public sphere) kembali relevan, paling tidak karena beberapa alasan. Pertama, ruang publik telanjur diidentikkan dengan proses pembentukan opini publik dan opini publik dianggap penting karena diasumsikan bisa mendesakkan putusan-putusan politik. Dalam pemilu, idealnya program-program politik kontestan dibawa ke lingkar publik dan dijadikan wacana terbuka untuk dievaluasi di dalam pasar suara pemilih. Tapi, bisakah publik mendesakkan perubahan politik melalui suara mereka dalam pemilu kali ini?

Kedua, prosesi pemilu yang paling menarik perhatian adalah karnaval atau pawai kampanye parpol di tempat-tempat umum seperti jalan raya atau lapangan terbuka. Tempat-tempat tersebut akan mengantarkan kita pada asosiasi konseptual tentang ruang publik. Dalam konteks semacam itu, wacana tentang ruang publik patut diangkat karena justru di situlah kita bisa mempersoalkan apakah eksistensi "publik" sebagai domain politik identik dengan kerumunan orang banyak yang berkumpul untuk sebuah agenda politik atau ada kriteria lain yang masih harus dipenuhi.

Konsepsi tentang ruang publik sebagai bagian dari tubuh sosial pertama-tama perlu dilihat dalam konteks yang spesifik masyarakat Barat, terutama Eropa tempo dulu. Agora di Yunani Kuno, balai kota di New England, taman kota, bahkan sudut-sudut jalan menjadi arena untuk melakukan debat-debat terbuka tentang masalah-masalah kemasyarakatan (Poster, 1995). Tempat-tempat tersebut, dalam kalimat lain, menjadi ruang bagi proses social intercourse.

Karena dilakukan terus-menerus, apa yang mendekati sebuah opini publik lambat-laun mulai terbentuk. Jadi, opini publik bukan kumpulan pendapat yang bisa dibangun serentak seperti dalam sebuah jajak pendapat atau survei. Ia membutuhkan proses dan waktu yang panjang dan dalam proses tersebut masyarakat menjadi makin memahami politik karena terlibat dalam wacana yang senantiasa dibangun dan dibagi bersama.

Ruang publik semacam itu tidak perlu dipercaya bisa benar-benar melibatkan semua orang tanpa kecuali. Opini yang dihasilkannya juga tidak pernah benar-benar sepenuhnya bisa mendeterminasi hasil-hasil putusan parlemen. Keutamaan ruang publik terletak pada fungsinya dalam pemeliharaan semangat berbeda pendapat (dissent). Tanpa itu, satu sistem demokrasi perwakilan pasti sedang berada dalam masalah besar.

Meskipun model-model ruang publik di Eropa masa lampau itu merupakan konsep spasial, penekanan konsep "ruang" atau "lingkar" (sphere) tidak harus melulu dirujuk pada konsepsi tentang tempat fisik, melainkan lebih pada kemungkinan produksi simbolis melalui debat publik. Ketika tempat-tempat fisik tadi semakin langka, media massa kemudian dianggap sebagai substitusinya.

Dua gagasan akademis
Studi tentang ruang publik yang dibentuk oleh media massa di Eropa, antara lain, dipelopori sosiolog Prancis, Gabriel Tarde. Dalam konsepsi Tarde, eksistensi "publik" hanya mungkin bila ada fungsi dari teks atau wacana yang dibagi bersama, diterbitkan secara teratur, dan bisa diakses oleh umum. Konsep ruang publik ala Tarde ini didasari asumsi bahwa "publik" sebagai sebuah kategori eksistensinya dijelaskan oleh keberadaan wacana terbuka dalam ruang-ruang media massa.

Tokoh yang gagasan normatifnya tentang ruang publik paling banyak dirujuk tentu saja adalah Jürgen Habermas. Model historis Habermas adalah kedai-kedai kopi (cafe) dan salon di Eropa yang pernah menjadi pusat perdebatan warga pada abad ke-17 dan ke-18. Ia kemudian menempatkan model historis tersebut menjadi tipe ideal bentuk-bentuk partisipasi dalam ruang publik yang dianggapnya sedang mengalami kemunduran pada abad ke-20. Ia sepenuhnya merasa yakin bahwa ruang publik (seharusnya) adalah satu-satunya ruang yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan negara.

Seperti Tarde, Habermas memberi tekanan kuat pada peran kritis media massa dalam pembentukan ruang publik. Ia secara tegas membedakan antara pers awal yang sangat kritis di satu pihak dan media massa kontemporer yang lebih sibuk dengan komodifikasi berita di pihak lain. Pers yang kecil dan independen pada permulaan abad ke-17 dianggapnya organ yang benar-benar kritis dari masyarakat yang sedang terlibat dalam perdebatan kritis tentang isu-isu politik. Singkatnya, pers, dalam bahasa Habermas (1989:60), waktu itu benar-benar bisa menjadi pilar keempat demokrasi.

Tetapi, proses komersialisasi media massa dan perluasan intervensi negara telah membawa kita pada apa yang oleh Habermas (1989:195-96) disebut sebagai satu bentuk "refeodalisasi" ruang publik. Satu hal patut segera dicatat: model ideal ruang publik Habermas sangat tipikal konsepsi kaum borjuis Eropa. Terlepas dari beberapa kelemahannya, Habermas ingin mengajak kita untuk merebut kembali dan merevitalisasi ruang publik agar program teoretisnya tentang komunikasi bebas penindasan bisa sedikit demi sedikit diwujudkan.

Publik dalam kampanye
Adakah pemilu kita nanti membuka peluang untuk revitalisasi ruang publik? Kalau ukuran normatif Habermas yang dipakai, tentu saja jawabannya negatif. Tapi, pertumbuhan sebagian pers komersial kita yang semakin kritis saat ini, dan karena itu pula seringkali ia makin banyak dibaca, itu paling tidak memberi kita sebuah harapan bahwa kekuasaan bukan lagi sebuah wilayah yang hidup melulu untuk dan dalam dirinya sendiri. Komersialisasi adalah bagian tak terpisahkan dari industri media massa. Tapi, bukan berarti ia bisa sepenuhnya melumpuhkan seluruh potensi kita berbuat baik bagi hidup kita sendiri.

Persoalan yang jauh lebih mencemaskan bagi kita sekarang adalah justru eksistensi publiknya itu sendiri. Masihkah kita punya publik kritis, kalau metode yang paling diandalkan dalam kampanye adalah arak-arakan massal? Dalam pawai kampanye yang hadir bukan publik dengan kriteria eksistensial berupa teks yang dibagi bersama seperti kriteria Tarde, bukan pula publik yang terdorong untuk mendiskusikan problem politik secara rasional mengatasi kepentingan pribadi atau golongannya seperti gambaran ideal Habermas, melainkan kelimun massa pendukung, para partisan yang lebur dalam histeria.

Para juru kampanye hanya mengajak mereka berpesta, bersorak untuk retorika, bukan berdebat kritis tentang politik. Kampanye pemilu, dengan demikian, tidak pernah diletakkan dalam perspektif lebih luas sebagai peluang untuk membentuk kerangka pemahaman kritis rakyat tentang politik yang sangat penting artinya bagi masa depan politik bangsa, melainkan sebatas mobilisasi untuk tujuan jangka pendek perolehan suara.

Di lain pihak, debat kandidat malah akan dilakukan secara tertutup. Kalaupun disiarkan secara langsung melalui televisi, debat-debat semacam itu tetap saja hanya akan menjadi tontonan di antara sederet tontonan lain yang bisa jadi jauh lebih menarik. Televisi tidak pernah menuntut pemirsanya menjadi publik kritis, melainkan cukup sebagai penonton yang haus informasi dan hiburan. Bagi jutaan rakyat pemilih di jalan atau lapangan terbuka, yang ada hanya buih kata-kata juru kampanye dan lenggak-lenggok penyanyi dangdut.

Kota Sehat

2004-03-09T09:04:00.000-08:00

Memimpikan Jakarta sebagai "Healthy City"

KOMPAS | MARI memimpikan Kota Jakarta yang berbeda dibandingkan dengan yang ada saat ini. Kota metropolitan yang bukan saja berkembang di bidang ekonomi, sebagai kota industri dan jasa, namun juga berkembang menjadi kota yang sehat (healthy city).

Kota sehat adalah kota yang segenap warganya bisa hidup layak, terpenuhi kebutuhan dasarnya: pangan, sandang, papan (permukiman), pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan dasar. Kota yang pertumbuhan ekonominya mampu menyerap tenaga kerja yang ada, menyediakan ruang publik: taman-taman kota, pedestrian, museum, dan sebagainya, yang memadai bagi warga.

Kota yang lalu lintasnya teratur dan angka kriminalitasnya bisa ditekan serendah mungkin. Kota yang tidak banjir setiap tahun di musim hujan, yang tidak kekurangan air di musim kemarau. Kota yang permukiman kumuhnya terus berkurang digantikan permukiman yang sehat; permukiman yang higiene dan sanitasinya memadai. Kota yang tidak setiap tahun dilanda wabah demam berdarah dengue (DBD).

Cordia Chu (Healthy Cities Update, 1996) menyatakan, kota sehat memungkinkan warganya mengembangkan potensi dirinya menjadi sejahtera dan produktif, yang memungkinkan mereka memberi kontribusi bagi pengembangan kotanya. Kota sehat dan kota yang berkembang ekonominya adalah dua sisi mata uang yang sama. Tak ada kota yang ekonominya bisa berkembang secara berkelanjutan tanpa mengadopsi konsep kota sehat.

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, (1992) merumuskan konsep kota sehat sebagai: The healthy city project is rooted in a concept of what city is and a vision of what healthy city can become. A city viewed as complex organism that is living, breathing, growing and constantly changing. A healthy city is one that improve its environment and expands its resources so that people can support each other in achieving their highest potential.

Kota sehat diibaratkan organisme hidup yang kompleks, bernapas, bertumbuh, dan terus-menerus berubah. Kota yang terus mengembangkan sumber dayanya sehingga warganya dapat saling mendukung dalam memaksimalkan potensinya.

Dengan sendirinya harus ada keseimbangan antara pengembangan ekonomi, industri, dan jasa untuk kepentingan komersial dengan kepentingan sosial. Antara aspek privat dan aspek publik.

Dalam konteks Kota Jakarta, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, hal di atas menuntut kemampuan pemerintah menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan publik warganya. Sudah jamak diketahui bahwa kepentingan publik sering kali dikalahkan.

Penggusuran yang sangat sering terjadi di Jakarta adalah contoh nyata pengabaian kepentingan publik oleh kepentingan privat. Padahal, dalam Covenant on Social and Economic Rights, yang dikeluarkan PBB, jelas sekali bahwa permukiman yang layak merupakan bagian dari hak- hak asasi manusia (rights on adequate housing).

Konsep kota sehat juga meniscayakan pentingnya daya tanggap pemerintah dalam menyelesaikan masalah seperti wabah DBD yang kini melanda Kota Jakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Program promosi kesehatan seharusnya digalakkan. Bukannya bertindak secara reaktif dan menyalahkan korban seperti yang terjadi saat ini. Membiarkan DBD terus terjadi setiap tahun bisa disebut sebagai bentuk pengabaian oleh negara (state neglect).

Konsep kota sehat menurut WHO (1992:3) memang menempatkan aspek keadilan sosial sebagai pilar utamanya. Pilar utama itu didukung pilar-pilar lainnya yang berupa lingkungan fisik yang bersih, aman, dan tertata. Ekosistem yang seimbang dan dikelola dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Mendayagunakan alam untuk kepentingan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Kota sehat juga ditandai tingkat partisipasi warga yang tinggi dalam pengambilan keputusan mengenai tata kota. Terpenuhinya kebutuhan dasar (makanan, air bersih, permukiman, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan) bagi seluruh warga kota. Adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap. Adanya penghargaan terhadap gedung-gedung kuno yang merupakan jejak sejarah dan jati diri kota. Adanya ruang publik dan sarana rekreasi yang terjangkau masyarakat kota (Chu dan Simpson, Ecological Public healtj, From Vision to Practive, 1996).

APAKAH deretan panjang prasyarat kota sehat itu mungkin diwujudkan di Jakarta?

Tentu saja mungkin. Konsep kota sehat semakin banyak diadopsi di berbagai negara saat ini. Bukan saja di negara-negara maju namun juga di negara-negara berkembang yang kondisi sosial ekonomi, politik dan budayanya tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia.

Di Asia Tenggara, lihatlah kota-kota seperti Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila. Kota-kota ini semakin serius menata diri menuju kota sehat. Kota-kota ini telah bergabung dalam Global Healthy Cities Movement yang diprakarsai PBB.

Kita memang tertinggal. Bahkan, akan semakin jauh tertinggal bila tidak mulai memimpikan dan meyakini bahwa konsep kota sehat mungkin diwujudkan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa modal dasar pengembangan kota sehat adalah kemauan dan komitmen pemerintah kota. Serta adanya pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan kesediaan mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintahan yang baik memungkinkan pemerintah kota mengenali potensi kotanya. Mampu menetapkan prioritas dan mengelola sumber daya yang terbatas secara tepat.

Pemerintahan yang baik akan menumbuhkan rasa percaya (trust) masyarakat. Ini akan memicu masyarakat berperilaku kontributif dan partisipatif bagi pengembangan kota sehat. Kota sehat memang tidak mungkin lahir dari pemerintahan yang buruk dan masyarakat yang apatis.

Pemerintahan yang bersih, kreatif, dan berkomitmen akan memberi inspirasi bagi masyarakat untuk menyumbang bagi terwujudnya kota sehat. Pemerintah dan tokoh- tokoh masyarakat bisa memulainya lewat hal-hal kecil, menyediakan tempat-tempat sampah lebih banyak dan memberi contoh tidak membuang sampah sembarangan. Memberi contoh mempraktikkan 3M (menutup, menguras, dan mengubur) sampah yang potensial menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk demam berdarah.

Memberi contoh tidak merokok dalam ruangan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Memberi contoh tidak saling-menyalip dan berlomba membunyikan klakson di jalan-jalan raya. Memberi contoh perilaku beradab di kota.

Kota sehat memang tidak bisa diwujudkan dalam sehari. Roma, contoh kota sehat, juga tidak dibangun dalam sehari.

Sudirman HN Pemerhati Masalah Perkotaan dan Kesehatan

Reklame

2003-05-28T09:10:00.000-07:00

"Rimba" Iklan di Ruang Publik

KOMPAS | INI adalah keprihatinan maraknya iklan di ruang publik yang mengganggu kenyamanan dan keamanan. Di balik iklan dalam bentuk baliho atau billboard ada bayangan konsumerisme yang semakin kuat menjerat kehidupan masyarakat, yang ditandai semakin banyaknya papan reklame atau iklan berukuran raksasa terpasang di tempat strategis penjuru Kota Yogyakarta.

Dengan gambar dan kata yang sangat persuasif, iklan tersebut siap menjaring masyarakat dalam budaya konsumerisme. Orang diajak memenuhi kebutuhan seperti dicitrakan dalam gambar atau kata dalam iklan itu. Orang disebut modern, jika mengikuti mode atau ikon yang ditampilkan pengiklan dalam papan reklame. Dengan memanfaatkan kelemahan manusia, malu jika tidak mengikuti mode yang sedang tren, produsen memamerkan produknya dengan bentuk yang beraneka ragam, sehingga membuat orang berkeinginan memenuhi dan mengikuti mode yang sedang terjadi, walau kemampuannya terbatas.

Bertaburannya papan iklan di tempat strategis Yogyakarta, terkesan asal pasang dengan tidak memperhatikan nilai estetis sebuah penataan ruang. Baliho itu terkesan saling berlomba menarik perhatian masyarakat. Ada yang menekankan pada unsur kata yang sering tidak jelas tujuannya, penggunaan lampu yang sangat menyilaukan mata sampai tidak jelas huruf atau bunyinya. Belum lagi iklan yang ukurannya sangat besar. Bahkan, sampai pada gambar yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.

Barangkali pemasang iklan tersebut beranggapan, masyarakat Yogyakarta memiliki problem dengan penglihatannya, sehingga perlu dipertontonkan sebuah realitas baru dalam bentuk gambar atau kata. Realitas gambar adalah realitas kehidupan, sehingga nilai kehidupan berada di atas gambar iklan bukan kehidupan itu sendiri.

Kenyataan ini jelas merupakan ancaman bagi warga Yogyakarta yang harus menerima medan perang baru dalam bentuk pertentangan antara keinginan dan daya beli. Pengusaha berusaha menarik keuntungan dengan target penjualan yang tinggi melalui pesona papan iklan.

Bagi masyarakat yang kurang bisa mengendalikan nafsu konsumerismenya serta kegemaran belanja tanpa memperhatikan kemampuan, harus bersiap-siap terjebak dalam pusaran pasar yang secara ekonomis kurang menguntungkan. Bagi yang mampu secara ekonomis, barangkali tidak terlalu dipersoalkan. Namun, bagi yang kurang mampu, iklan tersebut bagaikan mimpi yang tidak pernah terbeli.

Di bagian lain, tumbuh suburnya pohon iklan dalam bentuk baliho di lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merupakan keuntungan tersendiri. Sayangnya, kesan yang terlihat saat ini Pemkot Yogyakarta hanya mementingkan pemasukan dan kurang memperhatikan dampak jangka menengah dan panjang dengan beraneka ragam iklan yang terpasang, sehingga mengubah wajah kota. Yogyakarta bukan lagi berhati nyaman, tetapi berhati iklan.

Dari sisi estetis, bagaimana mungkin indah sebuah pemandangan jika di kawasan perempatan penuh dengan iklan dengan berbagai ukuran, yang saling berlomba menonjolkan diri, sehingga tidak terhindarkan ada satu atau dua iklan yang tertutup papan iklan lainnya. Belum lagi masa pemasangan iklan yang terkadang dibiarkan saja tidak terkontrol, sehingga papan reklame dari kayu lapis atau kain kelihatan tercerai berai, kumal, dan siap mencederai pengguna jalan raya sewaktu-waktu.

Dari jenis iklan pun sangat didominasi iklan rokok, sehingga mata ini pun dipaksa "merokok". Untuk itu, pemerintah perlu menertibkan dan melindungi kepentingan masyarakat yang membutuhkan kenyamanan. Ruang publik sesungguhnya bukan milik pemerintah dan pengiklan.

Eko Indarwanto Pekerja Media di Yogyakarta

Ruang Publik Bernama Aerobik

2003-04-10T18:50:00.000-07:00

KORAN TEMPO — Di abad 18 masehi, kaum borjuis Eropa sering nongkrong di kedai-kedai kopi. Mereka duduk berjam-jam sejak senja. Dari sinilah inspirasi Jurgen Habermas, filsuf kenamaan asal Jerman, yang kemudian menelurkan teori "ruang publik" (public sphere). Ia menggambarkan bagaimana mereka saling berbincang, dalam strata dan kondisi sosial yang sama. Keseragaman statuslah yang membuat perbincangan itu bisa sampai larut.

Jika saja Habermas sempat ke Jakarta dan melongok Senayan di senja hari, mungkin ada teori lain lagi tentang ruang publik itu. Karena di sinilah kaum miskin dan kaya berada di ruang dan waktu yang sama, dengan perannya masing-masing. Mobil-mobil beriringan dengan gerobak-gerobak usang. Kulit putih terawat dan kusam berada di wilayah yang sama, waktu yang sama. Namun tetap saja, mereka bergerombol dalam komunitasnya masing-masing.

Dan bukan kafein pahit yang menyatukan mereka, tapi keringat yang asin. Pada hari-hari tertentu mereka bermandi peluh. Makhluk-makhluk kota yang seringkali segan bertegur sapa itu meliukkan badan, merenggang otot, dan meloncat-loncat. Ada ribuan manusia berjajar dalam barisan mengikuti intruksi yang terdengar nyaring dari sound system. Pekan-pekan lalu jadwalnya Selasa dan Kamis, namun mulai pekan ini Selasa dan Jumat.

Walau ada intruktur di panggung depan, toh mereka membuat gerakan yang berbeda walau dalam ritme dan alur yang sama. Sepertinya tiap tubuh memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Dan jangan heran, jika menemukan beberapa orang yang bersepatu kulit, atau bersandal kayu di antara mereka. Ada kalanya mereka masih memakai baju kantor yang sebenarnya tidak terlalu nikmat untuk berpeluh dan ikut berjingkrak-jingkrak.

Tidak sampai lima belas menit, niscayalah, beberapa orang itu mulai mundur dari barisan, mencari minuman, atau malah makan sekalian. Tempat mereka di barisan pun diisi orang lain, yang tadinya mungkin hanya duduk saja. Namun tidak sedikit pula yang hanya duduk sepanjang acara itu berlangsung. Entah cuma mengantar temannya aerobik atau memang berniat menonton acara ini. Golongan ini kebanyakan lelaki, dan memang sebagian besar peserta aerobik berjenis kelamin perempuan.

Mereka rata-rata berasal dari kaum pekerja di sekitar Kawasan Segitiga Emas (Jl Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said). Letak Senayan yang berada di kawasan ini cukup strategis sebagai tempat mangkal sepulang kerja.

Aerobik, bagi warga Jakarta tampaknya telah berubah fungsi menjadi wadah berkomunikasi. Kebanyakan yang datang ke sini memang rombongan, baik keluarga, teman kantor, atau kekasih. Seusai berpeluh-peluh pun tak susah mencari minum, atau bahkan makan. Semuanya tersedia di kawasan ini, mulai dari kafe hingga tenda-tenda.

Ada kalanya mereka membawa sendiri menunya. Healthy dan rombongan salah satunya. Karyawati sebuah perusahaan periklanan ini pernah datang ke sini dengan bekal menu yang telah disipkan sebelumnya. Bersama teman-teman sekantornya, ia menikmati minum jus sambil melihat orang aerobik dari pinggir.

Ia mengaku sering ikut aerobik di sini. "Paling dalam sebulan cuma bolong sekali," ujarnya. Bersama rombongannya, ia menghilangkan penat seusai bekerja seharian. Kesibukannya sebagai account executive diburaikan begitu saja di sini. Mereka bercanda menghabiskan waktu menunggu jalan-jalan di Jakarta melepaskan kemacetannya.

Lita, teman serombongan Healthy, berpendapat sama. "Apalagi kalau di kantor habis marah, enak lagi dibuat lari-lari," katanya. Toh memang tujuan ke sana ada aktivitas lain. Apalagi kalau bukan jalan-jalan. Penjual makanan dan minuman yang berderet itulah daya magnet yang lain. Senayan di waktu malam memang seperti pasar. "Makan di situ enak, es buahnya, bakwan, nasi goreng, tempe mendoan," lanjutnya.

Sebetulnya bisa saja ikut aerobik di pusat kebugaran, namun ada yang berbeda memang. Makanan, keramaian, dan kebersamaan yang lepas di alam bebas. Semuanya tersedia di Senayan. Tinggal datang, jingkrak-jingkrak, lalu bersantai.

Lalu mengapa Senayan dan bukan Monas? "Kalau Monas kesannya jelek," kata Lita. Di Monas, katanya, lebih terkesan sebagai tempat mangkal pelacur. Bukankah di Senayan pun ada? Ia mengaku tidak tahu. Dan lagi di Senayan ada aerobik, yang tentu saja menyehatkan. Belum lagi kalau ada door prize pada hari-hari tertentu.

Lain lagi dengan A Bun. Pengusaha bisnis kaca mata ini gembira dengan keriuhan Senayan. Hobinya jogging bisa lancar. Ia memang datang ke sini untuk olah raga. Ia kurang berminat untuk ikut jingkrak-jingkrak. Ia lebih memilih jogging sendiri. Sementara dirinya berlari-lari kecil, istrinya ikut aerobik. Sebuah rima kegiatan yang beriring.

Di hari-hari lain, kawasan lingkar gedung ini gelap, hanya beberapa sisi saja yang terang. Ia takut untuk berlari-lari mengitarinya. "Kalau ramai enak, jadi joggingnya nggak takut," kata lelaki ini sambil melangkah pulang. Dengan adanya kegiatan aerobik, lampu-lampu di sekitar gedung menyala terang. Pada hari lainnya, hanya sisi pintu 5 dan 6 yang menyala.

Lelaki ini secara regular datang ke Senayan untuk olah raga. "Yang rutin sih Minggu," katanya. Walau pun ada aerobik, ia tidak tertarik untuk ikut. Ia merasa lebih berpeluh dengan jogging. Memang, dengan aerobik ini, tidak membuat acara jogging menjadi tidak ada. Jadi bukanlah keanehan, di sela-sela aerobik meluncur orang yang sedang berlari-lari kecil membelah barisan senam itu.

Sebenarnya jadwal aerobik di Senayan hanya Selasa saja. Namun sejak April tahun lalu, ada acara tambahan yang diselenggarakan pihak lain dalam rangka promosi. Awalnya kegiatan ini dihadiri sekitar 800 peserta. Lambat laun pesertanya membengkak hingga 3.000-an. Menurut Anne Aryanti, salah satu panitia penyelenggara, keramaian beraerobik ria ini akan ditularkan pula ke kota lain. Salah satunya kota Bandung yang diadakan mulai April ini.

Saat ini, mungkin baru Senayan yang menjadi ruang publik dengan beraerobik. Sementara banyak ruang publik mubadzir. Mungkin suatu saat Silang Monas, Taman Suropati, Taman Puring, dan taman yang lain menemukan formatnya. Bukan tempat untuk bercinta, ruang kerja preman, atau tenda-tenda militer penjaga demo. anggoro gunawan

Komisi Perencanaan

2002-07-24T09:40:00.000-07:00

IAP: Jakarta Perlu Segera Membentuk Komisi Perencanaan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Jakarta perlu segera membentuk Komisi Perencanaan yang tugasnya mengontrol perencanaan, pemanfaatan, atau perubahan tata ruang. Pembentukan komisi ini juga sebagai bentuk keterlibatan publik dalam penggunaan ruang.
Soal ini disampaikan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Cabang DKI Jakarta Holiq Raus kepada Tempo News Room usai seminar "Manajemen Ruang Publik" di Jakarta, Rabu (24/7). “Sebenarnya peran serta masyarakat ini akan membuat setiap rencana menjadi lebih mudah diterapkan, karena akan meminimalkan konflik dengan masyarakat,” kata Holiq.

Komisi Perencanaan ini, menurut Holiq, paling tidak memiliki tiga wewenang. Pertama, membantu pemerintah untuk menetapkan izin proyek skala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, memberikan pendapat kedua (second opinion) untuk setiap rencana tata ruang, sehingga tercipta obyektivitas. Ketiga, memberikan penilaian (judgement) atau pendapat terhadap setiap kasus sengketa pemanfaatan ruang.

Menurut Holiq, dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang memang telah diatur mengenai partisipasi publik dalam pemanfaatan, perencanaan, dan pengendalian tata ruang. Bahkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam PP No. 69 Tahun 1996. “Tapi di situ tidak diatur dengan jelas mekanismenya bagaimana. Dan tampaknya, peraturan itu juga kurang bergigi,” ujarnya.

Nantinya, kata Holiq, Komisi ini beranggotakan para ahli perencanaan, anggota asosiasi lain seperti arsitek, dan tokoh masyarakat. “Memang sempat muncul kekhawatiran kalau lembaga ini akan menjadi semacam superbody yang sangat berkuasa. Ikatan Ahli Perencanaan masih terus membahas struktur dan mekanisme kerjanya untuk menepis kekhawatiran itu,” ujarnya. (Sapto Pradityo-Tempo News Room)

Patung dan Ruang Publik

2002-03-10T18:39:00.000-08:00

Oleh: Asikin Hasan

KORAN TEMPO — Di Taman Suropati, walau tak begitu terawat, kita masih dapat menikmati sejumlah patung modern yang hampir seluruhnya terbuat dari logam. Patung-patung itu hasil workshop para seniman patung ASEAN. Sebuah kegiatan yang telah dimulai pada oleh Committee on Culture and Information (COCI) , yang kegiatannya dikelilingkan ke sejumlah Ibu Kota negara ASEAN, di antaranya Jakarta.

Hampir semua patung-patung yang kini menjadi koleksi Taman Suropati itu mengambil bentuk formal atau abstrak, memperlihatkan permainan komposisi, irama, bentuk, dan pengolahan medium--terutama logam, sebagaimana umumnya patung-patung modern.

Taman Suropati, satu dari beberapa lokasi penempatan patung di Ibu Kota. Mungkin ada sekitar 50 patung lainnya tersebar di taman atau ditempatkan di persimpangan kota Jakarta, di antaranya yang telah dikenal luas; Patung "Arjuna Wiwaha" di Jalan Thamrin, " Pangeran Diponegoro" di kawasan Monas, "Petani Bersenjata" (Patung Pahlawan?) di depan Hotel Aryaduta, "Pembebasan Irian" di Lapangan Banteng, "Selamat Datang" di Bunderan Hotel Indonesia, "Tonggak Samudra" di Tanjung Priok, "Tumbuh dan Berkembang" di Taman Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, "Monumen Proklamasi" di Jalan Proklamasi, dan lain sebagainya. Sebagian besar patung dibangun pada masa Orde Lama, beberapa lainnya dibangun pada masa kekuasaan Orde Baru.

Namun sejak 1990-an, manakala pembangunan infrastruktur kota makin kencang, lokasi penempatan taman dan patung itu mulai terdesak. Jakarta semakin penuh gedung-gedung jangkung, dan kepadatan lalu lintas pun makin meningkat. Di sisi lain, seiring dengan itu, papan reklame dalam ukuran raksasa menjadi ancaman serius bagi keindahan kota.

Kini, agak sulit kita melihat harmoni antara gedung-gedung tinggi itu dengan patung, taman, kepadatan lalu lintas, papan iklan, dan lingkungan sekelilingnya. Apalagi pembangunan jalan bebas hambatan yang banyak makan tempat, semakin menyempitkan ruang pandang kota. Pelbagai elemen kota yang berdesakan satu dengan lainnya, terfragmentasi pada banyak sekali kepentingan, dan nampaknya tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Maka, jadilah kota bak medan perang, yang satu pihak dengan lainnya saling memperebutkan wilayah kekuasaan.

"Patung Dirgantara" karya Edhi Sunarso di kawasan Pancoran, misalnya. Beberapa tahun silam, patung itu masih dapat dipandang dengan enak dari Jalan Gatot Subroto atau dari kawasan sekitarnya. Patung setinggi 27 meter, menggambarkan sosok tengah merentangkan tangan seperti hendak terbang, itu kini kian terjepit oleh pertumbuhan jalan layang.

Sekarang sulit sekali mencari sudut pandang yang enak untuk menikmati patung perunggu yang melambangkan keberanian dalam bidang kedirgantaraan itu. Belum lagi suara bising dan kecepatan kendaraan yang sangat mengganggu. Patung itu oleh sebab perubahan lingkungan sekitarnya, terpaksa dinikmati dengan perasaan tak nyaman. Masih untung karya yang akrab pula disebut sebagai patung "seven", karena bentuk pedestalnya menyerupai angka tujuh, itu tak dibongkar karena alasan pemekaran kota.

Peristiwa tak sedap dikenang, pernah terjadi pada patung monumen "Tonggak Samudra", karya Gregorius Sidharta, di kawasan Tanjung Priok. Patung yang dibangun pada 1980 itu hanya sebentar tercogok di tempatnya, beberapa tahun kemudian terpaksa dibongkar. Alasannya, karena ada perluasan pembangunan kawasan pelabuhan yang tak dapat ditawar lagi. Padahal, seperti diungkapkan senimannya, patung yang mendapat gagasan dasar dari bentuk jangkar tersebut telah melewati pertimbangan lingkungan, ruang, dan lain sebagainya. Tapi, apa boleh buat, buruknya penataan kota Jakarta, membuat patung itu tergusur dari tempatnya. Kini patung itu telah dipindahkan di kawasan lain yang tak sesuai dengan latar dan lingkungan awalnya.

Soal serupa berulang pada patung abstrak "Dimamika Dalam Gerak" karya Rita Widagdo. Patung yang dibangun di masa kekuasaan Orde Baru, kurang lebih bersamaan waktunya dengan "Tonggak Samudra", ini digusur dari tempatnya karena alasan yang sama; pemekaran kota.

Patung terbuat dari aluminium itu mengambil bentuk formal, memperlihatkan permainan irama bentuk, yang unsurnya antara lain air, dimaksudkan untuk memberi aksen pada salah satu sudut kota Jakarta. Sampai kini tak jelas kabarnya. Padahal, janji pemerintah daerah ketika itu, akan dikonstruksi ulang di tempat lain.

Patung-patung publik yang ditempatkan di tengah kota, sejatinya untuk kepentingan publik dari segala lapisan dan meningkatkan kualitas ruang kota, agar tak melulu disesaki bangunan yang membosankan. Selain itu, dengan adanya patung akan memudahkan publik untuk menandai suatu tempat atau kawasan. Jakarta dengan lahan seluas kurang lebih 664 kilometer persegi, dan penduduk lebih dari 10 juta, sudah sepatutnya dibangun taman patung dan ruang publik yang layak, untuk mengimbangi ketegangan dan beban hidup sehari-hari.

Sehingga, suatu kali siswa sekolah tak perlu lagi mengaktualisasikan diri dengan tawuran dan merusak fasilitas publik. Mereka dapat menyalurkan energinya dengan membuat pertunjukan kreatif di ruang-ruang publik. Mungkin seperti ruang publik di Harajuku -Tokyo, sebuah ruang publik yang luas, dapat mengakomodir segala macam kegilaan kaum muda. Di situ, siapa saja diperbolehkan menunjukkan kebolehannya bermain musik, membaca puisi, menari, berpakaian aneh menirukan kostum makhluk planet lain, seperti digambarkan dalam film-film Hollywood, dan atraksi lainnya. Ruang publik yang dapat menjadi wadah bagi kebebasan berekspresi. Dan, napas bagi sebuah kota metropolitan.

Selain itu, saatnya pula pemerintah mengalihkan perhatian pada perbaikan layanan publik bagi orang kebanyakan. Setelah jalan bebas hambatan dibangun bagi kendaraan bermotor, tentu saja perlu dipikirkan pembangunan trotoar yang lebar bagi pejalan kaki, agar orang-orang bisa lalu lalang dengan leluasa menikmati taman kota.

Alat transportasi publik seperti; bus, kereta listrik, yang melayani perjalanan dalam kota, harus pula segera dibenahi. Soalnya, bagaimana kita bisa berharap melahirkan masyarakat yang tertib dan disiplin kalau layanan pada warga sangat buruk, dan bahkan tak pernah dilayani secara pantas sebagai manusia. Bagaimana pula kita bisa berharap masyarakat bisa punya apresiasi terhadap kesenian dan nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekadar rutinitas sehari-hari, kalau setiap hari berjam-jam mereka dibiarkan berkubang keringat, berebut tempat, berjejal dalam kereta dan bus kota yang tak nyaman dan tak aman.

Otoritas pengelolaan keindahan kota sudah patut pula dipikirkan untuk diserahkan pada semacam panitia kota, yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, wakil masyarakat setempat, para ahli, seniman, dan lain sebagainya, seperti dipraktekkan sejumlah kota di manca negara. Ini perlu, agar pemerintah tak mengulangi kesalahan sama seperti masa lalu, yang mendominasi segala urusan publik, merasa paling tahu, dan mendefinisikan secara sepihak tentang keindahan kota.

Kalau tidak demikian, kenyataan seperti September tahun lalu akan terulang kembali.

Sebuah rencana besar yang disorongkan Gubernur DKI, Sutiyoso, untuk membangun 30 titik elemen estetik, yang di antaranya membuat sejumlah patung pahlawan di pusat kota Jakarta, justru ditentang keras oleh ahli tata kota, arsitek, pematung, dan masyarakat Jakarta sendiri. Rencana itu dinilai tak jelas maksud dan tujuannya.