When shopping Malls replace public space as
a meeting place for people, it is a symptom that a city is ill.- Enrique Peñalosa
08 August 2008
27 April 2008
Menodai Car Free Day
Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di ruas Jalan Sudirman - Thamrin Minggu (27/4) pagi ini, ternyata tidak berlaku bagi rombongan kendaraan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketika mengikuti rombongan kegiatan gerak jalan Hari Kekayaan Intelektual (HAKI) sedunia ke-delapan, sekitar sembilan kendaraan berkapasitas mesin besar melintas untuk mengawal Wapres.
Kendaraan pengawal dan satu unit mobil polisi berada di depan rombongan Jusuf Kalla. Sementara mobil lainnya seperti mobil dinas RI-2, Jeep Mercy, mobil rescue dan mobil pengawal berada di belakang rombongan tersebut. Selain Wapres, dalam rombongan tersebut terlihat Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni dan para pejabat yang lain. [kompas]
Hari ini jangan coba-coba naik mobil ke Jl MH Thamrin-Jl Sudirman, Jakarta Pusat, karena car free day sedang berlaku. Tapi sayang, sejumlah mobil pengawal Wapres Jusuf Kalla menerobosnya.
Tak ayal, penerobosan ini melahirkan kecaman publik. "Wapres Jusuf Kalla melakukan pembangkangan terhadap Perda dengan memberikan contoh buruk, dengan mobil masuk wilayah Hari Bebas Kendaraan Bermotor (car free day)," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Minggu (27/4/2008).
Agus menuturkan, sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta No 2/2005 tentang Penanggulangan Pencemaran Udara bahwa setiap minggu keempat Jl MH Thamrin dan Jl Sudirman tertutup bagi kendaraan bermotor yang bukan umum dengan rute tetap.
Wapres Jusuf Kalla hari ini mengikuti jalan sehat dalam rangka Hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) VIII. Wapres dan ribuan peserta jalan sehat berjalan kaki dari Monas menuju Bundaran HI, menyusuri Jl MH Thamrin.
Saat Wapres JK berjalan sehat, sejumlah mobil pengawal Wapres mengikuti dari belakang. Kendaraan ini berjalan dari Monas hingga Hotel Nikko. Di sinilah Wapres JK masuk ke mobil lalu rombongan RI-2 berbelok ke Jl Imam Bonjol menuju Jl Diponegoro, rumah dinas JK. Sedangkan peserta jalan sehat tetap melanjutkan jalan sehat, kali ini putar balik ke Monas.
Pada saat bersamaan, Pemprov DKI Jakarta sedang menggelar car free day rutin. Tidak ada kendaraan pribadi yang diperkenankan lewat 06.00-14.00 WIB. Masyarakat Jakarta merayakan car free day dengan berbagai aktivitas, mulai bersepeda hingga main futsal.
Rombongan kendaraan VVIP termasuk yang diharamkan masuk ke wilayah car free day. Jl MH Thamrin dan Jl Sudirman hanya boleh dilintasi kendaraan bermotor yang bukan umum dengan rute tetap.
"Semua kendaraan tidak boleh melintas. Termasuk rombongan VVIP," kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Budirama Natakusumah dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (27/4/2008).
Budirama menjelaskan, wilayah car free day di sepanjang Jl MH Thamrin dan Jl Sudirman hanya diperbolehkan bagi kendaraan bermotor yang bukan umum dengan rute tetap. "Cuma kendaraan bukan umum dengan rute tetap yang boleh melintas," jelasnya.
Saat disinggung mengenai kehadiran sejumlah mobil yang mengawal Wapres Jusuf Kalla saat gerak jalan di Jl MH Thamrin, Budirama menyatakan, "Saya hanya melihat rombongan mobil pengawal itu menjemput Wapres saat di Bundaran HI menuju Imam Bonjol."
Para pengawal sebenarnya bisa memakai cara lain untuk mengamankan Wapres yang tengah mengikuti jalan sehat memperingati hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu.
"Bisa minta bantuan Unit Kavaleri (Pasukan Berkuda) dari TNI, Polisi Wisata yang pakai sepeda itu atau menggunakan mobil listrik," ujar pengamat birokrasi dan kebijakan publik LIPI, Syafuan Rozi, kepada detikcom, Minggu (27/4/2008).
Ada informasi keinginan JK untuk ikut jalan kaki kabarnya mendadak? "Itu masih bisa dikoordinasikan dengan unit-unit tadi. Lain kali mereka (pengawal) harus tahu acara apa itu," imbuh Rozi.
"Itu bukan kesalahannya JK, tapi protokolernya yang tidak sensitif terhadap isu lingkungan hidup, tidak mempunyai visi lingkungan hidup," ujarnya lagi.
Rozi menyebut peristiwa yang terjadi saat Wapres mengikuti jalan sehat memperingati hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sebagai peristiwa yang ironis sekaligus kontradiktif. Kampanye udara bersih dengan car free day yang rutin digelar tiap bulan terasa buyar.
Menurut Rozi, peristiwa itu menandakan persoalan lingkungan hidup belum menjadi budaya di birokrasi. Mereka hanya memahami isu yang penting itu apa adanya saja.
"Ini menjadi entry point bahwa birokrasi kita harus bervisi lingkungn hidup," pungkas Rozi.[detikcom]
Budirma menegaskan, saat program car free day, tidak boleh ada satu kendaraan bermotor pun yang melintas, kecuali angkutan umum dengan rute tetap. "Termasuk mobil VVIP," tegasnya.
Ia juga menyesalkan mobil Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melintas di Jalan MH Thamrin saat car free day digelar hari ini. "Waktu itu begitu selesai jalan pagi, mobilnya langsung membawa beliau keluar areal car free day. Mungkin mobilnya membuntuti dari belakang," ujar Budirama.
Untuk mencegah hal serupa terulang, Budirama mengimbau agar kendaraan-kendaraan pejabat tidak lagi melewati kawasan car free day. "Ini kan sudah kebijakan, ya sebaiknya semua pihak menghormati," ujarnya.
Program car free day (hari bebas kendaraan bermotor) akan diperluas ke wilayah-wilayah lain. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta menargetkan pada Juni mendatang, program ini sudah diperluas ke lima kawasan lain di Jakarta.
Kepala BPLHD DKI Jakarta Budirama Natakusumah mengatakan sejumlah kawasan sudah diusulkan untuk menjadi lokasi program ini. Di Jakpus misalnya, direncanakan akan diterapkan di Jalan Asia Afrika atau Jalan Letjen Suprapto.
Di Jaksel, kawasan yang disulkan adalah Jalan Wijaya. Sementara di Jakut, target pelaksanaan program ini adalah di kawasan Danau Sunter. Untuk Jakbar alternatifnya adalah Kawasan Kota Tua. Sedangkan Jaktim disulkan kawasan Jalan Pemuda atau Jalan Pramuka.
Meski demikian, BPLHD DKI masih terus melakukan kajian terhadap alternatif-alternatif tersebut. "Kita ingin agar lokasi-lokasi yang dipilih itu adalah lokasi yang paling tepat dan tidak terlalu memberatkan masyarakat," jelas Budirama kepada Media Indonesia, Minggu (27/4). Menurutnya, jalan-jalan yang akan menjadi lokasi car free day harus memiliki rute alternatif agar supaya tidak menyebabkan kemacetan. [Media Indonesia]
Tulisan terkait:
Car Free Day. Mengapa sepi?
Intro to car-free
Curitiba dipimpin seorang urban planner
14 April 2008
Taman Ayodia bersiap
Taman Ayodia setahu saya satu-satunya taman di ibukota yang memilki mata air yang tak pernah kering.
Hari ini media memberitakan langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika setiap kebijakan Pemprov disosialisasikan seperti ini, atau lebih luas lagi, barangkali benturan-benturan dan energi yang terbuang untuk mengatasinya, bisa dihindari. Malah Pemprov akan memperoleh banyak masukan bagus yang buntutnya akan menaikkan citra positif Pemprov sendiri, bukan?
Dipastikan Taman Ayodia di kawasan Barito, Jakarta Selatan, mulai dibangun awal Juni 2008 dengan biaya sekitar Rp 1 miliar.
Wakil Gubernur DKI Prijanto mengungkapkan "saat ini tahap awal pembangunan Taman Ayodia telah dilaksanakan, yakni penentuan gambar taman tersebut. Penentuan gambar yang nantinya menjadi referensi pembangunan taman tersebut merupakan hasil sayembara."
Langkah selanjutnya adalah pembuatan detail desain, berdasarkan detail desain tersebut kemudian dilakukan proses lelang. Pembuatan detail desain ini diperkirakan selesai pertengahan Mei nanti.
Sementara itu pasca penggusuran pada pertengahan Januari lalu, sampai saat ini kawasan tersebut hanya ditutupi dengan blok pembatas berwarna hijau. Sedangkan pengerjaan taman sama sekali belum terlihat. Ada tulisan "Pedagang bunga dan ikan pindah ke Pasar Radio Dalam". Sebelumnya, Taman Ayodia dipenuhi pedagang bunga dan ikan hias. Dalam eksekusi penggusuran itu, pedagang dan aparat pemerintah daerah sempat bentrok.
Jeda waktu yang mencapai enam bulan antara penggusuran dan pembangunan membuat beberapa mantan pedagang bunga di Pasar Barito kecewa. Jeda waktu itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berdagang.
”Jika dibangun masih Juli, kenapa kami dipaksa pergi sejak Januari? Kan masih ada lima bulan yang dapat digunakan untuk berjualan di situ,” kata Herman, mantan pedagang bunga di Pasar Barito.
Menanggapi keluhan mantan pedagang, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat mengatakan, izin resmi Pasar Barito sudah dibatalkan sejak setahun sebelum penggusuran. Pedagang sudah tahu dan mempersiapkan diri.
Taman Ayodia dipilih untuk direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau karena lokasi itu sangat mendukung bagi penciptaan taman baru. Taman itu bukan hanya akan menjadi paru-paru kota, tetapi juga menjadi penyerap air dan tempat wisata.
Pengubahan lokasi penampungan pedagang kaki lima menjadi ruang terbuka hijau, kata Muhayat, akan terus dilakukan. Kebutuhan ruang terbuka hijau yang semakin tinggi memaksa banyak tempat yang seharusnya menjadi jalur hijau dikembalikan kepada fungsinya.
Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan rencana penataan Taman Ayodia telah dikaji sejak 2000. Sosialisasi penataan dilakukan enam tahun kemudian.
Tahapan penataan dimulai dengan relokasi, pengosongan lahan, serta pembangunan fisik sarana dan prasarana. Dari lahan seluas 7.000 meter persegi itu, sebanyak 5.000 meter persegi digunakan untuk lahan hijau dan 2.000 meter persegi untuk danau.
Taman Ayodia termasuk dalam rencana penambahan ruang terbuka hijau sebanyak 5 hektare pada 2008. Untuk itu, pemerintah telah mengajukan anggaran Rp 40 miliar.
Sampai 2006, jumlah ruang terbuka hijau yang dimiliki Dinas Pertamanan DKI Jakarta seluas 21,02 juta meter persegi atau 2.102 hektare. Ruang terbuka hijau itu terdiri atas taman kota, jalur hijau jalan, taman bangunan umum, tepian air, dan kebun bibit. [dari Kompas, Koran Tempo, BeritaJakarta]
07 April 2008
Jalan Surabaya
Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji rencana untuk menata ulang pasar barang antik dan koper di Jalan Surabaya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengungkapkan hal itu, Senin di Balaikota DKI Jakarta. Menurut Prijanto, penataan diperlukan untuk memperindah kawasan.
Penataan tidak selalu berwujud penggusuran. Penataan bisa dalam bentuk relokasi atau perubahan susunan pasar tanpa menghilangkan kekhasan pasar tersebut. ”Pemprov sedang mengkaji, jika para pedagang harus dipindahkan, lokasi mana yang cocok bagi mereka? Jika ditata lingkungannya, penataan apa yang cocok bagi mereka,” katanya.
Rencana penataan itu juga diungkapkan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni. Menurut Sylviana, pihaknya belum dapat menentukan waktu yang tepat untuk penataan ulang Pasar Surabaya. Pada dua bulan pertama 2008, Pemprov DKI Jakarta sudah menggusur Pasar Barito yang khusus menjual bunga dan ikan hias serta Pasar Rawasari yang khusus menjual keramik.
Sementara itu, Koordinator Pedagang Barang Antik dan Koper Pasar Surabaya, Mumu Hidayat, mengatakan, pihaknya belum mendapat keterangan resmi dari pejabat pemprov mengenai rencana itu. Para pedagang juga belum mendiskusikannya.
Namun, kata Mumu, 60 kios dari 184 kios yang ada di Pasar Surabaya baru saja direnovasi dengan dana APBD 2007. Sisanya akan direnovasi pada Juni 2008. Di sisi lain, perpanjangan izin berdagang baru saja selesai diurus pada Maret lalu dan berlaku sampai Maret 2009.
”Sangat aneh jika kami akan digusur, tetapi sebelumnya direnovasi. Relokasi juga bakal sulit karena di Menteng sudah tidak ada tempat yang dapat digunakan lagi,” kata Mumu.
Menurut Mumu, para pedagang sudah menata diri agar tidak mengganggu trotoar dan lalu lintas. Tempat itu juga menjadi salah satu tujuan wisata Jakarta dan omzetnya juga lumayan bagi para pedagang. (Kompas)
27 March 2008
Seribu pohon untuk Rawasari
Kemarin Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaerudin dan kelompok Gerakan Pemuda Merah Putih yang beranggotakan siswa SMU dan SMP menanam bibit-bibit pohon di lahan bekas Pasar Keramik Rawasari, Jakarta Pusat.
Penanaman ini adalah kelanjutan program pengembalian fungsi lahan Rawasari seluas lebih dari 5.565 meter persegi menjadi kawasan hijau. ”Sekolah kami dapat undangan untuk melakukan aksi tanam pohon dan kami senang bisa turut serta menghijaukan lingkungan ini,” kata salah satu peserta tanam pohon, Sutriadi, dari SMP 137 Rawasari, sambil menanam sebuah bibit pohon jenis mahoni.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaerudin mengatakan, penanaman pohon di Rawasari ini sudah dua kali dilakukan. Penanaman pertama 800 pohon dan yang kedua sebanyak 1.000 pohon. Perawatan dan pembangunan ruang terbuka hijau Rawasari dilakukan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dan Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat.
“Aksi penanaman pohon ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Dengan semakin banyaknya wilayah yang ditanami pepohonan, diharapkan dapat mengurangi polusi tersebut,” ujar Faisal, Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) di SMK 14 Johar Baru.
Sutriadi, dari SMP 137 Rawasari mengatakan “Sekolah kami dapat undangan untuk melakukan aksi tanam pohon, dan kami senang bisa turut serta menghijaukan lingkungan ini,” katanya sambil menanam sebuah bibit pohon jenis mahoni.
Perawatan dan pembangunan ruang terbuka hijau Rawasari selanjutnya akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum DKI dan Suku Dinas Pertaman Jakarta Pusat. [dari Kompas dan BeritaJakarta]
13 March 2008
32 taman beralih fungsi
Sebanyak 32 lokasi taman di Jakarta Barat telah beralih fungsi. Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Barat, Heru Bambang Ernanto, mengatakan hal tersebut ketika dihubungi Tempo, Jumat siang (14/3).
“Dari jumlah itu, sekitar lima (taman) di antaranya sangat parah,” katanya. Dua area taman yang parah itu ada di kawasan Tanjung Duren, Yang lainnya berlokasi di Kalideres, Kali Jelangkeng Tambora dan dekat waduk di Jalan Latuharhari.
Heru mengatakan pihaknya telah berusaha mengembalikan taman seluas 2.000 meter persegi di antara Jalan Tanjung Duren II dan III. Namun, upaya itu sejauh ini gagal.
Saat ini di lokasi taman tersebut berdiri bangunan yang merupakan bekas kantor kepolisian sektor Tanjung Duren, Depo Kebersihan dan Posyandu. “Kami telah menerima surat dari kepolisian yang menyebutkan mereka masih menggunakan gedung itu,” kata Heru.
Dalam surat itu, lanjut Heru, kepolisian menyebutkan mereka masih menggunakan tempat tersebut untuk menempatkan anggota samapta sektor Tanjung Duren. Berdasarkan pantauan Tempo di bekas kantor polsek itu pada 2 Maret lalu, kantor tersebut digunakan sebagai mess polisi (Koran Tempo, 3 Maret 2008)
Selain lokasi itu, beberapa lokasi taman lainnya dijadikan tempat berdagang, pos kamling, maupun pos RW. “Beberapa tempat malah sudah ada bangunan permanennya,” kata Heru.
Suku Dinas Pertamanan Jakarta Barat tahun ini berencana akan mengembalikan fungsi taman di belakang Rumah Sakit Harapan Kita. “Saat ini, taman itu dihuni pedagang bunga,” kata Heru.
April mendatang, pihaknya akan melakukan sosialisasi. Selain itu, sebuah pos kamling di Kalideres akan dibongkar untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Saat ini DKI Jakarta hanya memiliki 9,6 persen dari target 13,94 persen taman terbuka hijau di seluruh Ibu Kota.[32 Taman di Jakarta Barat Beralih Fungsi - TEMPO Interaktif - Amandra Mustika Megarani]
06 March 2008
Jalan Wijaya bebas dari mobil-motor
Joni Tagor, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta Selatan mengatakan, penetapan Jl Wijaya sebagai lokasi Car Free Day tinggal menunggu waktu saja. Rencana itu sudah diusulkan sejak lama. “tinggal koordinasi dengan lurah dan camat setempat.”
Agar suatu jalan raya bisa dijadikan lokasi Car Free Day, syaratnya lokasi terjangkau oleh masyarakat dalam skala besar, wilayahnya harus dilewati kendaraan umum yang memiliki rute tetap. Penetapan lokasi Car Free untuk kotamadya harus berbeda dengan lokasi yang telah ditunjuk untuk tingkat provinsi. Demikian penjelasan Joni.
Di tingkat provinsi dilakukan setiap minggu keempat, di tingkat kotamadya dilakukan setiap minggu kedua, kemungkinan mulai Mei mendatang.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Budiman Simarmata, mengatakan, Car Free Day ini di Jl Wijaya masih dalam taraf usulan. “Jika diterima, tentunya langsung kami lakukan sosialisasi terhadap warga setempat dan juga koordinasi kepada instansi terkait, baik Suku Dinas Perhubungan dan juga kepolisian setempat.”
Subscribe to:
Posts (Atom)
